Melihat Konten Review Kosmetik: Antara Informasi, Misinformasi, dan Regulasi

Pengunjung memadati pameran kosmetik Jakarta X Beauty 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat (6/12). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Artikel ini dibuat berdasarkan mini riset dengan judul Analisis Konsep Literasi Media Digital dalam Pengaruh Konten Review Kosmetik terhadap Siaran Pers BPOM, yang dilakukan secara internal melalui kuisioner sebagai bagian dari tugas mata kuliah Literasi Media Digital di Universitas Siber Asia 2025. Hasil riset ini mengungkap bagaimana literasi media digital berperan dalam membentuk pemahaman masyarakat terhadap keamanan kosmetik dan bagaimana BPOM merespons fenomena ini melalui siaran pers serta regulasi yang lebih ketat.

Akses dan Evaluasi Kredibilitas Informasi

Hasil riset menunjukkan bahwa seluruh responden (100%) mengetahui informasi mengenai temuan BPOM terkait kosmetik berbahaya melalui media online. Ini menandakan bahwa distribusi informasi melalui platform digital cukup efektif dalam menjangkau masyarakat. Namun, hanya 64,3% responden yang secara konsisten memeriksa izin BPOM sebelum membeli kosmetik. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam literasi media digital, khususnya dalam kemampuan masyarakat untuk mengevaluasi kredibilitas informasi yang mereka konsumsi.

Sebagian besar responden (42,9%) menganggap bahwa konten review di platform digital cukup efektif dalam menekan peredaran kosmetik berbahaya. Namun, fakta bahwa 28,6% responden pernah membeli produk kosmetik ilegal atau berbahaya mengindikasikan bahwa informasi yang tersedia belum sepenuhnya mampu mengarahkan keputusan konsumen dengan optimal. Ini memperlihatkan bahwa meskipun media digital menyediakan akses informasi yang luas, kemampuan individu dalam menyaring dan mengevaluasi kredibilitas informasi masih perlu ditingkatkan.

Keamanan Konten Review Kosmetik

Konten review kosmetik yang tersebar di platform digital sering kali menghadirkan klaim terkait manfaat produk yang belum terbukti secara ilmiah. Dalam riset ini, hanya 14,3% responden yang menyadari isu overclaim dalam industri kosmetik. Ini menandakan bahwa sebagian besar konsumen masih kurang kritis terhadap klaim produk yang disajikan dalam review.

Selain itu, fenomena seperti perseteruan antara kreator digital, misalnya "dokter detektif" dan pemilik brand kosmetik, mencerminkan tantangan dalam ekosistem konten digital. Konflik ini dapat menyebabkan bias dalam informasi yang disampaikan, sehingga konsumen perlu lebih memahami bagaimana menyaring konten secara objektif. Dari perspektif literasi media digital, keamanan konten ini berkaitan dengan kemampuan masyarakat untuk mengidentifikasi misinformasi serta memahami risiko dari informasi yang tidak diverifikasi dengan baik.

Etika dalam Produksi dan Konsumsi Konten Digital

Riset ini juga menyoroti pentingnya etika dalam produksi dan konsumsi konten review kosmetik. Kreator digital memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik terkait produk kosmetik, yang dapat berdampak pada reputasi brand maupun persepsi masyarakat terhadap regulasi BPOM.

Keberadaan siaran pers BPOM terkait kosmetik berbahaya menunjukkan bahwa regulator harus lebih aktif dalam memberikan klarifikasi dan penegakan aturan terhadap produk yang tidak memenuhi standar. Namun, di sisi lain, kreator digital juga memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa konten yang mereka buat tidak menyesatkan atau sekadar mengikuti tren tanpa mempertimbangkan validitas informasi yang disajikan.

Jejak digital dari setiap konten yang dibuat memiliki dampak jangka panjang. Oleh karena itu, baik kreator maupun konsumen perlu lebih berhati-hati dalam menyebarluaskan informasi mengenai produk kosmetik. Regulasi dan edukasi terkait etika digital dapat menjadi langkah strategis untuk mencegah penyebaran informasi yang tidak akurat atau bias.

Antara Informasi, Misinformasi, dan Regulasi

Industri kosmetik di Indonesia tengah mengalami pertumbuhan pesat, didorong oleh maraknya konten review di platform digital. Konsumen kini lebih mengandalkan ulasan dari beauty influencer dan dokter kecantikan sebelum membeli produk. Namun, di balik tren ini, muncul berbagai permasalahan, mulai dari klaim produk yang tidak terbukti, misinformasi, hingga peredaran kosmetik ilegal yang sulit dikendalikan. Riset yang dilakukan menunjukkan bahwa meskipun informasi tentang kosmetik berbahaya dari BPOM telah tersebar luas di media digital, masih banyak konsumen yang tidak secara aktif memeriksa legalitas produk sebelum membeli.

