MITI dan Keajaiban Ekonomi Jepang

Analisis Industrial Policy Jepang dari Perspektif Neo-Merkantilisme

Source: https://pixabay.com/photos/mt-fuji-mountain-fuji-city-sunset-5195924/

Latar Belakang

Setelah menyerahnya Jepang dalam teater perang dunia ke-2, jepang membangun kembali negaranya dengan terstruktur, untuk menjamin bahwa masyarakatnya bisa mendapat kemakmuran yang bertahan lama. Transformasi yang sangat kontras antara pasca perang dengan era industri, menjadikannya disebut-sebut sebagai “Keajaiban Ekonomi Jepang”. Setelah memasuki fase Industrial sekitaran 2 dekade pasca perang dunia ke-2, Kementrian Perdagangan Internasional & Industrial atau MITI (Ministry of International Trade and Industrial) memfokuskan perdagangan dan investasi besar-besaran kepada negara-negara lain untuk menjalin kerjasama yang komprehensif.

Kebijakan Industrial (Industrial Policy) MITI memainkan peran yang sangat penting dalam merumuskan, menjaga dan menjalankan Industrial Policy yang berfungsi untuk mengembangkan sektor industri tertentu dengan proteksi, subsidi, dan regulasi strategis. Lewat kebijakan MITI inilah yang membuat Jepang terkenal akan teknologi dan industri otomotif yang mendunia hingga saat ini.

Salah satu kunci keberhasilan dari MITI ini sendiri adalah kolaborasi yang kuat antara pemerintah dengan sektor bisnis, seperti kelompok konglomerat Jepang “Keiretsu” (Seperti Toyota, Mitsubishi dan Nissan).

Pendekatan yang digunakan oleh Jepang dalam kebijakan industrinya memiliki kesamaan dengan konsep Neo-Merkantilisme. Berbeda dengan ekonomi pasar bebas yang menekankan peran mekanisme pasar, Neo-Merkantilisme menekankan peran negara dalam melindungi dan memperkuat ekonomi domestik. Dalam konteks Jepang, MITI menerapkan proteksionisme, pembatasan investasi asing, serta strategi ekspor berbasis industri, yang merupakan karakteristik utama dari Neo-Merkantilisme. Namun, meskipun strategi ini membawa kesuksesan besar, kebijakan Industrial Policy Jepang juga menghadapi tantangan besar. Proteksionisme dan intervensi negara yang kuat memicu ketegangan perdagangan dengan negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, yang menganggap kebijakan Jepang sebagai bentuk persaingan tidak adil. Selain itu, model ekonomi berbasis intervensi oleh negara Jepang juga mengalami kesulitan dalam menghadapi perubahan ekonomi global, terutama setelah meletusnya Bubble Economy pada akhir 1980-an yang menyebabkan stagnasi panjang di Jepang.

Landasan Teori

Neo-Merkantilisme adalah pendekatan dalam ekonomi politik yang menekankan peran aktif negara dalam perekonomian guna memperkuat industri domestik dan mencapai keunggulan kompetitif di pasar global. Berbeda dengan Merkantilisme klasik, yang berkembang pada abad ke-16 hingga ke-18 dan berfokus pada akumulasi emas serta pembatasan impor, Neo-Merkantilisme lebih modern dan menyesuaikan diri dengan ekonomi global saat ini (Rawlinson, 2019).

Menurut teori ini, negara menggunakan berbagai intervensi ekonomi untuk melindungi kepentingan nasional, termasuk proteksionisme, kebijakan industri strategis, subsidi, serta pengendalian arus modal dan investasi asing.

Dikutip dari Hufbauer (2023), karakteristik dari teori Neo-Merkantilisme ini sendiri terbagi dalam beberapa hal, yaitu:

1. Perlindungan terhadap Industri Domestik

Negara melindungi sektor-sektor industri strategis melalui tarif, kuota impor, dan hambatan non-tarif untuk membatasi persaingan dari luar negeri.

2. Intervensi Negara dalam Perekonomian

Pemerintah memainkan peran aktif dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan mengarahkan pertumbuhan industri tertentu.

3. Strategi Ekspor Berbasis Industri

Negara mendorong pertumbuhan ekonomi dengan fokus pada peningkatan ekspor.

4. Hubungan Erat antara Negara dan Korporasi

Neo-Merkantilisme menekankan koordinasi antara pemerintah dan sektor bisnis untuk memperkuat daya saing nasional.

5. Pengendalian Mata Uang dan Kebijakan Moneter

Neo-Merkantilisme sering kali menggunakan kebijakan moneter dan nilai tukar yang dikendalikan untuk menjaga daya saing.

