Relaksasi TKDN: Langkah Realistis atau Tunduk pada Tekanan Asing?

Pemerintah Indonesia berencana merelaksasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Apakah ini akibat tekanan internasional atau strategi untuk meningkatkan daya saing industri nasional?

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah kebijakan yang mewajibkan penggunaan komponen lokal dalam produksi barang dan jasa di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan pada impor.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pengarahan dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Senayan, Jakarta, Selasa (8/4/2025). Foto: Kumparan/Willy Kurniawan/REUTERS

Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa kebijakan TKDN perlu dibuat lebih fleksibel dan realistis agar tidak membebani industri dalam negeri. Ia menyarankan agar TKDN diganti dengan insentif untuk mendorong pertumbuhan industri nasional.

Beberapa pihak menilai bahwa relaksasi TKDN merupakan respons terhadap tekanan internasional, khususnya dari Amerika Serikat. AS memberlakukan tarif impor sebesar 32% terhadap produk Indonesia, yang dianggap sebagai bentuk tekanan terhadap kebijakan perdagangan Indonesia.

Anggota Komisi VI DPR RI, Amin AK, menolak rencana relaksasi TKDN karena dianggap dapat melemahkan kemandirian ekonomi nasional. Ia menekankan bahwa TKDN memiliki peran strategis dalam memperkuat industri dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja.

Relaksasi TKDN merupakan langkah yang kompleks dan memerlukan pertimbangan matang. Pemerintah perlu menyeimbangkan antara kebutuhan untuk meningkatkan daya saing industri nasional dan pentingnya menjaga pertumbuhan industri dalam negeri. Keterlibatan semua pemangku kepentingan, termasuk DPR dan pelaku industri, sangat penting dalam merumuskan kebijakan yang tepat.