Eksistensi Dinasti Politik di Indonesia

Dinasti politik di Indonesia sudah menjadi sebuah tradisi. Menuru Margana, sejarawan dari Universitas Gajah Mada pada salah satu acara dialog sejarah pada akun youtube Historia i.d pada tanggal 28 Juli 2020 mengatakan bahwa alur dinasti politik pada Indonesia sudah ada sejak zaman kerajaan yang menganut sistem patrionalisme yang berasal dari budaya feodalisme. Margana menilai bahwa politik dan demokrasi di Indonesia masih ada speace yang dimana orang-orang yang mengisi Lembaga-lembaga pemerintahan masih menggunakan kultur feudal. Mengkutip dari VIO Pengurus Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Semarang, Pudjo Rahayu Rizan menyebut dinasti politik ibarat pisau bermata dua ( VoI).

Mengutip dari Kompas.com Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra dan ayahnya, Asrun, yang merupakan calon gubernur Sulawesi Tenggara terlibat kasus suap. Pada tahun 2017-201 diduga menerima suap-suap dalam proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Kendari yang diberikan oleh Direktur PT Sarana Bangun Nusantata, Hamun Hamzah, Asrun menggunakan biaya tersebut untuk maju sebagai calon gubernur Sulawesi Utara pada tahun 2018. Kemudian, anak Asrun, Adriatma, yang merupakan Wali Kota Kendari periode 2017-2022 diduga bekomunikasi dengan Hasmun untuk meminta uang bagi kepentingan biaya politik ayahnya. Mencapai total sebesar 2,8 miliar.

Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengatakan bahwa berdasarkan pengakamannya dinasti politik ini penyebab rentan terjadinya korupsi (Kompas.com).

Dinasti politik muncul dikabitkan adanya factor-faktor berikut:

1. Adanya keinginan untuk memegang kekuasaan.

2. Adanya kesepakatan dari suuatu kelompok sehingga terbentuklah penuasa kelompok.

3. Adanya kolaborasi penguasa dengan pu]enguasa yang lain dalam menggabungkan kekuatan modal serta kekuatan politik.

Adapun dampak-dampak negatif bika dinasti politik ini terus ada di Idonesia, yaitu:

• Menyumbat fungsi ideal partai sehingga tidak adanya target lain kecuali kekuasaan, karena adanya sumbatan tersebut maka munculah dinasti politik tanpa adanya pengkaderan.

• Tertutupnya kader-kader handal dan berkualitas dari masyarakat. Sehingga sirkulasi kekuasaan hanya berputar di lingkungan penguasa semata sehingga penyusunan konspirasi dan negosiasi sangat pontensial dalam menjalankan tugas kenegaraan.

• Sulit dalam mewujudkan cita-cita demokrasi karena tidak terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih.

• Terjadibya korupsi,kolusi,dan nepotisme karena control kekuasaan melemah dan tidak berjalan efektif. (Sabrina Asril)

Di kutip dari Antara news.com bahwa dinasti politik itu seperti pisau bermata dua, diartikan sebagai pisau bermata dua karena politik dinasti berpotensi menggunakan cara-cara yang salah yang melanggar demokrasi dan hak asasi manusia yang dapat merampas hak orang lain.

Dinasti politik selain melanggar HAM dan demokrasi juga melanggar hak politik seseorang. Mahkamah Konstitusi menghalalkan adanya politik dinasti melalui keputusannya Nomor 33/PUU/XIII/2015. Dan larangan adanya dinasti politik di Indonesi juga bertentangan dengan Pasal 28J ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral”.

Apakah politik dinasti dapat mengebiri demokrasi?

Di lihat dari Antara news.com bahwa dinasti politik dapat mengibiri dan bisa juga tidak, dapat mengebiri demokrasi karena adanya camput tangan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan, kekuatan dan infrastruktur politik yang bertentangan dengan demokrasi, dari luar demokrasi namun dalamnya tidak.

Pantaskah dinasti politik di tetapkan di Indonesia ?