Berdasarkan dari konsep dan juga karakteristik teori Neo-Merkantilisme ini sendiri, bisa kita dapati bahwa Jepang, melalui MITI, menerapkan strategi ini dengan membatasi masuknya investasi asing serta memberikan insentif kepada perusahaan domestik untuk membendung pengaruh pihak luar pada industri dalam negeri Jepang yang mana di sini MITI juga bertindak sebagai perencana ekonomi yang menetapkan prioritas industri, memberikan insentif pajak, serta mengatur investasi dan ekspor. Lewat MITI juga, Jepang menerapkan strategi "Export-Oriented Industrialization" (EOI), dimana industri seperti otomotif dan elektronik difokuskan untuk menembus pasar internasional (Lopez & Muscato, 2023).

Di Jepang sendiri, hubungan antara pemerintah dengan pebisnis dapat lihat dalam Keiretsu (Kelompok Konglomerat Jepang) di mana MITI bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar untuk memperkuat daya saing industri Jepang di pasar global (seperti Toyota, Mitsubishi, Nissan)

MALAPETAKA

Pada periode 1980-an, Jepang mengalami pertumbuhan ekonomi pesat yang didorong oleh ekspor, inovasi teknologi, dan industrialisasi. Keberhasilan ini menjadikan Jepang sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Namun, di balik keberhasilan tersebut, terdapat kebijakan moneter yang longgar dari Bank of Japan yang menurunkan suku bunga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Suku bunga rendah ini membuat perusahaan dan individu lebih mudah memperoleh pinjaman, yang pada akhirnya mendorong peningkatan investasi di berbagai sektor (Yoshino & Hesary, 2015).

Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Bank of Japan ini lama-kelamaan berdampak buruk bagi negara Jepang itu sendiri yang akhirnya terjadilah Overinvestment. Kebijakan ini menyebabkan aliran kredit melambat, sehingga banyak investor tidak mampu membayar pinjaman mereka. Akibatnya, harga properti dan saham mulai anjlok secara drastis. Bubble Economic pun pecah, menyebabkan banyak perusahaan dan bank mengalami kebangkrutan Krisis ini menandai awal dari periode The Lost Decade (1991–2001), dimana Jepang mengalami stagnasi ekonomi, deflasi, dan tingginya jumlah kredit macet. (Crawford, 1998).

PEMULIHAN

Tragedi Bubble Economic hingga The Lost Decade yang terjadi pada Jepang menjadikan contoh betapa krusial nya kebijakan Moneter dan Fiskal yang dikeluarkan oleh negara. Jika kebijakan yang dikeluarkan tanpa pertimbangan yang matang dari berbagai pihak, krisis dapat saja terjadi baik terjadi dalam kurun waktu yang cepat atau lambat.

Pasca terjadinya tragedi-tragedi tersebut, seluruh unsur pemerintah dan tingkatannya melakukan Reformasi dalam kebijakan dan pengambilan langkah perbaikan baik secara fiskal maupun moneter. Banyak bank Jepang mengalami kredit macet akibat dari jatuhnya harga properti dan saham. Pemerintah Jepang juga melakukan Bailout (penyelamatan finansial) terhadap bank-bank besar dan menasionalisasi beberapa bank yang hampir bangkrut. Pemerintah juga mengalokasikan 60 triliun yen untuk memperbaiki sistem perbankan dan memberikan suntikan modal kepada bank yang bermasalah atau hampir bangkrut, kebijakan ini sering disebut sebagai “Fukuda Financial Stabilization Plan” atau lebih sering disebut sebagai “Fukuda Doctrine”. Kebijakan lainya dalam perbaikan moneter dan fiskal dari Jepang adalah dengan dibentuknya Financial Supervisory Agency (FSA) untuk memperketat regulasi perbankan dan mencegah fluktuasi yang berlebihan di masa depan.

Kesimpulan

Kebangkitan ekonomi Jepang didorong oleh peran MITI dalam menerapkan Industrial Policy berbasis Neo-Merkantilisme, yang menekankan proteksi industri strategis dan dorongan ekspor. Kebijakan ini berhasil mempercepat pertumbuhan, tetapi juga menyebabkan Over investment dan Bubble Economic pada 1980-an. Pecahnya gelembung ekonomi di awal 1990-an memicu krisis perbankan dan stagnasi ekonomi yang berlangsung lama. Berbagai langkah dilakukan untuk mengatasi krisis, pemerintah Jepang melakukan berbagai langkah pemulihan seperti Bailout Bank, Quantitative Easing, stimulus fiskal, dan reformasi ekonomi.

Namun, pemulihan berjalan lambat karena ketergantungan pada kebijakan proteksionis dan lambatnya reformasi struktural. Pengalaman Jepang menunjukkan bahwa intervensi negara yang efektif harus diimbangi dengan fleksibilitas pasar, regulasi keuangan yang kuat, dan reformasi ekonomi yang cepat agar pertumbuhan tetap berkelanjutan yang mana menjadi bukti bahwa suatu pemerintahan atau negara tidak dapat secara mentah mengaplikasikan suatu konsep seperti Neo Merkantilisme ini yang menjadi bukti bahwa setiap negara baik dengan konsep ideologi dan pasar nya masing-masing, tetaplah harus Pragmatis dalam menanggapi hal apapun.