Efisiensi Anggaran sebagai Momentum Penataan Birokrasi dalam Implementasi GRC

Dalam konteks pemerintahan saat ini, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi untuk efisiensi anggaran di Kementerian/Lembaga. Langkah ini bukan hanya soal penghematan dana, tetapi lebih dari itu, merupakan momentum besar untuk penataan birokrasi. Efisiensi anggaran yang berorientasi pada pengelolaan yang tepat tidak hanya mengurangi pemborosan, tetapi juga membuka peluang bagi reformasi struktural yang lebih dalam, khususnya dalam tata kelola pemerintahan. Penerapan Governance, Risk, and Compliance (GRC) dalam konteks ini akan memainkan peran penting untuk mencapai tujuan efisiensi yang berkelanjutan, tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik.

Efisiensi Anggaran dalam Perspektif GRC

Efisiensi anggaran bukan sekadar memotong anggaran pada berbagai lini, tetapi lebih kepada bagaimana struktur dan proses dalam organisasi dikelola dengan baik, dan bagaimana risiko bisa diminimalkan tanpa mengorbankan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini, Governance berfungsi untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, baik itu dari pemerintah pusat maupun daerah, dijalankan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.

Sebagai contoh, Risk Management akan membantu pemerintah dalam mengidentifikasi dan mengelola potensi risiko yang muncul akibat efisiensi anggaran tersebut. Efisiensi yang berlebihan dalam beberapa sektor bisa berisiko mengurangi kualitas layanan atau bahkan merusak hubungan dengan stakeholder, seperti masyarakat atau mitra kerja. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pendekatan yang terukur dan penuh perencanaan.

Selain itu, Compliance atau kepatuhan terhadap regulasi yang ada juga perlu menjadi pertimbangan. Potongan anggaran yang dilakukan tanpa mempertimbangkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan regulasi bisa menciptakan masalah hukum di masa depan, yang justru akan mengganggu proses reformasi birokrasi yang diinginkan.

Deskripsi: Tabungan, Anggaran, Investasi sumber: Pixabay

Efisiensi yang Terukur dan Berkelanjutan

Efisiensi anggaran dalam penerapan GRC seharusnya tidak semata-mata berfokus pada pemangkasan anggaran. Sebaliknya, harus ada analisis mendalam terhadap struktur organisasi, sumber daya manusia (SDM), dan proses operasional yang ada. Misalnya, banyak Kementerian/Lembaga yang memiliki jumlah ASN yang lebih banyak daripada jumlah program yang harus dilaksanakan. Ini menciptakan pemborosan anggaran yang tidak perlu, seperti gaji rutin, pemakaian listrik, transportasi, dan lainnya.

Untuk itu, evaluasi beban kerja dan target kinerja para ASN menjadi sangat penting. Penataan kembali SDM dan proses birokrasi dengan menggunakan pendekatan berbasis GRC dapat membantu memetakan di mana posisi pemborosan anggaran terjadi. Dengan mengidentifikasi tugas yang bisa dilakukan secara remote atau work from anywhere (WFA), kita bisa mengurangi jumlah ASN yang berkantor tanpa mengurangi produktivitas.

Konsep WFA ini tak hanya bisa mengurangi biaya operasional, tapi juga membuka kesempatan untuk ASN bekerja secara paruh waktu, bahkan dengan gaji yang lebih fleksibel. Hal ini tentunya akan berdampak positif pada efisiensi anggaran sekaligus memastikan kualitas pelayanan tetap terjaga.

Penataan Birokrasi dengan Prinsip Efisiensi

Penting untuk ditekankan bahwa efisiensi anggaran tidak hanya berhubungan dengan pemangkasan dana, tetapi lebih pada penataan birokrasi secara menyeluruh. Reformasi birokrasi yang dilakukan dengan pendekatan GRC memungkinkan perubahan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Misalnya, dengan mengimplementasikan Good Governance, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih berorientasi pada hasil, bukan hanya proses. Kinerja ASN harus diukur berdasarkan capaian program dan kualitas pelayanan publik, bukan sekadar jumlah kehadiran fisik atau panjangnya daftar pekerjaan. Oleh karena itu, penataan ulang target kerja ASN sangat krusial agar fokusnya tidak hanya pada kehadiran, tetapi juga pada hasil nyata.

Di sisi lain, manajemen risiko dalam birokrasi akan sangat membantu dalam mengidentifikasi risiko kegagalan dalam implementasi kebijakan efisiensi, serta merencanakan langkah-langkah mitigasi untuk menghindari dampak negatif yang tidak diinginkan. Hal ini akan menjaga agar pelayanan publik tidak terganggu meskipun ada pengurangan anggaran.

Menjaga Kualitas Pelayanan Masyarakat

Penerapan GRC dalam efisiensi anggaran harus selalu mempertimbangkan dampak kepada masyarakat. Penurunan anggaran yang dilakukan tanpa pertimbangan matang terhadap program-program vital yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, bisa merugikan rakyat.

Sebagai contoh, Presiden Prabowo dalam visi pembangunan negara lebih menekankan trickle-up economics, yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai titik awal pembangunan. Efisiensi anggaran yang diarahkan pada pengurangan biaya operasional, jika tidak diimbangi dengan kebijakan yang berpihak pada sektor-sektor strategis, justru dapat menambah ketimpangan sosial.

Menjaga Keseimbangan antara Efisiensi dan Kualitas

Implementasi GRC dalam reformasi birokrasi dan efisiensi anggaran adalah langkah yang sangat tepat. Namun, pemerintah harus bijak dalam mengelola perubahan. Pemangkasan anggaran memang penting, tetapi harus dilakukan dengan cermat, berbasis data, dan selalu mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Dengan demikian, efisiensi anggaran dapat tercapai tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik yang menjadi ujung tombak kesejahteraan masyarakat.

Efisiensi anggaran yang dikelola dengan prinsip GRC akan menciptakan birokrasi yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta meminimalkan risiko ketidakpastian dalam pengelolaan anggaran negara. Sebagai momentum penataan birokrasi, ini bisa menjadi langkah awal yang baik untuk menciptakan pemerintah yang lebih efisien dan berfokus pada pelayanan yang berkualitas.