Ulama Tak Pernah Berkata Begitu: Saat AI Mencuri Kepercayaan Umat
Tulisan dari Anggraeni Wahyu Arini tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarBayangkan sebuah video masuk ke grup keluarga. Seorang ustaz yang wajahnya sangat dikenal berbicara dengan suara meyakinkan. Ia mengabarkan dana bantuan dan mengajak penonton mengikuti petunjuk dalam unggahan. Ada yang langsung percaya, ada yang berkomentar “Alhamdulillah”, lalu bersiap meneruskannya kepada kerabat. Semuanya tampak wajar, kecuali satu hal: bagaimana jika ustaz itu tidak pernah mengatakan apa pun tentang bantuan tersebut?
Pertanyaan itu bukan lagi cerita fiksi. Pada 21 Juli 2026, Jabar Saber Hoaks mengklarifikasi video yang mencatut Ustaz Adi Hidayat untuk menawarkan kabar dana hibah Al Bayti. Penelusuran menunjukkan video tersebut merupakan manipulasi kecerdasan artifisial (AI). Rekaman aslinya justru berisi ajakan untuk berikhtiar tanpa berbuat curang. Bayangkan ironinya: nasihat tentang kejujuran diputarbalikkan menjadi kendaraan kebohongan.
Kasus serupa kembali muncul pada September 2026. Pemeriksa fakta MAFINDO membongkar video yang seolah memperlihatkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengumumkan bantuan melalui WhatsApp. Foto yang dipakai berasal dari kegiatan lama yang tidak berkaitan dengan bantuan. Abdul Mu’ti juga dikenal sebagai tokoh Muhammadiyah. Dengan satu konten rekayasa, nama seorang pejabat sekaligus figur Persyarikatan dapat dipakai untuk menarik kepercayaan publik.
Dua contoh tersebut memaksa kita mengajukan pertanyaan yang jauh lebih penting daripada “Seberapa canggih AI sekarang?”: ketika wajah, suara, dan nama baik seseorang dapat ditiru, apa yang harus dilakukan umat agar tidak ikut menjadi penyambung kebohongan?
Yang dicuri bukan sekadar wajah
AI memang dapat membantu manusia belajar, menulis, menerjemahkan, dan menemukan informasi. Namun, teknologi yang sama juga memungkinkan terciptanya video atau suara sintetis yang tampak seperti rekaman asli. Inilah yang sering disebut deepfake. Orang yang tidak pernah berbicara dapat dibuat seolah memberikan pernyataan. Orang yang tidak pernah menawarkan bantuan dapat ditampilkan seakan sedang membagikan uang.
Bahkan gambar wajah saja dapat menggoyahkan keyakinan kita. Sophie J. Nightingale dan Hany Farid, melalui penelitian di jurnal Proceedings of the National Academy of Sciences (2022), menemukan bahwa peserta eksperimen sulit membedakan foto wajah buatan AI dari foto wajah asli. Dalam penilaian mereka, wajah sintetis bahkan tampak lebih dapat dipercaya. Temuan tentang gambar diam itu tidak berarti semua video palsu pasti dipercaya, tetapi mengingatkan kita: wajah yang terasa meyakinkan belum tentu menjadi bukti.
Dalam masyarakat beragama, akibatnya bisa lebih berat. Suara seorang ulama tidak didengar sekadar karena merdu. Di belakangnya ada proses belajar, keteladanan, dan kepercayaan yang dibangun lama. Ketika pemalsu meniru wajah atau suaranya, ia sedang meminjam wibawa keagamaan tanpa izin. Korban berikutnya bukan hanya tokoh yang dicatut, melainkan juga orang awam yang menerima pesan tersebut dengan niat baik.
Kita mungkin mengira masalahnya akan selesai setelah video diberi cap “hoaks”. Sayangnya, kebohongan bisa berpindah dari satu grup ke grup lain jauh sebelum klarifikasi datang. Ada yang terlanjur memberikan data pribadi. Ada yang menuduh orang lain berdasarkan potongan video. Ada pula yang kehilangan kepercayaan terhadap tokoh agama, padahal tokoh itu tidak pernah mengucapkan isi rekaman palsu tersebut. Potensi kerugian ini nyata, meskipun tidak setiap penonton otomatis menjadi korban penipuan.
Ada bahaya lain yang lebih sunyi: orang bukan hanya tertipu, melainkan mulai ragu pada apa pun yang mereka lihat. Eksperimen Cristian Vaccari dan Andrew Chadwick dalam Social Media + Society (2020), yang melibatkan 2.005 responden di Inggris, menemukan bahwa video deepfake politik lebih sering menimbulkan ketidakpastian daripada membuat responden langsung percaya pada isinya. Ketidakpastian itu berkaitan dengan turunnya kepercayaan terhadap berita di media sosial. Penelitian tersebut memang bukan
tentang dakwah, tetapi peringatannya relevan: pemalsuan yang berulang dapat ikut mengikis kepercayaan pada informasi yang benar.
