Agresi Belt and Road Initiative China Melalui Proyek Kereta Cepat “Whoosh”

sumber : shutterstock/Algifebrisugita

Inisiatif China dalam Belt and Road Initiative ( BRI ) merupakan gagasan agresif China dalam melakukan investasi besar-besaran pada proyek-proyek infrastruktur untuk memudahkan jalur perdagangan. Presiden Xi Jinping memiliki misi untuk menghubungkan Tiongkok ke Asia Tengah dan Selatan serta Eropa. Hal ini dilakukan sebagai jalan menghubungkan negara ekonomi terbesar kedua di dunia ke Asia Tenggara, Timur Tengah, Afrika Timur. Agresi China bukan hanya untuk menunjukkan kekuatannya saja, melainkan untuk mengekspor teknologi melalui pembangunan infrastruktur.

Kereta cepat Jakarta- Bandung, atau sekarang dikenal dengan kereta “Whoosh” (akronim dari Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Hebat) adalah hasil kerjasama antara Indonesia dan China. Kesepakatan awal berlangsung saat KTT Asia- Pasific Economic Cooperation (APEC) di Beijing pada bulan November 2014. Topik pembahasan pertemuan itu adalah memperkuat infrastruktur dan konektivitas. Setahun kemudian, Jokowi melakukan kunjungan untuk membahas rencana investasi China di Indonesia sebesar US$63,4 milliar.

Indonesia sebagai negara emerging market telah menekan kesepakatan dalam progam BRI, Pada semester pertama 2022, Indonesia menerima investasi BRI terbesar dari tahun 2013 sampai 2022 mencapai US $932 milliar. Pembangunan infrastruktur yang menuai polemik adalah megaproyek kereta cepat Jakarta – Bandung. Alasan pemilihan dua titik perhentian ini karena sebagaimana diketahui Jakarta sebagai Ibu Kota merupakan pusat kegiatan industri, perdagangan dan pemerintahan sedangkan Bandung adalah destinasi wisata bagi warga yang berdomisili di Jakarta dan sekitarnya. Akses yang terjangkau melalui transportasi daratan memudahkan wisatawan, namun peminat yang tinggi membuat waktu tempuh perjalanan memakan waktu kurang lebih 3-4 jam, belum lagi jika terjadi kemacetan.

Terlepas dari potensi yang dimiliki akan pembangunan ini, kendala yang dihadapi Indonesia dalam pembangunan kereta cepat beragam mulai masalah izin dan pembebasan lahan, AMDAL yang terkesan terburu- buru untuk mengejar proyek disebutkan sejumlah dampak potensial pembuatan terowongan seperti peningkatan intensitas getaran, gangguan terhadap lapisan akuifer, penurunan kualitas air permukaan, penurunan kuantitas flora darat, gangguan terhadap biota air, gangguan terhadap kenyamanan, serta perubahan sikap dan persepsi masyarakat (Bambang Arifianto, 2023)

Lebih memilih China dibandingkan Jepang

sumber : shutterstock/motioncenter

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) adalah perusahaan patungan yang didirikan untuk membangun kereta cepat sejauh 143 kilometer antara kedua kota, proyek ini dibawah naungan Perusahaan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia di pimpin oleh perusahaan konstruksi PT Wijaya Karya dan konsorium perusahaan-perusahaan China yang dipimpin oleh China Railway Corporation. Pada tahun 2016, Presiden Jokowidodo dan Presiden China Xi Jinping menandatangani perjanjian pendanaan infrastruktur antara China Development Bank dengan KCIC.

Sebetulnya, Jepang adalah negara yang menginisiasi pembangunan infrastruktur ini, mulai dari studi kelayakan high speed rail (HSR) sudah dilakukan selama tiga tahun. Kemudian pada penghujung tahun 2015, pemerintah Indonesia menolak proposal Jepang dan menyetujui penawaran dari china. Ada beberapa alasan proposal Jepang ditolak, antara lain :

1. Jepang mengarahkan kerjasama dalam bentuk G to G ( Government to Government) atau antar pemerintah. Hal ini tidak memenuhi syarat pemerintah yang lebih tertarik ke skema Business to Business

2. Menteri BUMN tahun 2014- 2019 Rini Soemarno lebih memilih untuk pembangunan ini karena tidak meminta jaminan dari pemerintah

3. Jepang menawarkan investasi sebesar US$ 6,2 milliar, dengan pinjaman 40 tahun dan Bungan hanya 0,1% per tahun, sedangkan China menawarkan investasi yang lebih murah, yakni sebesar 5,5 miliar dollar AS dengan skema investasi 40% kepemilikan China dan 60% kepemilikan lokal, yang berasal dari konsorsium BUMN

