Growth Dulu, Happy Bayar Pajak? Yang Bikin “Happy” Itu Trust & Layanan, Bro
Mahasiswa Program Studi Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Pamulang
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Alfito Julian Efendi tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarEkonomi ngebut bisa bikin pajak ikut kencang—setuju. Tapi “WP bakal happy bayar pajak” nggak lahir dari PDB doang. Lahapnya kepatuhan itu resepnya growth + trust + fairness + kemudahan.
Kalau dompet lagi tebal, urusan pajak pasti lebih “legowo”? Kedengarannya logis. Menkeu Purbaya juga ngegas narasi ini: kalau ekonomi tumbuh kencang, wajib pajak bakal happy bayar pajak; makanya pemerintah dorong stimulus “8+4+5” dan penempatan dana Rp200T di 5 bank BUMN buat ngegas kredit ke sektor riil jelang Q4 (Okt–Des). Konteksnya: penerimaan pajak s.d. Agustus 2025 Rp1.135,4T, kontraksi 5,1% (baru 51,8% dari target APBN 2025)—jadi memang perlu bensin tambahan.
Masalahnya, growth itu perlu, tapi nggak cukup. Orang “happy” bayar pajak bukan cuma karena omzet naik, tapi karena prosesnya fair, jelas, dan nggak bikin stres.
Masalahnya, growth itu perlu, tapi nggak cukup. Orang “happy” bayar pajak bukan cuma karena omzet naik, tapi karena prosesnya fair, jelas, dan nggak bikin stres.
1. Growth bantu niat, tapi trust yang ngunci
Yes, kalau ekonomi ngebut, basis pajak melebar tanpa naikin tarif—ini poin kuat pemerintah. Tapi niat bayar pajak gampang rontok kalau:
aturan berubah cepat tanpa masa transisi,
restitusi lama,
pemeriksaan terasa nggak proporsional,
pelayanannya ribet.
Tanpa trust, growth cuma bikin “compliance sementara”—begitu siklus bisnis melemah, kepatuhan ikut tipis.
2. “Happy” itu pengalaman pengguna
Bayar pajak di 2025 harusnya serasa UX aplikasi finansial: pre-filled data, notifikasi jelas, tracking status (kayak lacak paket), SLA yang ditepati. Kalau layanan pajak masih berasa labirin, orang mikirnya, “Gue udah kerja keras, kenapa bayar pajak juga harus keras?” Growth tidak akan menutup rasa ini.
3. Fairness: level playing field atau permainan satu arah?
Publik gampang “ikhlas” kalau pemburu celah pajak besar benar-benar ditindak, sementara pelaku patuh diberi kepastian. Pernyataan pemerintah yang ngejar penunggak besar penting, tapi harus diikuti update eksekusi berkala (berapa kasus, progres, berapa yang berhasil ditagih). Transparansi hasil bikin kepercayaan naik—baru deh “happy” itu terasa rasional, bukan sekadar slogan.
4. Targeting: growth makro ≠ dompet UMKM
Stimulus 8+4+5 + dorong kredit ke sektor riil itu on point buat Q4. Tapi efeknya sering nggak merata. UMKM margin tipis (bengkel, kurir, F&B) butuh relay kebijakan: suku bunga KUR yang benar-benar sampai, biaya admin ditekan, dan insentif kepatuhan (mis. kredit pajak kecil buat e-invoicing & part bersertifikat). Kalau tidak, narasi “happy” kedengaran tone-deaf di telinga mereka.
5. KPI yang harus diumumin (biar publik percaya)
Kalau pemerintah yakin growth → pajak, tunjukin dashboard Q4 yang gampang dicek publik:
Serapan kredit UMKM & padat karya (bukan sekadar kredit konsumtif),
Kecepatan restitusi rata-rata dan SLA yang ditepati,
Rasio sengketa yang selesai damai & cepat,
Progres penagihan besar (nominal & jumlah WP).
Data rutin = kepercayaan naik = kepatuhan lebih “happy”.
6. Apa yang bisa dibenerin sekarang
Pre-filled & pre-assessment untuk WP orang pribadi/UMKM sederhana.
One-click compliance: e-billing, e-faktur, e-form di satu dashboard; status real-time.
Safe harbor UMKM: batasan sederhana untuk biaya, margin, dan audit threshold biar nggak parno.
Komunikasi jujur: kalau ada gangguan sistem, umumkan cepat (waktu & solusi), jangan ghosting.
Narasi “growth dulu, pajak ngikut” itu valid—dan kita dukung. Tapi yang bikin WP beneran “happy” adalah perasaan diperlakukan adil dan pengalaman bayar yang manusiawi. Pertumbuhan isi dompet; trust & layanan yang bikin orang rela buka dompetnya buat negara. Baru itu namanya fiskal yang gacor—bukan cuma di headline, tapi di hati WP.