Genosida Rohingya: Dunia Berharap pada Indonesia

Pengungsi Rohingya di perbatasan Myanmar. (Foto: Mohammad Ponir Hossain/Reuters)

Dieng mengucapkan itu Februari 2017, menyusul dugaan pelanggaran hak asasi manusia--dari yang paling “ringan” seperti penjarahan dan penangkapan sewenang-wenang, sampai ke pemerkosaan, brutalitas terhadap warga sipil, serta pembunuhan massal di luar hukum--oleh militer Myanmar sejak Oktober 2016 hingga 2017.

Ya, masalah Rohingya bukan meledak kali ini saja, tapi sudah berulang kali. Peristiwa terbaru yang berujung “perburuan militan Rohingya” dan diduga telah menewaskan 2.000-3.000 orang di Rakhine--negara bagian di Myanmar yang menjadi tempat tinggal Rohingya--dalam waktu tiga hari, sebetulnya semacam perulangan dari peristiwa Oktober-November 2016 yang tak pernah usai berbulan-bulan setelahnya.

Permukiman Rohingya bahkan diblokade, membuat penghuninya tak bisa pergi bekerja, kesulitan pergi beribadah ke masjid yang berada di luar area blokade, bahkan sekadar untuk membeli bahan pangan ke pasar. Ini hanya menambah kemarahan militan Rohingya.

Sama seperti “ledakan besar” pemberangusan Rohingya saat ini yang bermula dari penyerangan terhadap pos-pos polisi (30 pos tepatnya) dan pangkalan militer pemerintah Myanmar oleh pemberontak ARSA (Arakan Rohingya Salvation Army), peristiwa Oktober 2016 pun berawal dari penyerangan militan bersenjata ARSA terhadap beberapa pos polisi perbatasan di Rakhine.

Soal Rohingya--yang tak diakui Myanmar sebagai warga negara meski telah beberapa generasi menetap di Rakhine--memang pelik. Yang jelas, penyerangan oleh kelompok bersenjata ARSA berbuah pembantaian besar-besaran terhadap Rohingya.

Angka-angka korban tewas terus meningkat, membuat mata dunia terbelalak ngeri. Bila pada akhir November 2016 citra satelit menunjukkan sekitar 1.250 rumah warga Rohingya di lima desa habis dibakar, gambar satelit akhir Agustus 2017 yang dianalisis Human Rights Watch memperlihatkan tingkat kehancuran yang lebih buruk dari perkiraan.

Citra satelit pembakaran desa-desa Rohingya. (Foto: hrw.org)

Di satu desa saja, Chein Kar Li, 700 rumah rata dengan tanah setelah dibakar. Belum lagi di desa-desa lain yang angka rumah musnahnya mencapai lebih dari 2.600.

“This must stop right now!” yang diserukan Penasihat Khusus PBB untuk Pencegahan Genosida, Adama Dieng, ditelan dingin angin malam.

Militer Myanmar, bertameng alasan memburu pemberontak, membumihanguskan ribuan rumah Rohingya dan membunuhi orang-orangnya.

Berjarak 4.311 kilometer dari Rakhine, episentrum pembantaian, seruan “Save Rohingya” lantang diteriakkan di Indonesia.

Hari libur, Minggu (3/9), dimanfaatkan sebagian masyarakat Jakarta untuk menggalang aksi protes terhadap Myanmar--dan sikap cenderung diam pemimpinnya, Aung San Suu Kyi si perempuan peraih Nobel Perdamaian.

Aksi solidaritas untuk Rohingya di Jakarta. (Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Aksi teatrikal Save Rohingya di Jakarta. (Foto: Amanaturrosyidah/kumparan)

Bara Rohingya terasa hingga Jakarta. Bahkan sebelum berbagai unjuk rasa dan aksi teatrikal memprotes pemerintah Myanmar berlangsung, subuh pagi buta Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta Pusat dilempari bom molotov.

Jokowi meminta krisis Rohingya diakhiri. (Foto: Yudhistira/kumparan)

Presiden Indonesia, negeri dengan rakyat yang marah atas brutalitas tentara Myanmar, menggelar konferensi pers di Istana Merdeka untuk menjelaskan sikap pemerintahnya terhadap genosida Rohingya.

Intinya: jangan pikir pemerintah Indonesia diam. Sebab sejak awal tahun, Indonesia mengirim bantuan obat-obatan dan makanan untuk Rohingya di Myanmar sebanyak 10 kontainer. Indonesia juga membangun sekolah di Rakhine untuk Rohingya, dan akan membangun rumah sakit yang sudah sejak dulu direncanakan dimulai Oktober tahun ini.

“Indonesia menampung pengungsi Rohingya dan memberikan bantuan terbaik untuk mereka,” tegas Presiden Jokowi.

