Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.98.1
Jokowi Minta Perlindungan Konsumen Ditingkatkan
21 Maret 2017 15:26 WIB
Diperbarui 14 Maret 2019 21:17 WIB
ADVERTISEMENT

Banyaknya kasus makanan kadaluarsa, malpraktik, kenyamanan transportasi, dan pembobolan kartu kredit dalam transaksi e-commerce, menjadi perhatian khusus Presiden Joko Widodo. Dalam rapat terbatas yang digelar Selasa (21/3), Jokowi meminta seluruh kementerian dan lembaga meningkatkan pengawasan dan perlindungan terhadap konsumen.
ADVERTISEMENT
Perlindungan dan edukasi terhadap konsumen dinilai sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi. Sebab, selama ini konsumsi masyarakat menjadi motor penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
“Selama 5 tahun terakhir, konsumsi masyarakat berkontribusi rata-rata 55,94 persen terhadap PDB, artinya perekonomian nasional masih digerakkan oleh konsumsi,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas.
Dalam rapat terbatas ini hadir Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Polhukam Wiranto, Mendagri Tjahjo Kumolo, Mendag Enggartiasto Lukito, Menperin Airlangga Hartarto, dan Kepala BPOM Penny Lukito.
Menurut Jokowi, efektivitas kehadiran negara dalam melindungi konsumen bisa dilihat dari sejauh mana norma dan standar bisa dipenuhi oleh para produsen. Selain itu, ukuran lainnya adalah pengawasan dan penegakan hukum dijalankan bisa efektif.
ADVERTISEMENT
“Saya mencatat tingkat kepatuhan produsen terhadap kesesuaian standar produk dengan SNI masih rendah. Hanya 42 persen barang yang beredar di pasaran sekarang ini sesuai SNI,” katanya.
Selain itu, Jokowi juga meminta agar edukasi konsumen bisa lebih ditingkatkan. Sebab, jika dibandingkan dengan negara lain, kata Jokowi, konsumen Indonesia baru pada tahap pemahaman haknya saja, belum mampu memperjuangkan haknya sebagai konsumen.
Jokowi mengaku dari laporan yang dia terima, indeks kepercayaan konsumen Indonesai pada 2016 masih rendah, yakni hanya 30,86 persen. Angka itu menggambarkan jika konsumen hanya sebatas level paham. “Negara Eropa sudah mencapai 51,31 persen,” ujarnya.
Selain soal pemahaman, Jokowi mengatakan edukasi diperlukan agar konsumen bisa lebih cerdas dan bijaksana sehingga tidak terjebak menjadi konsumerisme. Dia berharap konsumsi yang dilakukan bersifat jangka panjang.
ADVERTISEMENT
“Mulai gemar menabung atau diinvestasikan kepada sektor sektor produktif. Konsumen juga diajarkan cintai produk-produk dalam negeri sehingga industri nasional bisa berkembang dan lapangan kerja juga bisa terbuka lebih banyak,” katanya.