Partai Politik Harapan Masyarakat
Alumni Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM/Penulis topik-topik politik/Peminat isu-isu kepartaian dan politik ekologi
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari A Satria Pratama tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
"Partai Politik diharapkan tidak hanya muncul di masyarakat saat pemilu"
Sebagai organisasi yang bertujuan untuk meraih kekuasaan formal, harus diakui bahwa partai politik (parpol) di Indonesia masih terlihat kurang komprehensif dalam menampilkan aktivitas yang biasa mereka lakukan. Faktanya, dibanding menyebarluaskan informasi mengenai program kerja yang memberi dampak langsung bagi masyarakat, parpol masih lebih sering tampil di media untuk urusan-urusan elektoral.
Padahal, masih terdapat sejumlah ruang yang bisa digunakan oleh parpol untuk meningkatkan fungsi riilnya bagi publik di luar hal-hal kepemiluan. Tulisan ini kemudian ingin menggaris bawahi signifikansi manfaat parpol bagi masyarakat berbasis rencana kerja. Besar harapan, parpol bisa tampil di masyarakat secara lebih programatik.
Parpol Responsif
Jika boleh dibagi menjadi beberapa kategori, secara umum masyarakat punya dua jenis kebutuhan yang bisa dibantu oleh parpol. Pertama adalah urusan darurat. Misalnya ketika masyarakat sedang mengalami musibah bencana alam. Kedua adalah urusan keseharian, khususnya yang berhubungan dengan birokrasi pemerintahan. Misalnya ketika masyarakat menemui masalah administratif dalam hal mengurus sekolah anak, keluarga sakit, pembangunan rumah, atau pajak bisnis.
Tulisan ini ingin mendorong agar parpol, dengan semua sumber daya yang mereka miliki, berperan serta untuk turun ke grassroot bukan hanya untuk urusan pencitraan elektoral, tetapi juga agar mereka benar-benar berada di samping masyarakat kapanpun dibutuhkan.
Di kebutuhan yang pertama, yaitu ketika masyarakat berada dalam situasi darurat seperti bencana alam, parpol dibutuhkan setidak-tidaknya karena dua alasan fundamental. Pertama karena parpol memiliki “wajah” di dua area sekaligus, yaitu di pemerintah dan di tengah masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, besar harapan, persoalan darurat masyarakat bisa diselesaikan oleh program pemerintah yang diadvokasi oleh, misalnya, fraksi parpol tersebut di lembaga legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Adapun alasan kedua adalah karena parpol merupakan organisasi massa yang, melalui sistem komando nasional-regionalnya, bisa mempercepat proses penanganan bencana.
Memang, secara otomatis akan banyak pihak baik individual (seperti para dermawan) maupun organisasional (seperti badan kesehatan, organisasi masyarakat hingga perusahaan media) yang turut serta dalam melakukan pemulihan pasca-bencana. Namun demikian, manfaat parpol akan justru dahsyat dirasakan masyarakat jika mereka benar-benar bisa hadir dalam situasi genting tersebut tanpa embel-embel elektoral seperti memasang atribut, Parpol mesti percaya bahwa, ketika kedekatan dengan masyarakat bisa dibangun secara natural, luwes, dan bottom-up, hasil elektoral akan menjadi positif dengan sendirinya,
Kebutuhan kedua merepresentasikan kondisi masyarakat yang sedang bermasalah dengan sebuah organisasi raksasa bernama birokrasi negara. Untuk urusan ini, bantuan diharapkan datang dalam bentuk kesiapsiagaan parpol ketika menerima aduan, Secara teknis, parpol bisa menginisiasi call-centre, menyiapkan orang untuk stand by di kantor parpol daerah, hingga aktif di media sosial untuk mengakomodasi keluhan-keluhan masyarakat khususnya mengenai administrasi pemerintahan tersebut.
Akhirnya, terlihat jelas bahwa di dalam kategori ini, baik karena bencana alam maupun ketidakpuasan birokrasi, parpol sebenarnya memilki opsi untuk bergerak secara responsif, sekaligus tepat sasaran, untuk membantu masyarakat.