Indonesia secara khusus telah meluncurkan program bantuan untuk Myanmar yang diberi nama Hummanitarian Assistance for Sustainable Community (HASCO). Program ini mewadahi 11 lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) untuk memberikan bantuan jangka panjang dan menengah bagi rakyat Myanmar, khususnya di Rakhine

Bantuan senilai 2 juta dolar AS tersebut diberikan dalam bentuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pembangunan sumber daya manusia. Dana HASCO berasal dari donasi masyarakat Indonesia.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi. (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Minggu sore, di hari libur yang cenderung tegang di Jakarta karena dihantui perkara genosida Muslim Rohingya, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi bertolak ke Myanmar untuk bertemu para pejabat tinggi negeri itu.

Retno membawa tugas yang tak ringan di pundaknya: menghentikan kekerasan terhadap Rohingya--yang bahkan tak dapat ditangani Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Orang pertama yang akan ditemui Retno di Myanmar hari ini, Senin (4/9), adalah Penasihat Negara Myanmar, Aung San Suu Kyi. Selanjutnya, Panglima Militer Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing--yang disebut aktivis kemanusiaan dunia sebagai “satu-satunya orang yang dapat menghentikan genosida Rohingya”.

Pertemuan akan digelar maraton sehari penuh di ibu kota Myanmar, Naypyidaw.

“Perjalanan (ke Myanmar) ini adalah perjalanan yang membawa amanah dari masyarakat Indonesia--yang ingin membantu dan menghendaki krisis bisa segera diselesaikan, juga harapan dunia internasional,” kata Retno di kantor Kementerian Luar Negeri RI, sesaat sebelum terbang ke Myanmar.

Jumat (1/9), dua hari sebelum bertolak ke Myanmar dan dua pekan sejak Rohingya mulai diberangus dalam skala besar, Menlu Retno berbincang dengan Sekjen PBB Antonio Guterres. PBB menyatakan dukungan penuh kepada Indonesia yang ingin sekuat tenaga menyelesaikan krisis Rohingya.

“Sekjen PBB mengharapkan Indonesia melanjutkan peran dalam membantu penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine. Kekerasan harus dihentikan, proteksi harus diberikan kepada semua umat,” kata Retno usai percakapan telepon 16 menit dengan Guterres.

Retno dan Guterres sepakat mendukung rekomendasi Komisi Penasihat Rakhine (Advisory Commission on Rakhine State) yang dipimpin Kofi Annan, mantan Sekjen PBB dan peraih Nobel Perdamaian bersama PBB.

Kofi Annan. (Foto: AP Photo/Thein Zaw)

Komisi Penasihat Rakhine dibentuk atas permintaan Penasihat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi. Mayoritas anggota komisi berasal dari Myanmar. Komisi ini diberi mandat untuk memeriksa kondisi pelik di Rakhine, dan memberikan respons serta rekomendasi solusi atas problem yang ada.

Rekomendasi sejumlah 88 butir yang termuat dalam laporan bertajuk Towards a Peaceful, Fair and Prosperous Future for the People of Rakhine yang dirilis bulan lalu itu diharapkan dapat segera diimplementasikan.

Kofi Annan sendiri telah menghubungi Menlu Retno, Selasa (28/8), berharap Indonesia dapat meminta Myanmar untuk mewujudkan rekomendasi Advisory Commission on Rakhine State tersebut.

Berikut beberapa poin dari total 88 butir rekomendasi itu:

- Pemerintah Myanmar harus mengklarifikasi status mereka yang permohonan kewarganegaraannya tidak diterima.

- Mendesak masyarakat Rakhine dan komunitas Muslim untuk bekerja secara konstruktif bersama pemerintah Myanmar guna merevitalisasi proses verifikasi kewarganegaraan, dan mendesak pemerintah Myanmar memastikan proses tersebut berjalan.

- Pemerintah Myanmar harus menjamin kebebasan bergerak untuk semua orang di Rakhine, apapun agama, etnis, dan kewarganegaraan mereka. Semua warga harus memiliki akses atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan layanan dasar.

- Pemerintah Myanmar harus mempersiapkan strategi komprehensif untuk menutup seluruh kamp pengungsi di Rakhine.

- Pemerintah Myanmar harus memastikan dialog antarkomunal berlangsung di semua tingkat masyarakat--kota, negara bagian, komunitas--dan dilakukan secara sistematis dengan tujuan jelas. Proses dialog ini harus memastikan partisipasi akar rumput, termasuk perempuan, pemuda, minoritas, dan masyarakat sipil. Dialog dalam masyarakat harus difasilitasi.

