Apindo Soroti Aturan Baru Pesangon, Sektor Padat Karya Disebut Paling Terdampak

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) merespons aturan baru pesangon yang menetapkan pengali paling sedikit satu kali. Ketentuan itu dinilai dapat memberatkan perusahaan.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, mengatakan aturan tersebut berpotensi membuat banyak perusahaan bergeser ke sektor informal.
“Yang pasti berakibat meningkatnya dana pesangon antara 30 sampai 100 persen dari aturan lama. Tentu memberatkan bagi perusahaan. Selain itu, tingkat compliance juga terkendala karena ability to pay perusahaan terbatas. Akibatnya banyak perusahaan yang masuk sektor informal,” kata Bob kepada kumparan, Selasa (17/11).
Dunia usaha masih menunggu aturan turunan seperti peraturan pemerintah (PP). Bila aturan itu diterapkan, sektor yang paling berpotensi terdampak, menurut Bob, adalah padat karya. “Ya sudah pasti padat karya,” ujarnya.
Aturan Baru Pesangon
Pemerintah memperbarui ketentuan hak pekerja korban pemutusan hubungan kerja (PHK) lewat UU Pelindungan Ketenagakerjaan, yang berlaku sejak 28 Oktober 2026.
Pemberi kerja wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak, dengan besaran disesuaikan alasan PHK.
Salah satu kebijakan baru adalah dihapusnya faktor pengali 0,5 kali dalam perhitungan pesangon, sehingga pengali paling sedikit satu kali. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli berharap ketentuan ini memperkuat pelindungan pekerja, termasuk pada PHK dengan alasan efisiensi.
“Jadi tidak ada lagi pengalinya 0,5, dan tidak ada juga alasan perusahaan mem-PHK dengan mudah karena alasannya fakta karena efisiensi dan seterusnya,” kata Yassierli.
Berikut besaran pesangon berdasarkan masa kerja:
Kurang dari 1 tahun: 1 bulan upah
1 tahun sampai kurang dari 2 tahun: 2 bulan upah
2 tahun sampai kurang dari 3 tahun: 3 bulan upah
3 tahun sampai kurang dari 4 tahun: 4 bulan upah
4 tahun sampai kurang dari 5 tahun: 5 bulan upah
5 tahun sampai kurang dari 6 tahun: 6 bulan upah
6 tahun sampai kurang dari 7 tahun: 7 bulan upah
7 tahun sampai kurang dari 8 tahun: 8 bulan upah
8 tahun atau lebih: 9 bulan upah
Menurut Pasal 234 ayat 1 UU tersebut, upah yang menjadi dasar perhitungan pesangon dan uang penghargaan masa kerja terdiri atas upah pokok serta tunjangan tetap yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya.