Peringatan senada datang dari Kementerian Agama. Dalam pembahasan pemanfaatan AI untuk mendeteksi dini konflik keagamaan pada 7 Oktober 2026, lembaga tersebut menekankan perlunya verifikasi dan pemantauan berlapis. Pesannya sederhana: teknologi boleh membantu membaca keadaan, tetapi hasil mesin tidak boleh langsung dinaikkan menjadi kebenaran.
Karena itu, persoalan terdalam dari deepfake bukan hanya mutu gambarnya. Persoalannya adalah rusaknya batas antara bukti dan penampilan. Dulu orang berkata, “Saya percaya karena melihat sendiri.” Kini mata dan telinga pun memerlukan saksi tambahan.
Tabayun di zaman ketika video bisa berbohong
Islam telah memberi pegangan saat manusia berhadapan dengan kabar yang belum jelas. Surah Al-Hujurat ayat 6 memerintahkan tabayun, yaitu memeriksa informasi agar kita tidak merugikan pihak lain karena terburu-buru. Surah Al-Isra ayat 36 pun mengingatkan agar manusia tidak mengikuti sesuatu tanpa pengetahuan. Kedua pesan itu sangat dekat dengan perilaku kita hari ini: membaca, menonton, menyukai, dan membagikan konten.
Tabayun bukan slogan yang cukup diucapkan ketika pengajian. Ia harus hidup pada detik ketika jari hendak menekan tombol “teruskan”. Apalagi rekaman yang terlihat meyakinkan belum tentu autentik, sementara angka dari alat pendeteksi AI hanyalah petunjuk yang tetap perlu diperiksa bersama sumber asli dan konteksnya. Jangan sampai orang yang paling rajin menyebarkan nasihat justru menjadi orang yang paling cepat menyebarkan kabar palsu.
Muhammadiyah memiliki bekal yang relevan untuk menghadapi keadaan ini. Melalui Munas Tarjih XXX di Makassar pada 2018, Majelis Tarjih dan Tajdid membahas Fikih Informasi. Hasilnya kemudian ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada 2025. Pokok pikirannya mencakup kehati-hatian, tanggung jawab, keterbukaan, dan kemaslahatan dalam memperlakukan informasi. Artinya, adab bermedia bukan urusan tambahan di luar agama; ia bagian dari tanggung jawab moral seorang Muslim.
Sikap itu tidak berarti menolak AI. Pada Juli 2026, anggota Majelis Tarjih dan Tajdid, Mukhlis Rahmanto, menjelaskan bahwa AI dapat digunakan sebagai alat bantu untuk memperoleh informasi keagamaan, tetapi tidak menggantikan otoritas keilmuan ulama. Penjelasan ini penting. Mesin boleh membantu menemukan rujukan, tetapi tidak otomatis memahami seluruh konteks sosial, kehormatan seseorang, atau konsekuensi suatu fatwa. Begitu pula video yang dibuat mesin tidak otomatis berhak memakai kewibawaan orang yang ditirunya.
Di sinilah fikih kecerdasan artifisial harus bergerak melampaui pertanyaan “AI itu halal atau haram?” Pertanyaan berikutnya justru lebih menentukan: siapa yang dirugikan, apakah ada persetujuan, sejauh mana publik dapat mengetahui bahwa konten itu sintetis, dan siapa yang bertanggung jawab ketika kerugian terjadi? Teknologi tidak cukup dinilai dari kecanggihannya; ia juga harus dinilai dari akibatnya terhadap manusia.
Dari fikih informasi menuju amanah identitas digital
Saya mengusulkan satu arah pembacaan yang dapat disebut “amanah identitas digital”. Ini bukan nama fatwa atau keputusan resmi Majelis Tarjih, melainkan tawaran untuk menerapkan nilai-nilai Fikih Informasi pada persoalan yang semakin sering ditemui: pemalsuan wajah, suara, dan pernyataan seseorang melalui AI.
Pertama, identitas tidak boleh diperlakukan sebagai barang bebas pakai. Jika wajah atau suara tokoh nyata digunakan untuk membuat konten sintetis, harus ada dasar penggunaan yang sah, persetujuan yang relevan, serta penjelasan yang tidak menyesatkan. Video ilustrasi untuk pembelajaran tentu berbeda dari rekaman palsu yang sengaja membuat publik mengira seorang ulama sedang menyampaikan pesan tertentu. Batas moralnya terletak pada kejujuran dan dampaknya, bukan semata pada aplikasi yang digunakan.
Kedua, penyebar konten mesti ikut bertanggung jawab. Kita terlalu mudah berlindung di balik kalimat, “Saya cuma meneruskan.” Padahal satu unggahan yang dibagikan kembali dapat memperluas jangkauan manipulasi. Untuk kebiasaan sehari-hari, saya menawarkan tiga langkah yang mudah diingat: tahan, telusuri, tanyakan. Tahan keinginan meneruskan konten yang mengejutkan. Telusuri apakah ada rekaman atau pengumuman yang sama di kanal resmi. Tanyakan kepada sumber atau lembaga terkait jika masih ada keraguan. Bila keasliannya belum jelas, berhenti di tangan kita.
