Yang Tersisa dari Mundurnya Belva Devara

Salah satu stafsus Presiden Jokowi, Belva Devara. Foto: Instagram @belvadevara

Hari ke-51 pandemi COVID-19 di Indonesia, pemberitaan tentang pengunduran diri staf milenial presiden Adamas Belva Devara mendapat banyak perhatian publik. Menyamai atensi masyarakat pengguna media sosial dalam memperingati Hari Kartini yang rutin kita rayakan setiap tanggal 21 April.

Mundurnya Belva ditengah keriuhan program kartu Prakerja meninggalkan perasaan campur aduk. Satu kepastian bahwa tindakan Belva memang layak diapresiasi karena sportifitasnya mengakui bahwa posisinya sebagai stafsus rentan akan potensi konflik kepentingan.

Namun, ketidakpastian lain masih menyelimuti perasaan banyak orang terkait pertanyaan;

Apakah Ruangguru yang menjadi salah satu mitra pemerintah dalam total proyek 5,6 triliun tersebut masih tetap berjalan?

Enam hari yang lalu, 16 April 2020, saya menulis tentang “Staf Milenial, Anak Muda Pembunuh Citra Jokowi” di kumparan.

Tulisan itu dibangun atas argumen potensi konflik kepentingan Belva Devara dan tindakan maladministrasi staf milenial Andi Taufan Garuda yang menyurati para camat se-Indonesia untuk bekerjasama dengan perusahaan miliknya PT. Amartha Mikro Fintek dalam program Relawan Desa Lawan COVID-19 untuk dijalankan di Sulawesi dan Sumatera.

Pada ujung tulisan itu, saya membuat kesimpulan bahwa konflik kepentingan di tubuh staf milenial berpotensi membunuh citra presiden Jokowi dan jargon “Revolusi Mental” yang dikampanyekannya selama ini.

Belva Devara, CEO Ruangguru.com. Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Tidak hanya saya, gugatan yang sama juga dipertanyakan banyak orang melalui ragam esai yang berseliweran di media sosial, portal berita online dan media cetak. Hingga gugatan itu cepat menumpuk menuntut jawaban staf milenial presiden.

Belva Devara lekas merespon, melakukan klarifikasi via akun media sosial twitternya. Setelahnya, Belva cepat-cepat pula menyampaikan surat pengundurannya pada Presiden Jokowi pada 17 April 2020 lalu.

Kala berita terkait dirinya dan Ruangguru semakin tidak terkendali menyebabkan opini liar karena dianggap berpotensi menyalahi pakta integritas seorang pejabat publik. Melalui akun media sosial Instagram pribadinya tanggal 22 April 2020, Belva Devara mengumumkan bahwa dirinya resmi mundur dari jabatan staf khusus presiden.

Lalu apa jejak langkah yang tertinggal dari jalan yang dipilih Belva sejak memutuskan mundur dari posisi staf presiden?

Terdapat 5 (lima) catatan yang amat penting, yaitu;

Pertama, penyelidikan terkait perjanjian kemitraan antara pemerintah dan Ruangguru masih harus dilanjutkan demi klarifikasi informasi bahwa tim dari Belva Devara sudah terlibat sebelum regulasi teknis dibuat dan dikeluarkan oleh pemerintah.

Apalagi pada satu kesempatan di acara di Forum Kebijakan Ketenagakerjaan, tim dari Belva sendiri yang memamerkan informasi bahwa mereka sedang ditugaskan membantu Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) dalam merancang Kartu Prakerja.

Dengan bantahan Belva tempo hari melalui media sosial Twitternya, yang mengatakan bahwa dirinya tidak terlibat dalam proyek kemitraan pemerintah dan Ruangguru tentu menjadi anomali karena faktanya sejak awal tim dari Berlva sudah memonitoring dan terlibat dalam proyek ini.

Kedua, sejatinya keberlanjutan Program Kartu Prakerja perlu dikaji kembali mengingat korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) saat ini membutuhkan dana tunai untuk kebutuhan hidup dan keperluan mereka sehari-hari. Pun di masa pandemi COVID-19 yang masih penuh ketidakpastian tentu pelatihan online sesuatu yang mubazir dan tidak terlalu perlu dilaksanakan.

