Konten dari Pengguna

Privatisasi Kesehatan: Ketika Kesembuhan Didahulukan bagi yang Mampu Membayar

Annisa Dwi Mutiara

Annisa Dwi Mutiara

Mahasiswa Keperawatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

·waktu baca 3 menit

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Annisa Dwi Mutiara tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Ilustrasi privatisasi kesehatan dan biaya rumah sakit. Foto: unsplash.com
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi privatisasi kesehatan dan biaya rumah sakit. Foto: unsplash.com

Menurut Greer et al. (2019), sistem kesehatan tidak pernah benar-benar lepas dari pengaruh ekonomi dan pasar. Karena itu, muncul pertanyaan yang cukup mengganggu: Apakah pergi ke rumah sakit sekarang masih murni soal berobat, atau juga tentang kemampuan membayar?

Di satu ruang tunggu, ada pasien yang langsung ditangani, sementara yang lain harus menunggu lebih lama. Perbedaannya sering kali bukan karena kondisi medis, melainkan karena kelas layanan yang pada akhirnya berkaitan dengan kemampuan finansial.

Fenomena ini semakin terasa, seiring meningkatnya peran swasta dalam sektor kesehatan.

Kesehatan yang Perlahan Berubah Arah

Ilustrasi layanan kesehatan. Foto: BPJS Kesehatan

Berdasarkan Greer et al. (2019), meningkatnya peran sektor swasta membuat sistem kesehatan semakin dipengaruhi oleh logika pasar. Artinya, layanan kesehatan tidak hanya berfokus pada membantu pasien, tetapi juga mempertimbangkan keuntungan.

Rumah sakit swasta terus bertambah, teknologi semakin berkembang, dan pilihan layanan semakin banyak. Sekilas, hal ini terlihat sebagai kemajuan. Namun di balik itu, ada perubahan penting. Kesehatan mulai diperlakukan seperti sesuatu yang bisa dibeli. Layanan yang lebih cepat dan lebih nyaman biasanya membutuhkan biaya lebih besar. Tidak semua orang mampu menjangkaunya.

Ketimpangan yang Nyata, Meski Tak Selalu Terlihat

Ilustrasi layanan kesehatan. Foto: Kemenkeu RI

Menurut Olyvia et al. (2024), Program Jaminan Kesehatan Nasional dibuat untuk memastikan semua orang bisa mendapatkan layanan kesehatan tanpa terbebani biaya. Program ini sudah membantu banyak masyarakat. Namun, kenyataannya program tersebut belum sepenuhnya merata.

Masih ada perbedaan kualitas layanan berdasarkan kelas kepesertaan. Ada yang mendapatkan fasilitas lebih baik dan pelayanan lebih cepat, sementara yang lain harus menunggu lebih lama. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman berobat belum sepenuhnya setara.

Berdasarkan Septiana et al. (2023), dampak privatisasi kesehatan tidak hanya terasa di kota besar, tetapi juga semakin memperlebar kesenjangan di daerah terpencil yang justru memiliki keterbatasan fasilitas dan tenaga medis. Di wilayah ini, akses terhadap layanan kesehatan berkualitas menjadi lebih sulit, karena penyedia layanan swasta cenderung beroperasi di daerah yang lebih menguntungkan secara ekonomi.

Apakah Sembuh Kini Soal Kemampuan Membayar?

Apakah sembuh perlu disertai dengan kemampuan untuk membayar? Foto: dani daniar/Shutterstock

Menurut Greer et al. (2019), ketika sistem kesehatan mengikuti logika pasar, kualitas layanan bisa dipengaruhi oleh kemampuan finansial. Pertanyaan ini mungkin tidak nyaman, tetapi penting untuk dipikirkan: Apakah orang yang memiliki uang lebih juga memiliki peluang sembuh yang lebih baik?

Privatisasi memang membawa dampak positif seperti inovasi dan peningkatan pelayanan. Namun jika tidak diawasi dengan baik, sistem ini bisa menjadi tidak adil.

Dalam kondisi seperti ini, kesehatan yang seharusnya menjadi hak semua orang bisa berubah menjadi sesuatu yang lebih mudah diakses oleh kelompok tertentu.

Negara Tidak Bisa Mundur

Menurut Olyvia et al. (2024), pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan akses layanan kesehatan yang adil. Program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan langkah besar, tetapi masih perlu diperbaiki, terutama dalam pemerataan kualitas layanan.

Kerja sama dengan sektor swasta bisa membantu meningkatkan layanan, tetapi harus tetap dikendalikan agar tidak hanya menguntungkan pihak tertentu.

Menjaga Kesehatan Tetap Menjadi Hak

Ilustrasi rumah sakit. Foto: BearFotos/Shutterstock

Berdasarkan Septiana et al. (2023), upaya menciptakan layanan kesehatan yang merata membutuhkan komitmen terhadap keadilan sosial. Pada akhirnya, kita perlu kembali pada pertanyaan dasar: Apakah kesehatan adalah hak semua orang atau hanya untuk mereka yang mampu?

Jika kesehatan adalah hak, setiap orang seharusnya mendapatkan layanan yang setara tanpa melihat kondisi ekonomi. Privatisasi boleh berkembang, tetapi tidak boleh menghilangkan keadilan.

Karena pada akhirnya, tidak ada yang lebih penting dari kehidupan. Tidak seharusnya seseorang harus membayar lebih hanya untuk mendapatkan kesempatan sembuh yang sama.