Menimbang Kekuatan Hukum Pada Letter C dalam Sengketa Tanah di Indonesia
Mangapul Sitanggang, S.H., M.H. adalah advokat lulusan Magister Hukum yang berpengalaman menangani litigasi dan non-litigasi di bidang perdata, pidana, perusahaan, dan ketenagakerjaan, dengan komitmen pada layanan hukum profesional dan berintegritas.
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Mangapul Sitanggang SH MH tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarAnalisis Yuridis Terhadap Eksistensi Letter C
Dalam kehidupan sehari-hari, Letter C sering dijadikan rujukan awal ketika masyarakat ingin menelusuri riwayat kepemilikan tanah. Namun, hal tersebut lebih tepat dipandang sebagai data administrasi desa. Ketika timbul sengketa tanah, Letter C biasanya hanya dijadikan bukti pelengkap, bukan bukti utama yang dapat langsung membuktikan kepemilikan.
Berbeda halnya dengan sertifikat hak milik, yang eksistensinya merupakan tanda bukti hak yang diakui negara dan memberikan jaminan kepastian hukum yang lebih kuat. Pemegang hak milik memiliki kedudukan istimewa karena hak tersebut bersifat terkuat, terpenuh, serta dapat diwariskan.
Memang harus diakui, bahwa Letter C tetap memiliki peranan penting, namun kekuatan hukumnya tidak sekuat sertifikat hak milik. Oleh karena itu, bagi masyarakat yang tanahnya masih berbasis bukti lama, sangat disarankan untuk segera melakukan pendaftaran dan konversi menjadi sertifikat. Langkah ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga melindungi pemilik tanah dari potensi sengketa di kemudian hari.
Hak milik atas tanah merupakan hak yang paling kuat dan penuh di antara jenis hak atas tanah di Indonesia. Hak ini dapat dialihkan kepada pihak lain serta dimanfaatkan sebagai jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Ayat (1) dan Pasal 25 Undang-Undang Pokok Agraria. Peralihan hak milik dapat terjadi melalui berbagai perbuatan hukum, seperti jual beli, tukar-menukar, hibah, penyertaan dalam perusahaan, maupun bentuk peralihan lainnya.
Dalam konteks penyelesaian sengketa kepemilikan tanah di pengadilan, masih kerap dijumpai dasar kepemilikan yang bersumber dari bukti lama, seperti petuk pajak bumi, girik, pipil, kekitir, maupun bentuk dokumen lain yang digunakan masyarakat sebelum sistem pendaftaran tanah modern diberlakukan.
Bukti kepemilikan lama atas tanah dapat digunakan sebagai salah satu syarat dalam proses pendaftaran hak atas tanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah. Umumnya, bukti hak lama tersebut tercatat dalam Buku Letter C yang disimpan oleh Kepala Desa atau aparat desa terkait. Setiap proses peralihan hak atas tanah juga biasanya didokumentasikan dalam buku tersebut.
Catatan dalam Buku Letter C kerap dijadikan sebagai salah satu bentuk alat bukti surat dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah, khususnya bagi tanah yang masih didasarkan pada bukti lama dan belum diterbitkan sertifikat hak atas tanahnya. Yang menjadi pertanyaam saat ini adalah bagaimana kekuatan hukum Letter C sebagai bukti dalam sengketa tanah di Indonesia?
Dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 84 K/Sip/1973, ditegaskan: bahwa catatan dalam Buku Desa (Letter C) tidak dapat dijadikan dasar tunggal pembuktian hak milik apabila tidak didukung oleh bukti lain yang relevan.
berdasarkan Yurisprudensi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa catatan dalam Buku Letter C hanya memiliki nilai pembantu dalam pembuktian, bukan sebagai bukti yang berdiri sendiri. Artinya, apabila tidak ada dukungan dari alat bukti lain, maka catatan tersebut tidak cukup kuat untuk meneguhkan klaim kepemilikan atas tanah.
Melihat berbagai persoalan yang kerap muncul dalam sengketa tanah, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum atas tanah hanya dapat diperoleh melalui sertifikat sebagai tanda bukti hak yang sah dan diakui negara. Letter C maupun bukti lama lainnya memang masih dapat digunakan, namun sebagai dasar administrasi atau bukti pendukung, tetapi tidak memiliki kekuatan yang setara dengan sertifikat hak atas tanah.
Oleh karena itu, masyarakat yang hingga kini masih memegang bukti lama, seperti girik, petuk pajak, pipil, atau kekitir, sebaiknya mulai mempertimbangkan untuk melakukan pendaftaran dan konversi tanahnya menjadi sertifikat. Proses ini pada dasarnya memberikan jaminan perlindungan hukum, mengurangi potensi sengketa, sekaligus memastikan tanah yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan keluarga maupun kegiatan ekonomi.