Donald Trump, Board of Peace dan Nekropolitik 2.0
Penulis dan Peneliti
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Anwar Saragih tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarPada rapat perdana Board of Peace (BoP) di Kota Washington, Amerika Serikat (AS) pada tanggal 19 Februari 2026 lalu, Donald Trump benar-benar mewujudkan ambisinya memiliki Dewan Keamanan-nya sendiri.
Sebanyak 22 negara telah menandatangani piagam serta bersedia bergabung ke BoP bahkan ketika sekutu tradisional AS di NATO mulai menjauh.
Trump membuka rapat pertama BoP dengan palu emas ditangannya kemudian menyampaikan pidato yang anomali dan terkesan bertele-tele selama 47 menit.
Klaimnya BoP merupakan dewan keamanan dunia paling bergengsi yang pernah dibentuk sehingga AS akan menyumbangkan dana 10 miliar dolar untuk memperkuat organisasi.
Namun, pada saat yang bersamaan BoP yang baru dibentuknya itu akan mengawasi kinerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pernyataan ini tentu menyimpang pasalnya secara teknis hukum Internasional, PBB merupakan lembaga tertinggi antar bangsa serta tidak ada organisasi atau pemimpin dunia yang memiliki kewenangan dalam mengawasi kinerja negara-negara berdaulat.
Selanjutnya pada pidato yang sama Trump bahkan memberikan pujian kepada para kepala negara yang hadir di rapat perdana BoP tersebut.
Board of Peace
Rencana Trump untuk mendirikan BoP berawal dari pidatonya di Sidang Dewan Keamanan PBB tanggal 23 September 2025 lalu.
Kala itu, ia secara terbuka mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap kinerja PBB yang terlalu lamban dalam menyelesaikan pelbagai konflik termasuk di Ukraina dan Gaza sehingga membutuhkan solusi yang dianggap lebih nyata.
Lebih lanjut, Ia juga menganggap veto dari Dewan Keamanan PBB terlalu birokratis serta hanya berpihak kepada kepentingan negara-negara besar.
Selepas berpidato, Trump mulai bermanuver dengan menggelar pertemuan tertutup dengan kepala negara-negara muslim yang dianggapnya memiliki pengaruh kuat pada sebuah ruangan Konsultasi Dewan Keamanan di Gedung PBB. Pada pertemuan tersebut ada : Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Turki, Qatar, Mesir, Yordania, hingga Indonesia.
Trump mulai menyampaikan gagasannya soal pembentukan semacam Dewan Keamanan tapi di luar PBB. Awalnya gagasan Trump itu dianggap banyak pihak sekadar ide biasa. Negara-negara yang memiliki veto di PBB dari; Tiongkok, Prancis, Inggris hingga Rusia juga tidak memberikan tanggapan berlebihan soal gagasan Trump tersebut.
Namun pada 4 Januari 2026, Trump melalui unggahannya di platform Truth Social membuat pengumuman yang menghebohkan dunia dengan mengatakan Pemerintah AS telah menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores. Alasan penangkapan itu didasarkan pada tuduhan terhadap Maduro yang memicu krisis migrasi, keterlibatan narkoba dan terorisme.
Tidak lama setelah penangkapan Maduro, di tanggal 20 Januari 2026, Trump mengeluarkan pengumuman lainnya dengan mengatakan rencananya mendorong perubahan rezim di Iran akibat kepemilikan nuklir yang diklaimnya mengancam perdamaian dunia. Ada pun peringatan Trump soal Iran bersamaan waktunya saat pertemuan tahunan World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss.
Dari rentetan soal manuver Trump di Venezuela dan di Iran pada sepanjang bulan Januari 2026 secara otomatis mempengaruhi psikologi para kepala-kepala negara soal potensi intervensi AS pada banyak negara.
Itu sebabnya, di lokasi yang sama dengan acara World Economic Forum yang berlangsung dari tanggal 19 Januari sampai 23 Januari 2026, Trump berhasil meningkatkan eskalasi dengan mengatakan pembentukan BoP merupakan kebutuhan yang mendesak.
