Megawati, Zayed Award 2026 dan Solidaritas Kemanusiaan
Penulis dan Peneliti
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Anwar Saragih tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarPresiden Kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri pada hari Minggu tanggal 1 Februari 2026 tiba di Kota Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA).
Ada Pun kehadiran Megawati diundang sebagai salah satu pembicara di forum Zayed Award for Human Fraternity (ZAHF) 2026 yang dilangsungkan tanggal 4 Februari 2026.
Zayed Award adalah penghargaan tahunan yang diberikan kepada individu atau entitas organisasi yang dianggap berperan luas dalam agenda perdamaian, kemanusiaan dan persaudaraan.
Secara historis, awal mula diselenggarakannya Zayed Award terinspirasi dari pertemuan monumental dua pemuka agama yang namanya masyur di dunia yaitu Imam Besar Al-Azhar Mesir Ahmed Al-Tayeb dan Pemimpin Umat Katolik Paus Fransiskus.
Pertemuan itu menghasilkan sebuah dokumen tentang pesaudaraan manusia yang ditandatangani bersama pada 4 Februari 2019.
Awalnya dokumen kemanusian tersebut dibuat sebagai momentum atas kunjungan Paus Fransiskus yang pertama kali datang ke Semenanjung Arab.
Ditengah pelbagai konflik kemanusiaan di era kontemporer, muncul sebuah refleksi dalam menjawab pelbagai tantangan dan persoalan global bahwa nilai-nilai agama dianggap sangat relevan dalam memajukan perdamaian dunia.
Pada perjalannya agar semangat persaudaraan semakin tumbuh menjadi solidaritas kemanusiaan kolektif diselenggarakanlah Zayed Award yang pertama kali dilaksanakan tahun 2021.
Penyelanggaraan Zayed Award ini sekaligus menjadi transformasi agar dokumen persaudaraan manusia yang ditandatangani oleh dua pemuka agama dunia tersebut semakin diperluas dan diinklusifkan.
Dorongannya adalah membuka peluang bagi siapa pun, baik individu atau entitas organisasi bila dianggap berdampak mengatasi perpecahan, membangun komunitas yang tangguh, dan memupuk solidaritas maka akan berhak atas penghargaan Zayed Award. Lebih jauh, peraih penghargaan Zayed Award akan mendapatkan konpensasi hadiah sebesar 1 juta dolar atau sekitar 17 miliar rupiah.
Megawati di Zayed Award
Keterlibatan Megawati di forum Zayed Award bermula ketika dirinya diminta oleh Imam Besar Al-Azhar Mesir Ahmed Al-Tayeb untuk menjadi salah satu juri pada Zayed Award 2024. Surat permohonan disampaikan langsung oleh panitia melalui Mohamed Abdusalam yang merupakan Sekretaris Jenderal ZAFH pada tanggal 24 Juli 2023.
Saat menerima surat permohonan untuk kesediaan itu, Megawati mengaku sempat bertanya soal kelayakannya dan kapasitasnya menjadi juri. Lebih lanjut, pihak panita kemudian menjelaskan bahwa Megawati dianggap sebagai salah satu sosok yang konsisten dalam banyak isu kemanusiaan terutama kaum perempuan.
Megawati akhirnya menyatakan kesediaannya menjadi juri. Megawati lalu berbicara ke panitia bahwa ia membutuhkan penghubung karena ini pertama kali dirinya menjadi juri untuk penghargaan yang sifatnya global.
Panitia menyanggupinya kemudian tidak lama setelahnya mengumumkan enam nama yang menjadi juri untuk Zayed Award 2024 yaitu Megawati Soekarnoputri, Kardinal Leonardo Sandri, Rebeca Grynspan Mayufis, Rabbi Abraham Cooper, Irina Bokova dan Mohamed Abdelsalam.
Memperjuangan NU dan Muhammadiyah
Pada saat menjadi juri untuk Zayed Award 2024, Megawati merasa dua organisasi Islam terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah secara syarat ketentuan layak dinominasikan.
