Hilangnya Damai di Asia

Asia tak pernah luput dari perhatian dunia. Pada 1993, Bank Dunia menerbitkan laporan tebal bertajuk The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy. Buku ini mencoba mengungkap peran kebijakan yang bermain hingga menghasilkan pertumbuhan ekonomi dramatis, kesejahteraan manusia yang meningkat, dan makin meratanya distribusi pendapatan dalam periode 1965-1990. Ternyata laporan ini hanya berumur empat tahun, karena Asia Timur, terutama Thailand, Indonesia dan Malaysia terguncang krisis moneter 1997. Di Indonesia, krisis itu hingga menimbulkan krisis politik hingga 1998.

Dalam setengah abad, keajaiban ekonomi Asia ditopang oleh kestabilan kawasan dan m masing-masing negara. Indonesia, Malaysia, Filipina dan Singapura memiliki pemerintahan dan pemimpin yang kuat. Kesejahteraan hadir dengan ongkos diredamnya kebebasan politik. Ketegangan politik antar-negara, seperti antara Indonesia dan Malaysia yang meningkat dalam kasus Ambalat (2005), tidak muncul ke permukaan.

Dalam dinamika kawasan, terjadi kebangkitan dan peralihan ekonomi ke Asia secara bertahap: Jepang, Korea Selatan dan Taiwan menggeliat pada 1960-an, ASEAN pada 1970-an—terutama dengan bonanza minyak yang dinikmati Indonesia, China pada 1980-an ketika Deng Xiao Ping menggulirkan reformasi ekonomi. Akumulasi dari semua proses itu, walau terinterupsi oleh krisis moneter 1997, kini Asia Pasifik menikmati 40% kue Produk Domestik Bruto (PDB) dunia. Di lain pihak, Amerika Serikat dan Eropa yang pernah menikmati sekitar 80% kue PDB dunia, kini menyusut hingga sekitar setengahnya.

Meningkatnya dinamika bukan tanpa konsekuensi. Makin intensnya lalu-lintas uang, barang, dan orang di Asia mulai memperuncing perbedaan kepentingan masing-masing negara yang tidak jarang berujung pada ketegangan politik. Eskalasi di Laut China Selatan diperkirakan akan membuat situasi tidak nyaman dalam waktu yang cukup lama. Ada lima negara yang berkepentingan langsung dengan laut yang dilalui lalu lintas perdagangan senilai USD 5 tirliun per tahun itu, yaitu China (termasuk Taiwan), Vietnam, Brunei Darussalam, Filipina dan Indonesia. Laporan mengenai cadangan minyak dan gas menambah sedap bumbu ketegangan isu ini.

Ketegangan antara Vietnam dan China sempat mendingin dengan beberapa pertemuan dan kesepakatan pada penghujung 2017. Ketenangan itu kembali terusik karena hanya beberapa hari lalu, China menggelar unjuk kekuatan besar-besaran dengan kapal induk, kapal selam dan sekitar 40 kapal tempur. Pengamat militer menyatakan bahwa gelar kekuatan ini lebih bertujuan propaganda (Reuters, 29/3).

Selain ketegangan militer antar-negara, situasi Asia juga terkoyak oleh konflik primordial seperti yang terjadi di Rohingya. Kekerasan terhadap minoritas muslim di negara itu telah memancing kemarahan komunitas muslim dunia. Sampai saat ini, reaksi umat muslim masih sebatas pernyataan solidaritas dan bantuan kemanusiaan. Namun, bukan tidak mungkin muncul upaya retaliasi berupa kekuatan sipil bersenjata yang masuk ke wilayah itu.

Paruh kedua 2017 Asia dan dunia dikejutkan dengan serangan ISIS di Marawi, Filipina. Konflik ini dipicu oleh usaha penangkapan Isnilon Hapilon, pemimpin milisi Abu Sayyaf yang berafiliasi ke ISIS. Tidak ada yang menyangka, di negara mayoritas Katolik itu ada begitu banyak serdadu ISIS hingga mampu mengobarkan perang kota selama lima bulan. Nuansa primordial dalam konflik-konflik tersebut (Buddha vs Islam, atau Islam vs Katolik) menambah kompleksitas konflik karena potensi balas dendam tak berkesudahan.

