Implementasi GRC dalam Penertiban Lahan Sawit Bermasalah di Indonesia

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), mengambil langkah tegas dalam menertibkan lahan sawit bermasalah. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkapkan bahwa sebanyak 3,7 juta hektar lahan sawit bermasalah akan ditertibkan dan diambil alih oleh negara pada tahun ini. Langkah ini merupakan implementasi nyata prinsip Governance, Risk, and Compliance (GRC) dalam pengelolaan sumber daya alam strategis.

Governance dalam konteks ini berfokus pada tata kelola lahan sawit yang baik, transparan, dan akuntabel. Dengan dibentuknya Satgas Kelapa Sawit yang diketuai oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam menegakkan hukum dan aturan terkait penggunaan lahan. Data dari Satgas Kelapa Sawit mencatat bahwa 3,7 juta hektar lahan sawit bermasalah tersebut tumpang tindih dengan kawasan hutan dan banyak yang tidak memiliki izin usaha perkebunan (IUP) serta dokumen Hak Guna Usaha (HGU).

Deskripsi: Kelapa Sawit, Alam, Pohon Sumber: Pixabay.com

Dari sisi manajemen risiko (Risk Management), keberadaan lahan sawit ilegal yang masuk dalam kawasan hutan menimbulkan dampak ekologis dan sosial yang signifikan. Degradasi lingkungan, deforestasi, dan konflik agraria menjadi ancaman yang harus segera diatasi. Dengan penertiban ini, pemerintah berupaya memitigasi risiko tersebut melalui pemetaan lapangan dan pengambilalihan lahan yang tidak sesuai peraturan.

Kepatuhan (Compliance) menjadi pilar utama dalam upaya ini. Pelaku usaha diwajibkan memiliki dokumen legal seperti IUP dan HGU sebagai bukti kepatuhan terhadap regulasi. Penegakan hukum yang dilakukan Satgas Kelapa Sawit menjadi bentuk implementasi compliance yang tegas untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.

Hingga saat ini, Satgas Kelapa Sawit telah menertibkan sekitar 1,1 juta hektar lahan sawit bermasalah di berbagai wilayah seperti Kalimantan dan Sumatera, termasuk Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Nusron Wahid optimis bahwa seluruh lahan sawit bermasalah dapat dibereskan tahun ini.

Implementasi GRC dalam penertiban lahan sawit ini menjadi contoh bagaimana prinsip tata kelola yang baik, pengelolaan risiko yang cermat, dan kepatuhan terhadap regulasi dapat mendorong pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan dan bermanfaat bagi negara dan masyarakat.