Dinasti politik sebenarnya tidak pantas untuk ditetapkan di Indonesia karena Indonsia adalah negara yang demokratis yang dimana adanya pemilihan memlaui suara rakyat dalam memilih pemerintah, dinasti politik tepat sekali untuk ditetapkan di negara yang menganut sistem monarki dimana pemerintahannya berbentuk kerajaan yang di perintah oleh raja dan secara turun menurun. Jadi Indonesia tidak cocok untuk ditetapkannya dinasti politik ini karena Indonesia menganut sistem demokrasi.

Namun pada sisi lain dinasti politik dianggap sebagai sesuatu yang sah dalam demokrasi, yaitu adanya pernyataan dari Mk bahwa larangan adanya dinasti politik ini adalah diskriminasi yaitu membatasi hak warga negara dalam berpolitik

Adakah upaya dalam menghadapi dinasti politik ?

Dikutip pada humbanghasundutankab pengamat politik dari LIPI, Wasisto Raharjo Jati, mengatakan "Dinasti politik jelas berdampak pada mundurnya pembangunan dan pelayanan publik. Kondisi ini membuat rawan adanya konflik vertikal dan horizontal karena semua aktor baik dalam dan luar pemerintahan mendapat jatah dan akses ke kekuasaan.” Menurut Wasisto penyelenggara pilkada sangat penting dalam melakukan pendekatan ataupun diskusi dengan partsi pokitik agar meloloskan kadernya tidak dengan melihat stastus kekeluargaan ataupun kekerabatan.

Adapun Dini Suryani pengamat politik dari LIPI yang mengatakan bahwa dalam meminamilisir politik dinasti harus adanya dukungan tan tekanan dari politik uang dalam pemilihan "Selama ini calon yang muncul berasal dari kelompok dinasti yang notabene telah memiliki sumber daya ekonomi yang banyak sehingga memungkinkan untuk melakukan money politics untuk membuat mereka terpilih”. Hal tersebut dilakukan agar banyak orang yang berpartisipasi dalam penyekenggaraan pemilu ataupun pilkada.

Dini juga mengakatan dalam survey LIPI pada tahun 2019 bahwa ada 47 persen dalam responden yang permisif dalam politik uang. Dini juga berpendapat bahwa cara lain untuk menghapus atau meminimalisir adanya dinasti politik dengan cara menguatakan partai koordinasi partai politik yang masih lemah untuk mendorong pengkaderan pada partainya. Dampak dari hal tersebut maka partai politik tidak akan menarik calonnya dari orang-orang yang memiliki modal dan popukaritas tinggi yang biasanya dating dari dinasti politik dan hal tersebut mencegah adanya fungsi chek dan balances yang biasanya mengakibatkan munculnya tindakan pidana korupsi.

Daftar Pustaka

(VoI, 8 April 2021 23:15) pengertian dan contoh dari dinasti politik https://voi.id/bernas/42710/politik-dinasti-pengertian-dan-contohnya-di-indonesia.

(Kompas.com, 10 Agustus 2022 07:10) fenomena dinasti politik di Indonesia https://www.kompas.com/tren/read/2022/08/27/100730765/fenomena-dinasti-politik-di-indonesia?page=all.

(Rizan,Pudjo Rahayu 29 Des 2019) pro dan kontra dinasti politik https://www.antaranews.com/berita/1221951/pro-kontra-politik-dinasti.

(Sabrina Asril 2018) 6 dinasti politik Nasional.kompas https://nasional.kompas.com/read/2018/03/02/07292391/6-dinasti-politik-dalam-pusaran-korupsi-suami-istri-hingga-anak-orangtua.

( koran Sindo 15 Jan 2019 06:39) pro dan kontra pada dinasti politik https://nasional.sindonews.com/berita/1370483/12/pro-kontra-dinasti-politik-di-indonesia.

(MKRI 22 Jun 2015) tiga opsi pencegahan dinasti politik dalam pilkada serentak.

(Humbanghundatankab.go.id 23 Jun 2022) LIPI: Masyarakat dapat membantu mencegah dinasti politik https://humbanghasundutankab.go.id/main/index.php/read/news/873.