Ledakan di Garut: Saatnya TNI AD Membangun Budaya GRC yang Nyata
Praktisi, Dosen STIE Indonesia Jakarta, Instruktur dan Konsultan di bidang SDM, Risk Manajemen dan Internal Audit. Seorang pembelajar dan pengajar, moto hidupnya: Memberi Value Added kepada masyarakat adalah kewajiban bukan hak.
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Antaiwan Bowo Pranogyo tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Senin pagi, 12 Mei 2025 di Desa Sagara, Garut, terjadi ledakan keras yang tak hanya menggetarkan tanah, tetapi juga hati banyak orang. Pemusnahan amunisi afkir yang seharusnya menjadi kegiatan rutin justru berakhir tragis: 13 nyawa melayang, termasuk empat prajurit TNI yang tengah bertugas.
Saya bukan keluarga korban. Akan tetapi, sebagai warga negara sekaligus profesional yang menggeluti bidang tata kelola dan manajemen risiko, peristiwa ini mengundang tanya besar: apa yang salah?
Nyawa Tak Boleh Tergadai oleh Kelalaian Sistem
Dalam dunia militer, setiap langkah seharusnya ditakar. Setiap tindakan—terutama yang menyangkut bahan peledak—harus dilakukan dengan protokol yang ketat. Akan tetapi, ledakan di Garut memperlihatkan sebaliknya: bahwa sistem bisa lengah, dan risiko bisa lolos dari radar.
Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, menyampaikan bahwa puluhan saksi telah dimintai keterangan. "Saat ini tim masih terus mencocokkan keterangan para saksi dihadapkan dengan fakta-fakta yang didapat di lapangan," katanya (14/5/2025).
Investigasi tentu perlu waktu. Tapi sementara itu, publik layak tahu: apakah kegiatan ini telah melewati proses manajemen risiko yang memadai? Apakah semua personel sudah memiliki kompetensi teknis sesuai standar? Apakah ada audit tata kelola yang berjalan?
GRC Bukan Jargon, Tapi Sistem yang Menyelamatkan Nyawa
Istilah GRC (Governance, Risk, and Compliance) mungkin terdengar seperti istilah dunia korporat. Akan tetapi, sejatinya, GRC adalah jantung dari organisasi besar mana pun, termasuk militer.
Governance bukan cuma soal hirarki. Ini soal bagaimana keputusan dibuat, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana evaluasi dilakukan. Apakah ada mekanisme audit internal atas pelaksanaan pemusnahan ini?
Risk management lebih dari sekadar rencana di atas kertas. Ini bicara soal pengenalan risiko secara menyeluruh, pemetaan skenario terburuk, dan kesiapan menghadapi kemungkinan terburuk. Apakah area steril sudah cukup jauh dari penduduk? Apakah ada protokol evakuasi?
Compliance bukan sekadar mengikuti SOP, tetapi memastikan bahwa SOP itu memang diterapkan secara ketat. Bahwa tidak ada kompromi terhadap prosedur karena alasan efisiensi atau senioritas.
Budaya Aman Harus Dimulai dari Atas
Ledakan ini memberi pesan tegas: budaya keamanan bukan sekadar tugas tim teknis di lapangan. Ini soal kepemimpinan. Soal keberanian para pemimpin institusi untuk mengatakan, "Kita belum siap, kita harus evaluasi dulu." Dan ya, itu butuh keberanian.
TNI AD tentu bukan institusi yang lemah. Tapi bahkan institusi sekuat apa pun bisa jatuh jika sistemnya mengabaikan risiko atau terlalu percaya diri dengan rutinitas. Kita tidak bisa terus mengatakan ini “hanya kecelakaan teknis.”
Jangan Tunggu Korban Berikutnya
Tragedi Garut harus menjadi titik balik, bukan hanya evaluasi internal, tapi juga refleksi nasional. Sudah saatnya kita melihat GRC bukan sebagai beban birokrasi, tapi sebagai penyelamat nyawa. Karena di ujung setiap prosedur yang diabaikan, ada potensi kehilangan yang tak bisa diganti.
Mari kita dorong semua institusi, termasuk militer, untuk menanamkan GRC bukan di lembar kertas, tapi dalam budaya kerja harian. Untuk para prajurit, untuk masyarakat, dan untuk generasi mendatang.
Sejatinya, keamanan bukan hanya soal senjata, tetapi juga soal sistem yang sadar akan risikonya sendiri.