Alasannya NU yang berdiri tahun 1926 dan Muhammadiyah yang berdiri tahun 1912 berkontribusi besar dalam upaya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
Selanjutnya, NU dan Muhammadiyah akhirnya masuk menjadi nominasi penerima penghargaan bersama 120 nominasi lainnya termasuk aktivis perempuan dan akademisi bernama Musdah Mulia yang juga direkomendasikan oleh Megawati dari aspek perorangan.
Ketika juri melakukan pleno untuk menentukan nominasi yang menjadi finalis, Megawati secara total memperjuangkan kedua ormas Islam terbesar Indonesia tersebut.
Megawati sangat persuasif mengatakan bahwa dirinya merupakan cucu dari salah satu pendiri Muhammadiyah dari garis keturunan ibu dan ia merupakan putri dari Soekarno yang banyak mendengar cerita dari ayahnya bagaimana perjuangan NU dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia.
Lebih lanjut, Megawati menjelaskan secara verbatim kapasitasnya sebagai seorang perempuan yang pernah menduduki jabatan sebagai anggota parlemen, wakil presiden dan presiden di negara dengan mayoritas penduduk Islam di dunia untuk meyakinkan juri yang lain.
Pada prinsipnya Megawati menegaskan bila posisi Zayed Award sebagai lembaga perdamaian dunia serta kemanusiaan maka NU dan Muhammadiyah sangat layak dinominasikan.
Argumentasi Megawati saat itu, prinsip kemerdekaan itu tidak sekadar membebaskan sebuah negara dari penjajahan tapi berkontribusi dalam menciptakan perdamaian serta ketentraman bagi generasi Indonesia berikutnya.
Para juri menerima argumentasi dari Megawati, nama NU dan Muhammadiyah akhirnya dinominasikan kemudian dibawa ke Ahmed Al-Tayeb dan Paus Fransiskus. Puncaknya NU dan Muhammadiyah berhasil menjadi pemenang dalam Zayed Award tahun 2024
Solidaritas Kemanusiaan
Kehadiran Megawati sebagai pembicara di Zayed Award 2026 adalah sebuah penegasan dirinya dalam meneguhkan solidaritas kemanusiaan melalui penguatan terhadap lembaga PBB.
Apalagi puncak Zayed Award di tanggal 4 Februari 2026 bertepatan dengan Hari Persaudaraan Kemanusiaan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pada konteks isu kemanusiaan dalam perjuangan terhadap kemerdekaan Palestina, Megawati menegaskan sikapnya berdiri bersama PBB.
Selain itu, kita tahu beberapa waktu yang lalu (23/1/2026), Presiden Prabowo menandatangi kesepakatan bergabung ke Board of Peace (BOP) yang didirikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai sebuah langkah mengatur administrasi, transisi dan stabilitas di Gaza yang otomatis melemahkan posisi PBB.
Meskipun kapasitas kehadiran Megawati tidak mewakili negara tapi mengatasnamakan individu karena Zayed Award bukan forum ekonomi atau politik global untuk mempertemukan para pemimpin dunia.
Namun secara pribadi, eksisnya seorang mantan presiden adalah sebuah peringatan moral ke pemerintah bahwa bangsa Indonesia sangat diperhitungkan dan diharapkan dalam membangun solidaritas perdamaian dunia.
Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip pemikiran geopolitik Presiden Soekarno dalam memaknai politik luar negeri bebas aktif.
Dimana persamaan dan kesetaraan dalam organisasi PBB harus diperkuat dengan mengarus utamakan nilai kemanusiaan, dan koeksistensi perdamaian bangsa-bangsa agar bisa hidup berdampingan dengan damai tanpa ancaman perang.
Pada poin memperkuat PBB, bila pemerintah benar-benar berkomiten menciptakan perdamaian di dunia khususnya Gaza.
Maka langkah progresif adalah meminta kembali agar privilege hak veto yang diberikan kepada negara Perancis, Amerika Serikat, Inggris, dan Rusia harus dicabut sebagaimana desakan yang pernah dilakukan Presiden Soekarno di tahun 1960.
Tujuannya untuk memastikan agar perjuangan pedamaian di Gaza untuk kemerdekaan Palestina sifatnya lebih imparsial karena melibatkan konsensus antar bangsa di PBB karena pengambilan keputusan yang sifatnya adil, setara dan sederajat.