Ketika Sistem Jadi Penentu: Refleksi Pertanian Indonesia dan Vietnam
Mahasiswa Agribisnis Universitas Brawijaya.
ยทwaktu baca 5 menit
Tulisan dari April Akbarani tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarIndonesia dan Vietnam sama-sama dikenal sebagai negara agraris di Asia Tenggara. Keduanya memiliki tanah yang subur, banyak petani, dan ekonomi yang masih bergantung pada sektor pertanian. Namun dalam dua puluh tahun terakhir, arah keduanya mulai berbeda. Vietnam berhasil menjadikan pertanian sebagai mesin ekspor yang efisien, sedangkan Indonesia masih berjuang memperbaiki sistem distribusi hasil panen agar lebih adil dan menguntungkan petani. Pertanyaannya adalah apa yang membuat sistem di Vietnam bisa berjalan lebih baik?
Data dari Food and Agriculture Organization (FAO) tahun 2023 menunjukkan bahwa Vietnam kini termasuk dalam tiga besar negara pengekspor beras dunia. Sementara itu, Indonesia masih menjadi pengimpor beras sejak tahun 2018. Padahal Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa Indonesia memiliki sekitar 7,46 juta hektare sawah produktif. Angka ini jauh lebih luas dibandingkan dengan Vietnam yang hanya memiliki sekitar 4 juta hektare. Perbedaan hasil tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan pertanian tidak hanya ditentukan oleh luas lahan, tetapi juga oleh seberapa efisien sistem yang mengelolanya.
Selama ini kebijakan pertanian di Indonesia masih lebih banyak menekankan pada peningkatan produksi. Keberhasilan sering diukur dari banyaknya hasil panen, bukan dari seberapa besar manfaat yang diterima petani. Menurut data BPS tahun 2022, petani Indonesia rata-rata hanya memperoleh 21 hingga 30 persen dari harga jual akhir produk pertanian. Sisanya habis untuk biaya transportasi, tengkulak, dan berbagai perantara. Rantai pasok yang terlalu panjang membuat petani sulit mendapatkan keuntungan yang layak.
Vietnam mengambil langkah yang berbeda. Sejak awal tahun 2000, pemerintah mendorong kerja sama antarpetani melalui sistem cooperative farming atau pertanian berbasis koperasi. Dalam sistem ini, kelompok petani terhubung langsung dengan industri pengolahan atau pembeli besar. Berdasarkan data Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Vietnam tahun 2022, sekitar 60 persen ekspor pertanian Vietnam kini dikelola melalui koperasi atau kemitraan langsung. Dengan cara ini biaya logistik dapat ditekan, kualitas hasil pertanian lebih terjaga, dan harga jual menjadi lebih stabil.
Vietnam juga menerapkan kebijakan One Commune One Product atau Satu Desa Satu Produk. Kebijakan ini mendorong setiap daerah mengembangkan produk unggulan lokal. Contohnya kopi Dak Lak dan beras Jasmine dari Delta Mekong yang kini dikenal luas di pasar Asia dan Eropa. Pendekatan ini membuat pertanian tidak berhenti pada tahap produksi saja. Petani juga dapat menikmati nilai tambah dari hasil pengolahan dan pemasaran yang lebih terarah.
Sementara itu, Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala. Banyak koperasi petani belum berfungsi secara optimal. Sebagian kesulitan mengakses modal, data pasar, atau manajemen usaha yang memadai. Menurut laporan Bank Dunia tahun 2022, biaya logistik pertanian di Indonesia mencapai 23 persen dari total nilai produk. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata negara ASEAN yang berada di kisaran 13 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih ada peluang besar untuk memperbaiki sistem pertanian di dalam negeri.
Dari pengalaman Vietnam, dapat dilihat bahwa efisiensi pertanian bukan hanya hasil dari teknologi modern, tetapi dari sistem yang tertata dan disiplin. Pemerintah Vietnam berperan sebagai pendukung yang memberi ruang bagi petani, peneliti, dan pelaku usaha untuk berkolaborasi. Semua pihak tahu perannya, dan hal ini membuat sistem pertanian mereka berjalan dengan baik. Praktik seperti ini sejalan dengan semangat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, khususnya pada tujuan kedua yaitu mengakhiri kelaparan dan meningkatkan ketahanan pangan, serta tujuan kedelapan yaitu menciptakan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Indonesia sebenarnya memiliki peluang besar untuk menata sistem seperti itu. Banyak program modernisasi pertanian telah dilakukan, tetapi sering berhenti pada tahap proyek jangka pendek. Yang dibutuhkan adalah kesinambungan dan keterpaduan. Pemerintah perlu memastikan petani mendapatkan harga jual yang adil, koperasi memiliki daya tawar, dan rantai logistik berjalan dengan efisien. Keberhasilan pertanian seharusnya diukur dari bagaimana hasil panen dapat sampai ke pasar dengan biaya yang masuk akal dan memberi manfaat bagi petani.
Belajar dari Vietnam tidak berarti meniru seluruhnya karena kondisi sosial dan geografis kedua negara berbeda. Namun, prinsip dasarnya tetap sama. Sistem harus sederhana, terhubung, dan berpihak pada pelaku di lapangan. Indonesia memiliki kekuatan besar dalam hal keragaman komoditas, tenaga kerja, dan pasar domestik. Jika potensi itu dikelola dengan sistem yang lebih rapi dan transparan, hasilnya akan jauh lebih baik. Perbaikan sistem pertanian yang lebih efisien juga dapat membantu Indonesia mencapai target SDGs, terutama dalam hal pengurangan kemiskinan pedesaan dan peningkatan kesejahteraan petani.
Langkah awal bisa dimulai dari hal sederhana seperti memperkuat koperasi digital, memperpendek rantai distribusi melalui platform pemasaran daring, serta memperbaiki koordinasi antarinstansi. Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan daya saing produk ekspor, tetapi juga membantu petani memperoleh pendapatan yang lebih layak. Pertanian yang efisien dan inklusif akan menjadi pondasi penting bagi ketahanan pangan dan pembangunan berkelanjutan di masa depan.
Keberhasilan Vietnam menunjukkan bahwa kemajuan pertanian tidak harus menunggu teknologi tinggi atau investasi besar. Kuncinya adalah sistem yang disiplin dan terkoordinasi. Indonesia memiliki semua potensi untuk maju. Yang dibutuhkan sekarang adalah kemauan untuk menata ulang cara kerja lama agar lebih efisien dan adil. Belajar dari mekanisme yang bekerja bukan soal siapa yang lebih unggul, tetapi tentang bagaimana menciptakan sistem yang benar-benar memberi manfaat bagi petani dan berkontribusi pada tujuan pembangunan yang berkelanjutan bagi semua.