Tito Sentil Daerah di Sumatera yang Belum Realisasikan Tambahan TKD untuk Bencana
PerbesarMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyentil sejumlah kepala daerah di wilayah terdampak bencana Sumatera yang belum merealisasikan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Bahkan, terdapat daerah yang realisasi anggarannya masih 0 persen.
Tito mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan dukungan anggaran sebesar Rp 12,34 triliun untuk penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari jumlah tersebut, Rp 10,64 triliun merupakan tambahan TKD.
"Ini dalam kesempatan yang baik ini saya ingatkan kepada rekan-rekan kepala daerah ya, agar tambahan TKD yang sudah diberikan Bapak Presiden, tolong manfaatkan betul maksimal," kata Tito usai rapat bersama Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Realisasi Masih Rendah
Tito mengungkapkan, realisasi tambahan TKD di sejumlah daerah masih sangat rendah. Di Sumatera Utara, misalnya, Kabupaten Asahan telah merealisasikan 60 persen anggaran, sementara Mandailing Natal dan Kabupaten Toba masih 0 persen.
"Nah kemudian di Sumatera Utara juga yang tertinggi itu 60 persen di Asahan, bahkan ada yang masih 0 persen, Mandailing Natal dan Kabupaten Toba," ujarnya.
Kondisi serupa terjadi di Aceh. Tito menyebut Kabupaten Pidie telah merealisasikan 93 persen tambahan TKD, sedangkan Kabupaten Bireuen masih 0 persen. Tito mengaku telah menghubungi langsung Bupati Bireuen yang menjelaskan bahwa pembayaran pembangunan jalan baru akan dilakukan pada akhir tahun.
"Saya sudah cek langsung Bupati Bireuen, sama. Alasannya, Pak, kami buat jalan, jalannya akan dibayarkan di akhir tahun," ungkapnya.
Tito menegaskan, pemerintah pusat dapat memahami apabila rendahnya realisasi disebabkan pekerjaan yang belum selesai. Namun, ia mengingatkan agar dana tersebut tidak dialihkan untuk keperluan lain atau sengaja disisakan sebagai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).
"Tapi jangan sampai alasannya karena dananya dipakai buat yang lain, yang bukan bencana, atau karena sengaja untuk dijadikan SiLPA akhir tahun untuk diluncurkan tahun depan, enggak boleh. Gunakan dan kami akan pantau itu," tegasnya.
Tito pun meminta seluruh kepala daerah penerima tambahan TKD memanfaatkan anggaran tersebut untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana, tanpa hanya bergantung pada bantuan pemerintah pusat.
"Gunakan untuk penanganan bencana. Jangan hanya nunggu dari pemerintah pusat saja gitu," pungkasnya.