Semenanjung Korea menjadi hotspot lain. Pernyataan Korea Utara bahwa pihaknya baru mengujicoba rudal nuklir terbarunya dibalas dengan latihan militer bersama Amerika Serikat-Korea Selatan pada Desember 2017. Banyak pengamat menyatakan ini adalah latihan terbesar, dengan melibatkan enam pesawat tempur siluman F-22 Raptor, jet F-35 dan lebih dari 200 pesawat. Amerika mengirim tak kurang dari 12.00 prajurit untuk bergabung bersama serdadu Korea Selatan. Tak heran jika Pyongyang menganggap latihan itu merupakan tindakan menghasut.

Masih banyak titik-titik panas di Asia. Jepang telah melakukan amandemen konstitusi yang menungkinkannya melakukan perang di luar negeri. Angkatan perang Jepang telah berubah dari pasukan bela diri pasifis menjadi militer murni yang memiliki legitimasi untuk melakukan ekspansi. Amandemen ini dikecam keras oleh China dan Korea Selatan yang menyimpan trauma sejarah ekspansi Jepang di masa lalu. Jepang sendiri berdalih amandemen tersebut dibutuhkan untuk mengantisipasi ancaman dari Korea Utara dan China.

Keinginan junta militer di Tahiland untuk terus berkuasa sejak kudeta 2014 dan sentimen politik identitas dan primordial yang merebak di Indonesia, walaupun merupakan dinamika internal, juga menyumbang bagi kerawanan kawasan. Pada saat yang sama, para sekutu AS—Australia, Jepang, Korea Selatan, Taiwan dan India—makin gencar melakukan konsolidasi. Amerika merasa perlu menegakan wibawa militernya yang melemah akibat invasi Irak 2013. Di atas kertas Paman Sam masih yang paling digdaya, tapi kekuatan itu tidak memancarkan confidence dan kemampuan konsolidasi seperti masa-masa sebelumnya.

Ancaman terbesar dari hilangnya damai adalah hancurnya iklim investasi di Asia. Ini bisa menjadi interupsi besar bagi pertumbuhan ekonomi kawasan dalam jangka menengah dan panjang.

Kepentingan Indonesia

Indonesia harus segera menakar daya tahan sistem keamanan dan pertahanan terhadap goncangan geopolitik kawasan dan dunia. Lebih jauh lagi, Indonesia harus ikut mempertahankan situasi kawasan yang kondusif sebagai dasar bagi iklim investasi dan ekonomi di Indonesia.

Agar dapat menjadi salah satu kekuatan utama, kita harus memperkuat sektor ekonomi, teknologi, dam militer. Kekuatan dan keandalan pada tiga sektor membuat kita independen dan tidak terombang-ambing agenda pihak lain. Jumlah penduduk yang besar merupakan modal agar Indonesia menjadi jangkar kestabilan kawasan. Pertumbuhan PDB dan kontribusi terhadap pertumbuhan PDB regional merupakan kartu truf yang harus dimainkan dengan cermat. Indonesia masuk lima besar PDB Asia, bersama China, India, Jepang, dan Rusia. Ini berarti Indonesia memiliki legitimasi untuk memprakarsai suatu usaha menjaga kestabilan di Asia untuk mempertahankan dan meningkatkan aktivitas ekonomi yang berujung pada kesejahteraan rakyat.

Yang tidak kalah penting, dalam jangka menengah Indonesia perlu memikirkan untuk membangun aliansi strategis global baru. Dengan siapa kita beraliansi? Apa yang kita dapat. Untuk dapat menghitung siapa sekutu Indonesia, kita perlu melakukan pemetaan dunia berdasarkan kepentingan nasional kita. Tarik-menarik kepentingan, perhitungan biaya-manfaat, serta chemistry ideologi dan budaya semua dibedah dan menyusun aliansi baru tersebut. Hanya dengan posisi yang kuat itulah, Indonesia akan duduk di meja utama perundingan Asia dan dunia. (selesai)

*) Anis Matta, pengamat politik internasional.