Bahkan kesepakatan soal kewajiban 1 miliar dolar atau setara 17 triliun sebagai syarat menjadi anggota tetap BoP cepat diterima oleh banyak negara khususnya negara-negara berkembang.
Pun bila merujuk salah satu kutipan novel yang ditulis oleh Mario Puzo berjudul The Godfather kala Vito Corleone melakukan negoisasi, ada tertulis “aku akan memberikan mereka penawaran yang tidak bisa ditolak”.
Dan pada momen di Davos, Trump benar-benar memberikan penawaran yang tidak bisa ditolak yaitu jaminan keamanan melalui komitmen kesediaan menjadi anggota BoP.
Kendali Trump di BoP benar-benar di luar teori dan logika hubungan internasional yang dipelajari di bangku-bangku kuliah selama ini. Pasalnya Trump mengangkat dirinya sebagai ketua seumur hidup kemudian memberikan kewenangan kepada dirinya sendiri untuk melakukan semua veto penting di BoP.
Ia juga memiliki hak prerogatif sebagai ketua dalam menyetujui semua kesepakatan dan berhak memilih penggantinya di masa depan. Dan yang paling sensasional adalah Trump bahkan bisa mendapatkan komitmen 75 juta dolar dari Presiden FIFA Gianni Infantino untuk pembangunan stadion sepakbola di Gaza.
Lebih jauh, banyak negara dari Norwegia, Prancis dan sekutu AS di Uni Eropa sebenarnya sudah mengatakan keengganan mereka bergabung ke BoP, namun Trump tidak peduli.
Sebagai strateginya dalam memaksa negara-negara bergabung ke BoP, Ia menggunakan hak presidensialnya sebagai Presiden AS untuk menunda pembayaran iuran 4 miliar dolar ke PBB. Dampaknya saat ini PBB sedang mengalami kesulitan keuangan.
Nekropolitik 2.0
Pada tahun 2003, seorang ilmuan asal Kamerun bernama Achille Mbembe memperkenalkan satu istilah yang menjelaskan tentang praktik dehumaniasi dengan cara merampas martabat manusia serta status politiknya yaitu nekropolitik.
Ada pun nekropolitik lebih lanjut bisa dipahami sebagai struktur kekuasaan yang mengkehendaki siapa yang diperbolehkan hidup dan siapa yang diizinkan mati.
Tentu pada titik ini, ketika Trump mendesain diri dengan semua keputusan mutlak yang dimiliki di BoP secara otomatis suratan takdir di Gaza seolah berada ditangannya.
Kondisi ini bukan sekadar pergeseran paradigma kedaulatan negara pada kedaulatan personal yang dilakukan Trump pasca kehadiran BoP, lebih jauh ia kini seolah menjadi hakim tertinggi dalam mencapai semua tujuan perdamaian di Gaza.
Apalagi pada dua pertemuan penting di Davos maupun Washington terkait BoP, Palestina sama sekali tidak dilibatkan Trump yang artinya hidup mati warga Gaza ditentukkan oleh telunjuk dan tanda tangannya di BoP.
Juga bila membandingkan pada praktik nekropolitik yang pernah terjadi di Afrika seperti yang dijelaskan Mbembe (2003) di mana pembantaian serta penelantaran manusia melalui kolonialisme dilakukan atas praktik rasisme. Potensi yang sama saat ini sangat mungkin terjadi dengan munculnya praktik nekropolitik 2.0 melalui alasan keamanan.
Potensi nekropolitik 2.0 ini bisa terjadi ketika warga Palestina di Gaza menolak kehadiran BoP, maka kondisi yang bisa muncul adalah pembatasan akses terhadap logistik bantuan hingga penghentian bantuan keamanan yang artinya mereka memang dibiarkan untuk mati.
Sebaliknya, bila warga Gaza menerima begitu saja seluruh program dari BoP tanpa menyentuh seluruh aspirasi perdamaian dan kemerdekaan Palestina maka mereka bisa terjebak dalam ketergantungan ekonomi yang bisa dimatikan kapan saja oleh pemegang otoritas di BoP.