Kolusi: Kebiasaan Buruk yang Mengakar dan Membahayakan Kehidupan Sosial

Tanpa kita sadari, kolusi telah menjadi bagian dari realitas sosial yang membelit masyarakat Indonesia. Ia hadir secara halus, bahkan dalam bentuk yang dianggap wajar oleh sebagian kalangan. Padahal, praktik kolusi merupakan bentuk kejahatan terselubung yang merusak tatanan hukum, ekonomi, dan keadilan sosial.

Memahami Apa Itu Kolusi

Kolusi secara definitif merupakan kesepakatan atau permufakatan antara dua pihak atau lebih yang dilakukan secara diam-diam dan bertentangan dengan hukum untuk memperoleh keuntungan pribadi atau golongan. Permufakatan ini kerap disertai dengan praktik pemberian uang, hadiah, atau janji-janji tertentu sebagai bentuk balas jasa. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, kolusi termasuk dalam kategori persekongkolan yang merugikan kepentingan umum.

Salah satu ciri utama dari kolusi adalah adanya pihak perantara yang tidak memiliki peran fungsional secara profesional dalam suatu proses, tetapi ikut serta dalam pengadaan barang atau jasa. Dalam proyek-proyek pemerintah, seharusnya hubungan bisnis dilakukan secara langsung antara pemerintah dan produsen (government to producer), bukan melalui keluarga, teman dekat, atau rekanan dari pejabat publik. Ketika perantara seperti itu muncul, maka potensi kolusi menjadi sangat tinggi.

Kolusi dan Kerusakan Sistem

Dampak kolusi tidak bisa dianggap remeh. Ia membawa kerugian dalam berbagai aspek. Dari segi ekonomi, kolusi menyebabkan pembengkakan anggaran karena harga pengadaan barang atau jasa menjadi tidak rasional. Proyek-proyek publik yang seharusnya mengedepankan efisiensi dan kualitas, malah menjadi lahan bancakan yang sarat kepentingan.

Sebagai contoh nyata, Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara rutin mengungkap berbagai penyimpangan dalam pengelolaan anggaran, mulai dari proyek infrastruktur, pengadaan alat kesehatan, hingga distribusi bantuan sosial. Banyak di antaranya mengandung unsur kolusi. Proyek jalan yang baru dibangun sudah rusak kembali dalam hitungan bulan, sekolah-sekolah yang dibangun dengan kualitas buruk, hingga alat kesehatan yang tidak berfungsi semuanya bisa ditelusuri pada proses pengadaan yang menyimpang karena praktik kolusi.

salah satu contoh gambar jalan WhatsApp Image 2025-05-23 at 20.06.17

Kolusi juga memberikan dampak sosial yang signifikan. Ketika pejabat negara menggunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri dan kroninya, maka kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah menjadi luntur. Rakyat kecil semakin sulit mengakses keadilan dan pelayanan yang layak karena sumber daya negara telah disalahgunakan. Hal ini memperbesar kesenjangan sosial dan memperparah kemiskinan struktural.

Budaya Kolusi: Warisan yang Harus Dihapus

Mengapa kolusi begitu sulit diberantas? Salah satu penyebab utamanya adalah karena kolusi telah menjadi bagian dari budaya di beberapa instansi atau wilayah. Budaya "asal bapak senang", nepotisme, dan loyalitas semu terhadap atasan menjadikan kolusi sebagai cara yang dianggap lumrah untuk mempertahankan jabatan atau mempercepat proses administrasi.

Ketika suatu praktik yang menyimpang dilakukan secara terus-menerus dan tanpa sanksi yang tegas, maka lambat laun praktik tersebut menjadi kebiasaan. Bahkan dalam lingkungan pendidikan, kolusi bisa terjadi—misalnya dalam penerimaan siswa atau dosen melalui jalur "orang dalam". Ini membuktikan bahwa kolusi tidak hanya terjadi di sektor politik atau ekonomi, tetapi juga merambah hingga dunia akademik dan sosial.

Langkah-Langkah Mengatasi Kolusi

Meskipun tampaknya mengakar kuat, bukan berarti kolusi tidak dapat diberantas. Ada beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan:

Penegakan Hukum yang Tegas dan Konsisten

Penindakan terhadap pelaku kolusi harus dilakukan tanpa pandang bulu. Aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian harus diberi kewenangan dan dukungan penuh untuk mengusut kasus kolusi hingga tuntas.

Transparansi dan Digitalisasi Sistem Pengadaan

Penggunaan teknologi informasi seperti e-procurement terbukti efektif dalam menekan celah kolusi. Proses tender yang terbuka dan terdokumentasi secara digital akan menyulitkan pihak-pihak yang ingin bermain di bawah meja.

Pendidikan Antikorupsi Sejak Dini

Membentuk karakter jujur dan tangguh sejak dini merupakan investasi jangka panjang. Nilai-nilai antikorupsi harus diajarkan tidak hanya di bangku sekolah, tetapi juga melalui keteladanan para pemimpin.

Pengawasan Masyarakat

Masyarakat harus diberdayakan untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Laporan masyarakat terhadap dugaan kolusi harus ditindaklanjuti secara serius. Media massa dan jurnalisme investigatif juga berperan penting sebagai kontrol sosial.

Kolusi bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran moral dan kemanusiaan. Ia merampas hak rakyat atas keadilan dan kesejahteraan. Jika kita ingin melihat Indonesia menjadi bangsa yang besar, berintegritas, dan sejahtera, maka kolusi harus dilawan secara kolektif. Sebab, ketika jalan rusak, kita tahu harus memperbaikinya. Demikian pula dengan sistem yang rusak akibat kolusi harus segera dibenahi, sebelum merusak segalanya.