4. Jepang tidak menyatakan adanya transfer teknologi, sedangkan China lebih terbuka tentang teknologi sehingga nantinya aka nada transfer ilmu baik dari Tenaga Kerja Asing ke Tenaga Kerja Indonesia

Melihat alasan diatas, proposal dari China sangat menjanjikan, tapi mari lihat inkosistensi pemerintah selama proses pembangunan berlangsung. Mulai dari peraturan menteri keuangan (PMK) No 89 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Saran Kereta Cepat Jakarta Bandung, lewat regulasi ini menjadikan APBN sebagai jaminan atas proyek kereta cepat, sebagai proyek yang awalnya pakem dengan skema business to business perlahan berubah menjadi government to business karena APBN dilibatkan. Belum lagi, terjadi pembengkakan biaya sebesar Rp 8,3 triliun, cost overrun dan pertimbangan dari biaya operasional, pemeliharaan saat dioperasikan dan suku bunga naik. Jika APBN dipakai sebagai jaminan, berarti perencanaan, proyeksi penumpang, biaya operasional, biaya pemeliharaan hingga profit tidak diukur secara detail. Keputusan Indonesia dalam memilih China sebagai mitra kerjasama sebenarnya mengundang teka-teki, sebab dari segi pengajuan proposal, Jepang dinilai lebih matang karena sudah melakukan studi kelayakan hingga mengeluarkan US$ 3,5 Juta yang telah dimulai dari jaman Susilo Bambang Yudhoyono.

Perkuat Hubungan China dengan Indonesia

sumber : shutterstock/novikovaleskey

Proyek Kereta Cepat “Whoosh” menjadi momentum hubungan Indonesia dan China yang telah terjadi selama hampir 65 tahun dan hal ini adalah sebuah perayaan untuk kedua negara dalam menjalin kerjasama bilateral. Indonesia dibawah kepemimpinan Jokowi jelas memiliki visi untuk membangun infrastruktur besar-besaran dalam rangka meningkatkan perekonomian negara dan keinginan negara untuk memiliki transportasi modern sehingga diharapkan semakin banyak masyarakat yang menggunakan fasilitas umum. Adapun China semakin menguasai jalur perdagangan dan menyatakan kepada dunia bahwa proyek unggulan dibawah kerjasma Belt and Road Intiative berhasil.

Pertemuan Jokowi dengan Xi Jinping pada 17 Oktober 2023 tentu merupakan pertanda bahwa kerjasama akan diperkuat dan dikembangkan. Pertemuan ini diikuti dengan penandatangana sejumlah MOU, mulai dari karantina produk perairan liar yang akan diekspor dari Indonesia ke China, pembangunan perdesaan dan pengentasan kemiskinan hingga penguatan investasi dan kerjasama ekonomi.

Masa kepemimpinan Jokowi akan berakhir dalam hitungan bulan, beda kepemimpinan maka akan menghasilkan kebijakan luar negeri yang berbeda. Semoga kedepannya keputusan pemerintah untuk bermitra dengan negara lain juga mempertimbangkan sumber daya manusia yang ada sehingga proses transfer teknologi tidak akan dikuasai atau dimonopoli oleh satu negara saja. Selain itu, semoga penerus pemimpin negara Indonesia selanjutnya mampu mengkoordinir Perusahaan BUMN dibawah naungannya untuk membiayai hutang negara akibat pembangunan infrastruktur kereta cepat.

Referensi

Arifianto, B. (2023, October 6). Dampak Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung: Amdal Kejar Proyek dan Dugaan Pelanggaran HAM - www.Pikiran-Rakyat.com. Pikiran-Rakyat.com. https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-017210610/dampak-proyek-kereta-cepat-jakarta-bandung-amdal-kejar-proyek-dan-dugaan-pelanggaran-ham

Sanjaya, F., & Puspitasari, V. (2020). Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dalam Perspektif Kritis Environmentalisme. Padjadjaran Journal of International Relations, 2(2), 170. https://doi.org/10.24198/padjir.v2i2.26044

Transportasi, K., Api, K., Jakarta-Bandung, C., Angkutan, M., Lingkungan, R., & Kadarisman, M. (2017). KEBIJAKAN TRANSPORTASI KERETA API CEPAT JAKARTA-BANDUNG DALAM MEWUJUDKAN ANGKUTAN RAMAH LINGKUNGAN THE POLICY OF HIGH SPEED TRAIN JAKARTA-BANDUNG FOR ENVIRONMENT FRIENDLY PUBLIC TRANSPORTATION. Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik, 04(03).