Pidato Prabowo, Partai Penyeimbang dan Posisi Politik Megawati
Penulis dan Peneliti
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Anwar Saragih tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarPresiden Prabowo Subianto meng-highlight hubungannya dengan PDI Perjuangan saat akan menutup pidatonya pada Rapat paripurna DPR RI dengan agenda penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) di Gedung DPR RI pada 20 Mei 2026 lalu.
Prabowo mengaku dengan kritik keras yang dilontarkan oleh kader-kader PDI Perjuangan terhadap program-program pemerintah sempat membuat hatinya pilu.
Pun pada saat bersamaan, Prabowo juga mengaku sebenarnya ia ingin seluruh partai politik bergabung dalam pemerintah yang dipimpinnya dalam semangat gotong royong. Namun, sikap PDI Perjuangan konsisten memilih berada di luar pemerintahan sebagai partai penyeimbang dalam memberikan kritik sebagai bagian dari kerangka fungsi pengawasan.
Selain itu, Prabowo juga menyinggung hubungannya dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Prabowo mengaku bahwa Megawati pernah membantunya di bidang ekonomi saat belum berkuasa.
Atas pembelajaran dari Megawati yang tidak melihat latar belakang politik dalam membantu orang maka Prabowo menyatakan bahwa dirinya juga akan bersikap profesional dan terbuka terhadap partai di luar pemerintahan.
Pidato Prabowo tersebut sejatinya terjadwal 45 menit dengan bahasan target pertumbuhan ekonomi dan arah cetak biru ekonomi. Akan tetapi durasi pidato yang disampaikan diperpanjang hingga total 90 menit yang banyak didominasi oleh retorika.
Ada pun sentimen pasar pasca Pidato Prabowo di Gedung DPR kemarin mendapat respon negatif dari pasar dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat turun 1,9 persen ke level 6.249 kemudian ditutup di level 6.332,18 atau 0,60 persen. Selain itu, nilai rupiah di hari Prabowo berpidato di DPR tersebut ditutup di angka Rp.17.650,00 per dolar.
Partai Penyeimbang
Posisi politik PDI Perjuangan di rezim pemerintahan Prabowo adalah partai penyeimbang.
Dasar menjadi partai penyeimbang sendiri dikukuhkan pada Kongres VI PDI Perjuangan yang dilaksanakan di Bali pada tanggal 1-3 Agustus 2025 lalu.
Pada kerangka praksis menjadi partai penyeimbang dalam penjelasan Megawati berarti posisi PDI Perjuangan tidak menjadi partai oposisi maupun koalisi tapi bersikap mandiri.
Ada pun bersikap mandiri dilandaskan pada kedaulatan partai dalam mengambil langkah politik dengan mendukung kebijakan pemerintah yang pro-rakyat sembari aktif melakukan koreksi terhadap jalannya program pemerintah.
Langkah politik ini dianggap strategis bagi PDI Perjuangan dengan tidak terjebak dalam dikotomi kawan maupun lawan dalam dinamika politik nasional.
Menempatkan diri menjadi partai penyeimbang juga membuat partai berlambang kepala banteng tersebut mampu tetap rasa hormat dari pemerintah yang berkuasa saat ini.
Apalagi dalam seluruh perjalanan Megawati dalam berpolitik sejak di PDI hingga PDI Perjuangan, ia telah memiliki pengalaman panjang berada di luar atau di dalam pemerintahan.
Pengalaman ini pula yang yang membentuk mentalitas serta ketahanan politik Megawati dalam memimpin PDI Perjuangan ditengah perubahan politik yang cair dan dinamis.
Selain itu, posisi politik PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang juga memiliki nilai esensial menyangkut manifestasi berpolitik ideologi yang diwariskan oleh Bung Karno yang mengutamakan sintesis di atas anti-tesis.
Artinya politik bukan tentang mengambil posisi diametral berlawanan secara mutlak tapi mencari titik temu di antara kutub politik secara harmonis akan tetapi dengan catatan untuk hal-hal menyangkut ideologi sikap PDI Perjuangan akan tegas.
Misalnya : Kritik PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Prabowo terhadap keikutsertaan Indonesia terhadap Board of Peace (BoP) dianggap dilandaskan pada sikap idelogis dan konstitusi. Pasalnya semangat Konferensi Asia-Afrika (KAA) mengamanatkan Indonesia terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
Bagi Megawati mendorong kemerdekaan Palestina tanpa melibatkan Palestina di dalam BoP bertentangan dengan semangat Dasa Sila Bandung. Selain itu dalam BoP, posisi Indonesia seolah menjadi sub-ordinat dibawah kepemimpinan Donald Trump.
Pada poin ini kritik PDI Perjuangan dilandaskan pada kesetaraan bangsa atas bangsa dengan penolakan menempatkan posisi bangsa (Indonesia) atas individu (Trump).
Selain aktif melakukan kritik atas keikutsertaan Indonesia di BoP, PDI Perjuangan juga melakukan kritik secara aktif atas program-program prioritas pemerintah dari : Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) hingga Program Food Estate.
Namun, kritik PDI Perjuangan terhadap ketiga program tersebut sifatnya lebih teknis yang berbeda dengan kritik terhadap keikutsertaan BoP yang ideologis. Kritik secara teknis menyangkut kesiapan anggaran, mekanisme operasional serta akuntabilitas pelaksanaan program.
Posisi Politik Megawati
Sikap politik Megawati berdiri di atas moral. Pijakannya adalah konstitusi. Itu sebabnya, Megawati dalam seluruh perjalanan politiknya menempatkan moral dan konsitusi sebagai kontrak sosial tertinggi demi menghindari politik transaksional.
Tentu mengambil posisi menjadi partai penyeimbang ditengah pragmatise kekuasaan membutuhkan keteguhan. Seorang pemimpin harus memiliki mentalitas menolak pelbagai tawaran sekaligus ancaman kekuasaan yang menyertainya.
Hal ini belum termasuk dinamika internal yang berpotensi mengancam keharmonisan organisasi akibat ketidaknyamanan oknum kader yang selama ini memiliki kepentingan akses ekonomi terhadap kekuasaan.
Pun tidak sedikit pula kader yang akhirnya memilih pergi lalu meninggalkan PDI Perjuangan karena tidak tahan “puasa”. Itu sebabnya, pada banyak kesempatan Megawati selalu menekankan kepada kadernya bahwa jika ingin ikut dirinya maka orang tersebut harus siap untuk menderita.
Ungkapan “siap untuk menderita” dari Megawati ini pada akhirnya melahirkan kader-kader PDI Perjuangan yang setia. Ketika Megawati mengambil jarak dengan kekuasaan berarti secara kalkulasi politik telah dihitung matang baik dampak maupun elektoral.
Di sini pulalah letak keistimewaan Megawati, disaat ketua-ketua umum partai politik merapat pada presiden terpilih untuk mengamankan portofolio menteri baginya pribadi atau kadernya, ia justru menempatkan PDI Perjuangan di posisi lebih bermartabat dengan menghormati kandidat yang menang.
Tidak mengherankan di akhir pidatonya di DPR kemarin, Prabowo menggunakan waktunya satu dua menit untuk meng-menghilight relasinya terhadap PDI Perjuangan dan Megawati.
Pidato Prabowo ini pula yang menjadi pesan bagi seluruh masyarakat luas bahwa sosok Megawati sangat dihormati oleh kawan maupun lawan politiknya.
Ada pun rasa hormat terhadap Megawati itu tidak sekadar diberikan tapi diperoleh karena konsistensi sikap dan daya tahan politiknya.