Hati-hati Jebakan Utopia 'Pendidikan Gratis untuk Semua'!
Herianto adalah dosen di Institut Turatea Indonesia. Saat ini, ia juga tercatat sebagai mahasiswa program doktoral (S3) dalam bidang Penelitian dan Evaluasi Pendidikan di Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Herianto tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarDi atas kertas, mandat pendidikan gratis di Indonesia tak pernah sekuat sekarang. Dipertegas oleh Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024, amanat konstitusi ini seharusnya menjadi jaminan. Namun, di lapangan, janji luhur ini justru terasa semakin jauh dari kenyataan. Di sekolah negeri sekalipun, istilah "gratis" kerap menjadi ilusi akibat berbagai pungutan, dari seragam hingga "sumbangan" yang terasa wajib.
Di tengah kondisi ini, muncul pertanyaan yang lebih radikal, mengapa tidak sekalian menggratiskan pendidikan di semua sekolah, termasuk swasta? Bukankah ini wujud keadilan sosial yang sesungguhnya? Pertanyaan ini terdengar sederhana, namun membuka kerumitan fiskal, operasional, dan filosofis.
Perlu digarisbawahi, meski gagasan pendidikan gratis untuk semua adalah konsep ideal yang patut diperjuangkan, namun menerapkannya secara pukul rata pada sekolah negeri dan swasta saat ini lebih berpotensi menciptakan masalah baru. Jalan keluarnya bukanlah dengan kebijakan "gratis untuk semua", melainkan strategi yang berkeadilan.
Moralitas dan Fondasi Bangsa
Argumen terkuat untuk pendidikan gratis adalah landasan moralnya. Pendidikan bukanlah komoditas, melainkan hak asasi manusia dan pilar utama sebuah bangsa. Ketika pendidikan menjadi barang mahal, ia menciptakan segregasi sosial. Anak dari keluarga mampu mengakses sekolah terbaik, sementara anak dari keluarga miskin terjebak dalam sistem seadanya, bahkan putus sekolah.
Kesenjangan ini tidak hanya tidak adil, tetapi juga berbahaya. Bangsa ini berisiko kehilangan talenta-talenta terbaik yang potensinya layu sebelum berkembang karena terhalang biaya. Pendidikan gratis untuk semua, secara teori, adalah alat paling ampuh untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi dan mewujudkan cita-cita "mencerdaskan kehidupan bangsa".
Dilema Otonomi Sekolah Swasta
Kerumitan muncul saat kita bicara sekolah swasta. Sekolah swasta hadir menawarkan keragaman yang tidak selalu tersedia di sekolah negeri, seperti kurikulum berbasis agama atau filsafat khusus (pesantren, Montessori), fasilitas premium, hingga inovasi metode pengajaran yang lebih lincah.
Ketika negara membiayai sepenuhnya operasional sekolah swasta, konsekuensi yang tak terhindarkan adalah standarisasi dan kontrol. Negara sebagai pemberi dana tentu akan menuntut sekolah penerima mengikuti standar kurikulum nasional, kualifikasi guru, dan berbagai aturan administratif lainnya.
Intervensi ini, meski bertujuan baik, berisiko membunuh keragaman dan inovasi yang menjadi alasan utama eksistensi sekolah swasta. Bayangkan, sekolah berbasis agama yang akan kehilangan ruhnya, atau sekolah alam yang dipaksa masuk ke dalam kotak-kotak kelas yang kaku. Pada intinya, menggratiskan sekolah swasta dengan dana APBN sama artinya dengan "menegerikan" sekolah swasta secara perlahan.
Jurang Fiskal dan Ancaman Penurunan Kualitas
Penghalang paling pragmatis adalah keterbatasan fiskal. Anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN pun masih berjuang menutupi kebutuhan masif sekolah negeri. Menambahkan seluruh biaya operasional jutaan siswa di ribuan sekolah swasta (dari yang sederhana hingga yang berbiaya premium) ke dalam tanggungan negara adalah skenario yang hampir mustahil.
Jika dipaksakan, kemungkinan besar negara akan menetapkan biaya satuan per siswa yang sama rata. Dampaknya? Sekolah swasta berkualitas yang selama ini mengandalkan SPP untuk menggaji guru secara layak dan menyediakan fasilitas unggul akan mengalami penurunan pendapatan drastis. Mereka terpaksa menurunkan standar kualitas agar bisa bertahan. Alih-alih mengangkat kualitas pendidikan, kebijakan ini justru berisiko menarik sekolah-sekolah terbaik ke level medioker.
Jalan Tengah yang Realistis
Jika "gratis untuk semua" berisiko, haruskah kita menyerah? Tentu tidak. Pertanyaannya perlu digeser menjadi "Bagaimana cara paling efektif dan adil dalam menggunakan dana publik untuk pendidikan?" Jawabannya terletak pada strategi berlapis yang cerdas. Prioritas utama adalah menyempurnakan sekolah negeri agar benar-benar gratis dan berkualitas tinggi, dengan Dana BOS yang mampu menutupi seluruh biaya operasional serta peningkatan masif pada kualitas guru dan fasilitas sehingga menjadi pilihan utama yang membanggakan. Di samping itu, alih-alih menggratiskan semua sekolah swasta, negara harus menerapkan bantuan tepat sasaran melalui beasiswa atau sistem voucher pendidikan yang diberikan langsung kepada siswa dari keluarga tidak mampu. Mekanisme ini memberdayakan orang tua untuk memilih sekolah yang sesuai sekaligus memastikan subsidi jatuh ke tangan yang paling membutuhkan. Terakhir, pemerintah perlu melakukan diferensiasi dukungan untuk swasta yaitu memberikan bantuan operasional penuh bagi sekolah nirlaba yang melayani komunitas prasejahtera, sementara membiarkan sekolah premium berorientasi profit untuk beroperasi secara mandiri.
Dari Utopia Menuju Strategi
Pendidikan gratis untuk semua sekolah adalah utopia yang indah, namun implementasinya secara mentah-mentah adalah resep menuju kekacauan fiskal dan erosi kualitas. Jalan ke depan bukanlah menolak idealisme, melainkan menerjemahkannya ke dalam strategi yang cerdas. Fokusnya harus pada penguatan sistem sekolah negeri hingga menjadi unggulan, sambil memberikan jaring pengaman yang kuat bagi siswa miskin melalui beasiswa yang memberdayakan. Dengan demikian, kita bisa memastikan setiap anak Indonesia memiliki akses setara terhadap pendidikan berkualitas, tanpa harus mengorbankan keragaman dan keunggulan ekosistem pendidikan kita.