Parpol Programatik
Tetapi tidak cukup sampai di situ, di tingkat yang lebih canggih, terdapat pula kebutuhan masyarakat akan parpol yang, bukan hanya agar bergerak responsif, melainkan juga programatik.
Disamping pemerintah yang kuat, negara (yang ingin) maju tentu berkepentingan untuk memiliki civil society yang aktif. Peningkatan kapasitas masyarakat, dengan demikian, bisa juga menjadi celah bagi maksimalisasi pemanfaatan parpol. Hanya saja, berbeda dengan kategori pertama, ruang ini hanya bisa didekati dengan cara-cara programatik.
Faktanya, tidak semua masyarakat sadar bahwa kapasitasnya harus ditingkatkan. Di level ini, peran parpol menjadi demikian kompleks. Namun demikian mengingat sumber daya melimpah (sistem, keuangan dan koneksi) yang mengelilingi parpol, mestinya situasi ini tidaklah jadi persoalan.
Mula-mula, parpol mesti memiliki divisi, atau departemen, yang bisa melakukan riset dan mengelola data untuk memetakan kebutuhan riil masyarakat. Basisnya bisa bermacam-macam, baik administrasi daerah, keekonomian, atau populasi. Lagi-lagi, dengan sumber dayanya, parpol bisa melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, untuk merealisasikan progres penguatan riset dan data (sebagai dasar dari program kerja) tersebut.
Segera setelah riset dan data diperoleh, parpol perlu membuat program-program tepat sasaran untuk keperluan peningkatan kapasitas masyarakat sebagaimana disebutkan di atas. Di titik inilah parpol perlu bertindak sebagai organisasi yang programatik.
Adapun kekhawatiran mengenai tumpang tindihnya program parpol dengan program pemerintah mestinya tidak terjadi mengingat terdapat ruang di dalam parpol itu sendiri (anggota partai di dalam struktur) untuk langsung berkoordinasi dengan pemerintah (anggota partai di dalam jabatan publik formal). Parpol bisa mengambil posisi di manapun, baik sebagai penguat maupun sebagai motor atas program yang hendak dijalankan.
Sebagai contoh, bisa saja parpol menguatkan program Sekolah Rakyat (SR) yang diinisiasi oleh Presiden dan sedang dimatangkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Di dalam ‘wajah’ legislatif, sudah tentu parpol akan memiliki perwakilan untuk melakukan pengawasan atas realisasi teknis dan anggaran kepada pelaksana dari program tersebut. Tetapi kembali, tulisan ini lebih ingin menyoroti kinerja langsung parpol terhadap masyarakat di ranah akar rumput. Oleh karenanya, di luar urusan fraksi, parpol bisa diarahkan untuk juga membuat program yang langsung berhubungan dengan SR tetapi di ranah masyarakat, misalnya membantu proses pengadaan alat bantu belajar seperti laptop gratis hingga pendampingan psikologi.
Penutup
Sebagai sebuah organisasi politik, apa daya, parpol akan selalu dikait-kaitkan dengan urusan elektoral. Seolah-olah, semua upaya parpol diasosiasikan untuk meraup suara saja, tidak lebih. Tetapi sejenak, mari kita renungkan bahwa sejauh ini, dari tiga wajah yang dimiliki (perwakilan di pemerintah, kepengurusan structural dan program di akar rumput), parpol di wajah masyarakatlah yang masih demikian sederhana perannya.
Tulisan ini kemudian mendorong agar parpol bersedia melakukan maksimalisasi peran di tingkat grassroot (yang masih kurang) tersebut. Tentu, akan sangat baik apabila parpol bisa hadir di tengah mereka sesuai kebutuhan. Sebagaimana tertulis di bagian sebelumnya, parpol bisa bergerak membantu masyarakat secara responsif dan programatik.
Responsif memposisikan parpol sebagai organisasi yang siap sedia berada di tengah masyarakat khususnya ketika terjadi kedaruratan bencana dan ketidak puasan birokrasi. Sementara programatik mengasumsikan parpol bergerak sebagai organisasi yang, berbasis riset dan data, mampu membuat rencana-rencana kerja riil untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di tengah masyarakat.