Pariwisata Berkembang, PAD Meningkat: Mungkinkah?

Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 menargetkan kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5% pada tahun 2029. Target ini memberikan arah bagi pemerintah daerah untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Namun, implementasi pada tingkat daerah perlu mempertimbangkan potensi lokal serta daya saing destinasi wisata agar kebijakan ini dapat memberikan hasil yang optimal.

Diambil sendiri di Sentani, Provinsi Papua

Pariwisata dan Potensi Ekonomi Daerah

Tidak semua daerah di Indonesia memiliki struktur ekonomi yang bertumpu pada pariwisata. Oleh karena itu, strategi pengembangan sektor ini harus berbasis kajian yang matang mengenai potensi dan daya saing destinasi wisata. Beberapa daerah dengan daya tarik wisata alam, budaya, dan sejarah dapat memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan kunjungan wisatawan domestik ataupun mancanegara. Di sisi lain, daerah yang memiliki keterbatasan dalam aspek tersebut perlu mempertimbangkan sektor ekonomi lain yang lebih berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, keberhasilan sektor pariwisata tidak hanya ditentukan oleh jumlah objek wisata yang tersedia, tetapi juga oleh ekosistem yang mendukungnya. Infrastruktur yang memadai seperti jalan, transportasi publik, dan fasilitas umum menjadi faktor krusial dalam menarik wisatawan. Lebih lanjut, aspek pemasaran, aksesibilitas, keamanan, serta kualitas layanan wisata harus diperkuat untuk meningkatkan daya saing destinasi wisata dalam skala nasional maupun internasional.

Multiplier Effect dan Kontribusi terhadap Perekonomian Lokal

Jika ekosistem pariwisata berkembang dengan baik, multiplier effect akan terjadi dan berdampak positif pada berbagai sektor terkait. Sektor perhotelan, restoran, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga ekonomi kreatif dapat mengalami pertumbuhan signifikan akibat meningkatnya jumlah wisatawan. Selain itu, lapangan kerja baru akan tercipta yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Dinas Pariwisata setempat juga memiliki peran strategis dalam mendukung promosi budaya daerah melalui kolaborasi lintas sektor. Penyelenggaraan konser, festival seni, dan berbagai acara budaya lainnya dapat menjadi daya tarik wisata sekaligus wadah bagi pelaku seni untuk menampilkan kreativitas mereka. Dengan demikian, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap program yang dijalankan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan.

Pajak Pagelaran Kesenian, Musik, Tari, atau Busana sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah daerah dapat memanfaatkan pajak dari kegiatan seni dan budaya. Namun, kebijakan ini harus diimplementasikan dengan hati-hati agar tidak menghambat pertumbuhan industri kreatif lokal. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, tren penerapan Pajak Pagelaran Kesenian, Musik, Tari, atau Busana menunjukkan peningkatan jumlah pemerintah daerah yang mengenakan pajak ini, dari 77 pemerintah daerah di Indonesia pada Tahun 2021 menjadi 191 pemerintah daerah pada Tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa pajak ini memiliki potensi sebagai sumber penerimaan daerah tertentu.

Meski demikian, efektivitas pajak ini sangat bergantung pada frekuensi event seni-budaya serta daya beli masyarakat terhadap produk hiburan. Jika pajak diterapkan tanpa mempertimbangkan kapasitas ekonomi daerah dan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya, maka dampaknya bisa kontraproduktif. Oleh karena itu, pemerintah daerah sebaiknya menerapkan pajak ini secara selektif dan berimbang dengan insentif bagi industri kreatif agar ekosistem seni dan budaya tetap berkembang.

Diversifikasi Kebijakan Fiskal untuk Pariwisata Berkelanjutan

Peningkatan PAD dari sektor pariwisata tidak bisa hanya bergantung pada Pajak Pagelaran Kesenian, Musik, Tari, atau Busana. Pemerintah daerah perlu mengintegrasikan kebijakan fiskal lainnya untuk menciptakan pendapatan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Pajak hotel, pajak restoran, serta retribusi wisata yang dikelola dengan baik dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan penerimaan daerah tanpa membebani sektor industri secara berlebihan.

Selain itu, regulasi yang jelas dan transparan sangat diperlukan untuk menghindari ketimpangan dalam penerapan pajak. Beberapa daerah yang sudah berhasil mengelola pajak atas pariwisata menunjukkan bahwa dengan mekanisme yang terstruktur dan berbasis data, penerimaan pajak dapat meningkat secara signifikan tanpa menghambat pertumbuhan sektor pariwisata itu sendiri.

Pengembangan sektor pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi daerah merupakan langkah strategis yang dapat memberikan dampak positif pada berbagai sektor terkait. Namun, keberhasilannya bergantung pada perencanaan yang matang dan berbasis potensi daerah. Infrastruktur yang memadai, strategi pemasaran yang efektif, serta kebijakan fiskal yang selektif dan berimbang akan menjadi faktor kunci dalam mencapai target kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional.

Pajak Pagelaran Kesenian, Musik, Tari, atau Busana bisa menjadi salah satu instrumen fiskal untuk meningkatkan PAD, tetapi efektivitasnya tetap harus dievaluasi agar tidak menghambat pertumbuhan industri kreatif. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus merancang kebijakan fiskal yang lebih komprehensif dengan memperhitungkan keseimbangan antara pendapatan daerah dan keberlanjutan industri pariwisata. Dengan pendekatan yang tepat, sektor pariwisata tidak hanya akan menjadi sumber pendapatan, tetapi juga alat untuk memperkuat identitas budaya dan kesejahteraan masyarakat lokal.