- Pemerintah harus menginisiasi kegiatan yang membantu menciptakan lingkungan kondusif untuk berdialog, termasuk memberikan kesempatan kepada Muslim dan warga Rakhine untuk terlibat secara informal lewat kegiatan bersama seperti pelatihan kejuruan, proyek infrastruktur, atau acara budaya.

- Pemimpin keagamaan--Buddha, Islam, Kristen, dan lainnya--harus mendukung aktif agenda pemerintah untuk memerangi ujaran kebencian yang memicu diskriminasi agama/rasial.

- Pemerintah Myanmar harus mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki pengawasan kinerja aparat keamanan. Satu hal yang penting adalah memastikan semua petugas keamanan menggunakan lencana nama dan nomor identifikasi yang telah menjadi praktik standar kepolisian modern di seluruh dunia. Hal lain yakni memasang CCTV di semua pos pemeriksaan Rakhine untuk memastikan semua personel keamanan menghormati martabat anggota masyarakat, dan tak menyalahgunakan kekuasaan mereka melalui pemerasan dan/atau kekerasan.

Pengungsi Rohingya. (Foto: REUTERS/Mohammad Ponir Hossain)

Indonesia bukannya tanpa alasan mendapat dukungan PBB untuk mencari jalan keluar atas persoalan Rohingya. Sejak krisis merebak tahun lalu, Indonesia sudah menunjukkan perhatian.

Desember 2016, Menlu RI Retno mengunjungi kamp pengungsi Rohingya di perbatasan Bangladesh-Myanmar. Ia menteri luar negeri pertama yang bertandang dan berbincang langsung dengan para pengungsi Rohingya di sana.

Saat itu, kamp pengungsian dengan fasilitas minim tersebut menjadi tempat tinggal darurat 19.000 orang Rohingya.

“Dari cerita para pengungsi, permasalahan di Rakhine terlihat kompleks. Kita harus berupaya lebih keras lagi membantu mereka,” ujar Retno.

Marzuki Darusman meminta Myanmar kooperatif. (Foto: Antara Foto/ M Agung Rajasa)

Indonesia pun, melalui Marzuki Darusman--mantan Ketua Komnas HAM dan Pelapor Khusus PBB untuk Situasi HAM Korea Utara, dipercaya mengepalai Misi Pencari Fakta PBB untuk Myanmar yang dibentuk Maret 2017.

Namun misi internasional bentukan Dewan HAM PBB yang bertujuan mencari kebenaran soal dugaan pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya itu, ditolak Myanmar.

Marzuki kini meminta pemerintah Myanmar bersikap kooperatif seiring kabar pembantaian Rohingya yang kian mengkhawatirkan.

Tim pencari fakta pimpinan Marzuki akan lebih dulu berkomunikasi dengan Kofi Annan yang bersama anggota Komisi Penasihat Rakhine-nya telah merampungkan tugas dari Suu Kyi untuk mengecek kondisi Rakhine secara menyeluruh.

Puing rumah Rohingya yang dibakar. (Foto: Soe Zeya Tun/Reuters)

Harapan tertumpu pada Indonesia. Eropa ikut mencermati langkah Indonesia menangani krisis Rohingya.

Pada hari yang sama ketika Menlu Retno berbicara dengan Sekjen PBB Antonio Guterres, ia juga berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Belanda Bert Koenders.

“Eropa mendukung upaya Indonesia menurunkan eskalasi ketegangan di Rakhine, dan mendukung tindakan preventif Indonesia,” kata Retno.

Sorotan diarahkan pada peran Indonesia--alih-alih ASEAN secara keseluruhan--dalam krisis Rohingya, karena Indonesia adalah negara pertama yang diterima otoritas Myanmar.

Retno berkomunikasi dengan Penasihat Keamanan Nasional Myanmar pada hari keempat tentara Myanmar memulai operasi “sapu bersih”-nya terhadap Rohingya. Ia mencari tahu situasi di Rakhine. Retno juga melakukan percakapan telepon dengan Menlu Bangladesh.

Ke Bangladesh-lah Menlu Retno akan bertandang usai kunjungan pentingnya ke Myanmar. Di Dhaka, ibu kota Bangladesh, ia akan berdialog dengan pemerintah Bangladesh--yang menutup pintu perbatasan untuk pengungsi Rohingya karena kewalahan menangani mereka yang sejak tahun lalu terus memasuki negeri itu secara bergelombang.

Retno dan pejabat Bangladesh juga akan membahas bantuan kemanusiaan untuk pengungsi Rohingya yang segera dikirim Indonesia.

Tujuh sikap Indonesia atas kekerasan di Rakhine. (Foto: Twitter Portal Kemlu RI)

Akankah Myanmar mendengar Indonesia?