Menenun Doa dari Jauh, Membangun Negeri dengan Tangguh

Foto: Dokumen Pribadi

“Ingat ya Nak, Ibu ada disini (menunjuk dada) dan disini (menunjuk dahi kepala)”, demikian cerita salah seorang pegawai yang baru saja mendapat penugasan baru di sebuah kantor instansi pemerintah saat meninggalkan anaknya untuk merantau. Lokasi kantor baru yang berlokasi di luar kota membuatnya terpaksa harus memutuskan berpisah raga dengan keluarga. Keputusan ini dibuatnya setelah melewati berbagai pertimbangan matang. Sembari berharap ada solusi yang lebih baik selain berpisah dengan buah hati tercinta.

Tantangan dan Realita Mutasi bagi ASN Perempuan

Keterlibatan perempuan dalam lembaga pemerintahan merupakan hal yang krusial untuk mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan. Partisipasi perempuan tidak hanya terkait dengan prinsip kesetaraan gender, tetapi juga turut meningkatkan kualitas proses pengambilan kebijakan publik agar lebih responsif terhadap beragam kebutuhan masyarakat.

Keterlibatan perempuan dalam pemerintahan dapat dilihat melalui peran mereka dalam pelayanan publik. Salah satu indikator tingkat partisipasi dan representasi perempuan di sektor ini adalah proporsi perempuan yang menduduki jabatan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Data hingga Juni 2025 memperlihatkan bahwa ASN di Indonesia mayoritas perempuan, yaitu sekitar 56%–57% dari total lebih dari 5,2 juta ASN. Jumlah ASN perempuan tercatat berkisar 3,03 hingga 3,14 juta orang, yang jumlahnya lebih tinggi dibandingkan ASN laki-laki sebanyak sekitar 2,3–2,4 juta orang (www.bkn.go.id).

Menjadi ASN perempuan merupakan wujud pengabdian yang bersifat ganda. Di satu sisi, mereka terikat sumpah untuk siap ditempatkan di mana pun sesuai kebutuhan dinas namun di sisi lain mereka juga memikul kodrat serta tanggung jawab moral yang menjadi penopang utama kehidupan keluarga.

Mutasi ASN telah diatur dalam Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019, namun kebijakan mutasi kerap kali menjadi tantangan yang menakutkan sekaligus menguji profesionalisme perempuan. Bagaimana kebijakan mutasi kerap kali dianggap kurang mempertimbangkan perspektif gender. Jarak yang terlalu jauh bukan hanya persoalan biaya, tetapi juga berdampak pada berkurangnya peran ibu atau istri di rumah

Dualitas Peran ASN Perempuan

Perasaan bersalah (mom’s guilt) kerap menyelimuti saat harus memilih antara karir atau tetap menjadi "asisten" tumbuh kembang anak secara langsung. Tekanan terhadap peran ideal perempuan umumnya berasal dari ekspektasi sosial, budaya, dan lingkungan pribadi yang menuntut perempuan agar mampu “serba bisa”, atau yang dikenal sebagai fenomena superwoman.

Tekanan ini mencakup tuntutan untuk menjalankan berbagai peran sekaligus (istri, ibu, dan sekaligus wanita karier) secara sempurna, yang kerap berdampak pada kesehatan fisik maupun mental. Tentunya dukungan dari lingkungan sekitar diharapkan dapat membantu meningkatkan kesehatan mental Perempuan, khususnya ASN Perempuan.

Kartini dan Tantangan ASN Perempuan

Apabila Kartini masih hidup hingga saat ini, mungkin akan tersenyum karena cita-cita Kartini tentang kesetaraan telah terlampaui. Banyak ‘Kartini-Kartini’ memiliki kesempatan untuk berprofesi sama dengan laki-laki, termasuk menjadi seorang ASN. Akan tetapi, tantangan Kartini di lingkungan ASN saat ini bukan lagi soal “boleh atau tidak boleh bekerja”, melainkan tentang cara menyeimbangkan peran tanpa harus mengorbankan ambisi karier serta integritas profesional.

Hendaknya instansi juga mempertimbangkan aspek family wellbeing dalam kebijakan mutasi, misalnya dengan memperhatikan usia anak atau kondisi kesehatan keluarga. Menjadi Kartini ASN yang tangguh bukan berarti “menjadi laki-laki”, melainkan menjadi perempuan sepenuhnya yang mampu memaksimalkan potensi intelektualnya tanpa harus meninggalkan nilai-nilai luhur dan kasih sayang yang merupakan kodratnya. Selamat Hari Kartini ASN Perempuan Indonesia