Persoalan ini semakin kompleks dengan adanya konflik antara kreator konten dan brand kosmetik. Beberapa kreator yang mengeklaim diri sebagai "dokter detektif" sering kali mengungkap kandungan berbahaya dalam produk tertentu, tetapi tidak sedikit juga yang hanya mengejar sensasi demi engagement. Di sisi lain, brand yang merasa dirugikan kerap melakukan pembelaan tanpa transparansi yang jelas. Situasi ini membuat masyarakat kebingungan dalam memilah mana informasi yang kredibel dan mana yang sekadar opini subjektif.

Keberadaan siaran pers BPOM dalam menanggapi tren ini cukup efektif dalam memberikan klarifikasi, tetapi masih belum cukup untuk menekan peredaran kosmetik berbahaya. Riset menunjukkan bahwa hanya 64,3% responden yang secara aktif memeriksa izin BPOM sebelum membeli produk. Artinya, masih ada kesenjangan literasi media digital yang perlu dijembatani, terutama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya validasi produk kosmetik sebelum digunakan.

Tantangan lain adalah kurangnya etika dalam pembuatan konten review. Kreator memiliki pengaruh besar terhadap opini publik, tetapi tidak semua memahami tanggung jawab mereka dalam menyajikan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan. Dalam dunia digital yang serba cepat, jejak digital konten dapat bertahan lama, dan informasi yang keliru bisa berdampak luas, baik bagi konsumen, brand, maupun regulator seperti BPOM. Oleh karena itu, peran literasi media digital menjadi sangat penting untuk membekali masyarakat dengan kemampuan menyaring informasi secara kritis.

Jika fenomena ini dibiarkan tanpa solusi konkret, maka peredaran informasi yang tidak akurat tentang kosmetik akan semakin liar. Konsumen berisiko tertipu oleh klaim yang tidak terbukti, brand bisa mengalami penurunan reputasi karena tuduhan yang belum tentu benar, dan regulator akan terus kewalahan dalam mengontrol dinamika pasar kosmetik. Literasi media bukan lagi sekadar keterampilan tambahan, tetapi kebutuhan mendesak agar masyarakat dapat lebih cermat dalam mengonsumsi dan membagikan

ilustrasi konten kreator kosmetik Review digitalsumber : www.bing.com

Saran dan Masukan

Untuk mengatasi fenomena ini, kolaborasi antara BPOM, platform digital, dan para kreator konten harus diperkuat. BPOM perlu lebih aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat melalui media sosial dan bekerja sama dengan kreator yang memiliki kredibilitas dalam dunia kecantikan. Selain itu, platform digital seperti YouTube, TikTok, dan Instagram harus mengembangkan kebijakan yang lebih ketat terhadap review kosmetik, misalnya dengan mewajibkan label peringatan jika suatu produk belum mendapatkan izin resmi.

Di sisi lain, konsumen juga perlu lebih aktif dalam meningkatkan literasi media digital mereka. Pemerintah dan lembaga terkait dapat mengadakan kampanye edukasi mengenai cara memverifikasi legalitas produk kosmetik serta mengenali tanda-tanda misinformasi. Para kreator konten juga harus lebih bertanggung jawab dalam menyajikan review, dengan selalu mencantumkan sumber yang jelas dan menghindari klaim berlebihan tanpa bukti ilmiah. Dengan langkah-langkah ini, ekosistem informasi seputar kosmetik di platform digital bisa menjadi lebih sehat dan bermanfaat bagi semua pihak.

Kesimpulan

Dari analisis ini, dapat disimpulkan bahwa literasi media digital memegang peran penting dalam memahami pengaruh konten review kosmetik terhadap siaran pers BPOM. Meskipun informasi mengenai kosmetik berbahaya telah tersebar luas melalui media digital, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman dan evaluasi kredibilitas informasi oleh konsumen.

Keamanan konten review kosmetik menjadi perhatian utama, terutama dalam menghadapi klaim produk yang belum terbukti dan potensi misinformasi yang dapat menyesatkan konsumen. Selain itu, aspek etika dalam produksi dan konsumsi konten juga berperan penting dalam menjaga keakuratan informasi serta membangun kesadaran yang lebih kritis di masyarakat.

Dengan meningkatkan literasi media digital, masyarakat dapat lebih bijak dalam mengakses, memahami, dan memanfaatkan informasi terkait kosmetik, sehingga dapat mendukung regulasi BPOM dalam menjaga keamanan produk di pasar. Regulasi yang lebih ketat serta edukasi media yang lebih komprehensif dapat menjadi solusi untuk mengurangi penyebaran informasi yang tidak akurat serta meningkatkan kesadaran konsumen terhadap pentingnya validasi produk sebelum digunakan.