Anjuran untuk berhenti sejenak sebelum membagikan informasi memiliki dukungan penelitian. Gordon Pennycook dan David G. Rand, melalui analisis 20 eksperimen dengan 26.863 peserta dalam Nature Communications (2022), menemukan bahwa pengingat sederhana untuk memikirkan ketepatan informasi membantu orang lebih selektif ketika hendak membagikan berita. Penelitian itu membahas judul berita, bukan video ceramah secara khusus. Namun, pesannya selaras dengan tabayun: memberi ruang bagi pemeriksaan adalah langkah kecil yang dapat mengurangi penyebaran kabar keliru.
Ketiga, tanggung jawab tidak boleh dibebankan kepada masyarakat sendirian. Pengelola masjid, sekolah, kampus, dan organisasi perlu memiliki saluran klarifikasi yang mudah ditemukan. Bayangkan setiap komunitas memiliki kebiasaan sederhana: sebelum menyebarkan pengumuman yang memakai nama tokoh agama, anggota memeriksa tautan resmi atau menghubungi pengurus yang dapat memastikan kebenarannya. Pendidikan literasi digital pun tidak harus dimulai dari perangkat mahal. Sepuluh menit membandingkan video asli dan video manipulasi dalam pertemuan warga bisa lebih berguna daripada seratus kali imbauan untuk “bijak bermedia” tanpa contoh.
Keempat, platform digital harus ikut memberi perlindungan. Penandaan konten sintetis, mekanisme pelaporan, dan koreksi yang mudah terlihat merupakan bagian dari tanggung jawab penyelenggara layanan. Ketika seseorang dicatut namanya, klarifikasi seharusnya dibantu menjangkau khalayak yang telah menerima konten palsu. Kehormatan seseorang tidak boleh kalah cepat dari algoritma penyebarannya.
Usulan tersebut juga memberi ruang bagi manfaat AI. Guru dapat memakainya untuk menyiapkan materi, pelajar untuk memahami konsep, dan pengelola dakwah untuk memperluas akses pengetahuan. Tetapi manfaat itu tumbuh jika manusia tetap memegang kendali, menjaga sumber, dan mau mengoreksi kesalahan. Menyerahkan penilaian sepenuhnya kepada mesin bukan tanda kemajuan; itu hanya memindahkan tanggung jawab dari manusia ke sesuatu yang tidak dapat dimintai amanah sebagaimana manusia.
Munas Tarjih dan pekerjaan rumah kepercayaan umat
Semarak Munas Tarjih XXXIII mengusung semangat meneguhkan akidah, memperindah akhlak, menguatkan ibadah, dan memberdayakan umat untuk peradaban berkemajuan. Semangat itu menemukan ujian konkretnya pada layar ponsel kita. Akidah yang teguh tidak berarti mempercayai setiap video yang memakai simbol agama. Akhlak yang indah menolak memalsukan martabat orang lain. Ibadah yang kuat mesti berjalan bersama kejujuran. Umat yang berdaya mampu memeriksa informasi sebelum mengambil keputusan.
Karena itu, tajdid Muhammadiyah di tengah revolusi AI perlu hadir dalam praktik yang dapat disentuh masyarakat: panduan mengenali penipuan berbasis rekayasa, pelatihan tabayun bagi penggerak masjid dan guru, serta jalur klarifikasi yang cepat ketika nama tokoh atau lembaga dicatut. Ini bukan tuntutan agar setiap orang menjadi pakar teknologi. Ini ajakan agar teknologi tidak membuat kita lupa menjadi manusia yang bertanggung jawab.
Wajah dapat disalin, suara dapat ditiru, dan sebuah video dapat dibuat tampak sempurna. Namun, amanah tidak lahir dari kemiripan gambar. Ia lahir dari kejujuran yang bisa diuji. Jika rekaman berisi nasihat tentang kejujuran saja dapat dipalsukan untuk menyebarkan kabar bohong, pelajaran terpenting bagi kita justru sangat sederhana: jangan biarkan jempol menyelesaikan pekerjaan seorang penipu. Ketika AI membuat kebohongan terdengar meyakinkan, keberanian moral dimulai dengan satu tindakan kecil: memeriksa sebelum percaya.
Kata kunci: Muhammadiyah; Munas Tarjih; Majelis Tarjih; Tajdid Muhammadiyah; fikih kecerdasan artifisial; deepfake; tabayun.
Rujukan ilmiah pendukung
Nightingale, S. J., & Farid, H. (2022). AI-synthesized faces are indistinguishable from real faces and more trustworthy. Proceedings of the National Academy of Sciences, 119(8), e2120481119. https://doi.org/10.1073/pnas.2120481119
Vaccari, C., & Chadwick, A. (2020). Deepfakes and disinformation: Exploring the impact of synthetic political video on deception, uncertainty, and trust in news. Social Media + Society, 6(1). https://doi.org/10.1177/2056305120903408
Pennycook, G., & Rand, D. G. (2022). Accuracy prompts are a replicable and generalizable approach for reducing the spread of misinformation. Nature Communications, 13, 2333. https://doi.org/10.1038/s41467-022-30073-5