Ketiga, kasus staf milenial Andi Taufan Garuda yang melakukan maladministrasi harus ditindaklanjuti. Alasan utamanya, Taufan Garuda secara sengaja telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan menggunakan jabatannya sebagai staf khusus presiden.

Tidak hanya itu, konflik kepentingan yang melibatkan dirinya dan perusahaan miliknya PT. Amartha Mikro Fintek dalam program Relawan Desa Lawan COVID-19 untuk dijalankan di Sulawesi dan Sumatera jelas memiliki konsekuensi hukum.

Keempat, diluar nama Belva Devara dan Taufan Garuda. Ada 2 (dua) staf milenial presiden yang memiliki perusahaan sendiri yaitu Putri Tanjung (Creativepreneur Event Creator) dan Angkie Yuditia (Thisable Enterprise). Dengan argumen pakta integritas terkait potensi konflik kepentingan pejabat publik, sebaiknya Putri dan Angkie harus mundur dari perusahaan mereka.

Kelima, pengklasifikasian istilah staf milenial dalam tubuh staf khusus kepresidenan harus segera dihilangkan. Alasannya istilah tersebut tidak relevan lagi digunakan mengingat bahasa milenial mentautkan representasi 40 juta anak-anak muda Indonesia yang saat ini berumur 17-35.

Staf Milenial Presiden. Sumber Foto : Kompas.com

Pun kita tidak ingin bahasa ; “nila setitik staf milenial, rusak anak muda se-generasi” semakin menyeruak.

Apalagi politik itu sejatinya milik semua orang, baik tua atau muda yang artinya penamaan staf presiden milenial harus disatukan cukup dengan “staf khusus presiden” tanpa embel-embel milenial yang didengungkan istana beberapa waktu terakhir.

Betapapun telah mundur, Belva masih menyisakan ruang gugatan dari publik terkait proyek yang didapatkan Ruangguru. Utamanya keterlibatan perusahaan asing dalam proses pendaftaran badan hukum perusahaan Ruangguru ke Kemenkumham dengan nama PT. Ruang Raya Indonesia.

Selanjutnya Ruangguru merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dengan nilai investasi awal 2 Triliun yang sahamnya dikuasai mayoritas 99, 99% oleh Ruangguru Pte Ltd, perusahaan yang beralamat di 6 Battery Road #38-04, Singapura, 049909 (www.kontan.co.id, 22/4/2020).

Dengan alasan bahwa banyaknya pengusaha lokal yang terpaksa memberhentikan aktivitas perusahaannya dan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang besar-besaran di masa pandemi ini, tidak seharusnya pula perusahaan asing bisa menyelinap mengeruk keuntungan dari dana APBN.

Pun jika harus dipaksakan program ini tetap berjalan, ada banyak perusahaan startup di Indonesia yang bisa dioptimalkan daripada melibatkan pihak asing dalam program kartu pra-kerja.

Hal ini tentu membuat pikiran tak menentu bahwa generasi milenial menjadi agen asing untuk mengeruk keuntungan di Indonesia pada saat bencana. Jalan yang dipilih Belva untuk mundur dari staf presiden Jokowi hanyalah satu sikap populis untuk mendapatkan banyak pujian tepuk tangan.

Dibalik itu ia justru terlibat konflik kepentingan dalam menjembatani masuknya perusahan asing dalam proyek tanpa tender transparan yang menggerus dana APBN.

Situasi ini semakin menyayat hati, di tengah keriuhan konflik kepentingan yang juga melibatkan Belva. Jauh dari itu, kemarin kita membaca berita yang amat menyedihkan tentang meninggalnya seorang ibu bernama Yulie Nuramelia (43 tahun) di Serang Banten sebagai dampak menahan lapar dua hari tidak makan karena tidak ada penghasilan di masa pandemi virus corona ini.

Artinya program kartu Prakerja adalah hal yang tidak urgen karena di masa pandemi sejatinya puluhan juta masyarakat miskin Indonesia membutuhkan dana tunai untuk mereka makan demi kelangsungan hidup bukan pelatihan online.

Anwar Saragih adalah Penulis Buku Berselancar Bersama Jokowi