Generasi Milenial: Jadi Abdi Negara, Siapa Takut?

Ilustrasi (Foto: Pixabay)

“Alasan saya ingin menjadi CPNS ingin membahagiakan orangtua bu”, jawab seorang CPNS.

“Kalau saya karena ingin mencari jodoh bu…”, ujar rekan seangkatan yang berada duduk tepat di sebelahnya, disambut gelak tawa satu ruangan.

***

Pertengahan bulan Maret ini, instansi pemerintah disibukkan dengan datangnya para CPNS. Menurut data yang diperoleh dari BKN, jumlah CPNS lolos seleksi tahun 2021 mencapai 81.879 orang namun jumlah ini belum termasuk PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Untuk lolos seleksi CPNS ada beberapa tahapan seleksi yang harus dilalui, yaitu Seleksi Administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Dengan berbagai tahapan seleksi tersebut diharapkan akan terjaring calon ASN yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif sesuai nilai-nilai ASN.

Tujuan Mengabdi

Ada banyak alasan dibalik seseorang mendaftar CPNS. Ada yang ingin mendapatkan penghidupan yang layak, membahagiakan orangtua atau sekedar mencari jodoh. Pekerjaan sebagai abdi negara masih dianggap pekerjaan yang mapan dan aman. Jenjang karir yang jelas, ritme kerja yang cenderung santai serta ditambah berbagai tunjangan, menjadi iming-iming menggiurkan mengapa kemudian banyak orang yang rela untuk melepas pekerjaannya demi menjadi seorang abdi negara. Padahal mungkin ketika sudah terjun langsung dalam birokrasi pemerintah, gambaran keindahan tersebut bisa jadi langsung sirna.

Pada kenyataannya, jam kerja sektor pemerintah saat ini tidaklah jauh berbeda dengan sektor swasta. Tuntutan pekerjaan sejatinya semakin tinggi, sehingga tak jarang PNS ada yang kemudian mengalami depresi. Apalagi semenjak pandemi Covid-19 yang kemudian diberlakukan kebijakan Work from Home (WfH) dan Work form Office (WfO), jam kerja menjadi tidak beraturan. Jika normalnya jumlah jam kerja adalah 7,5 jam, namun semenjak WfH jam kerja bisa lebih dari 10 jam/hari. Pegawai dituntut untuk standby jika ada tugas dari pimpinan. Terlebih jika tugas tersebut merupakan sesuatu yang sifatnya urgent.

Budaya Paternialisme dan Generasi Milenial

Ilustrasi (Foto: Pixabay)

Budaya Paternialisme menjadi ciri khas birokrasi pemerintahan di Indonesia. Atasan memiliki kecenderungan dominan terhadap anak buahnya, sehingga bawahan jadi tidak terbiasa berpikir dan bersikap kritis. Namun seiring berjalannya waktu, budaya ini perlahan bergeser. Para pemimpin sekarang lebih terbuka dalam menerima kritik dan saran dari siapapun.

Saat ini birokrasi pemerintahan sudah memasuki era baru. Generasi milenial mulai berdatangan, masuk menjadi bagian dari pemerintahan. Berpikiran kritis, kreatif serta melek teknologi menjadi ciri khas generasi ini. Karakter ini tentu saja berbeda jauh dengan generasi sebelumnya, dimana selalu mengedepankan tata krama dalam hubungan sesama rekan kerja namun gagap teknologi.

Perbedaan karakter antar generasi ini jika tidak dijembatani dengan baik, akan berpotensi menimbulkan perpecahan. Memperbanyak ruang untuk saling berdiskusi dan berinteraksi menjadi kunci harmonisnya suatu hubungan lintas generasi. Masing-masing juga harus berupaya untuk saling menurunkan ego, terbuka terhadap perkembangan teknologi, dan tetap menjunjung kode etik berorganisasi ataupun tata krama yang ada.

Harapan Baru untuk Generasi Baru

Kehadiran para CPNS tentu membawa angin segar untuk perubahan birokrasi pemerintahan yang selama ini dilabeli stigma negatif oleh masyarakat. Walaupun saat ini sudah banyak inovasi yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam upaya reformasi birokrasi, namun masih banyak pekerjaan rumah yang perlu dibenahi. Generasi milenial yang dikenal lebih cerdas, diharapkan dapat menyumbangkan ide kreatif untuk pembaharuan tersebut.

Tak dapat dipungkiri perkembangan teknologi yang kian masif menuntut birokrasi pemerintah untuk terus berbenah. Banyak instansi pemerintah yang kini sudah memiliki berbagai aplikasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik. Perubahan ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, namun juga oleh pemerintah daerah. Setiap intansi berlomba-lomba menjadi yang terbaik dalam peningkatan transformasi teknologi.

Ditengah pendemi yang masih berlangsung, pemerintah terus berupaya untuk tetap memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Kemudahan akses layanan publik merupakan salah satu usaha yang perlu didukung oleh semua pihak. CPNS sebagai calon pemimpin bangsa, diharapkan dengan modal kreatifitas yang dimiliki dapat menyumbangkan ide-ide cemerlang guna menjadikan negara Indonesia sebagai bangsa yang maju, berdaulat, adil dan makmur, sesuai grand map Indonesia Emas 2045.