Impor Minyak dan LPG via BLU Lemigas Akan Libatkan Pemerintah, Skemanya G2G atau G2B

Kementerian ESDM menjelaskan skema impor minyak dan LPG melalui BLU Lemigas. Ke depan, unsur pemerintah akan terlibat dalam semua kontrak impor.
Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaiman, mengatakan skema impor itu akan terbagi menjadi government to government (G2G) atau government to business (G2B).
“G2G atau G2B. Tapi ada G-nya ya, jangan lupa. Itu yang penting,” kata Laode di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Senin (2/11).
Sejauh ini, Pertamina masih bisa mengimpor sendiri karena skema baru masih dalam tahap persiapan. Laode menyebut akan ada Peraturan Menteri (Permen) yang mengatur skema impor via BLU Lemigas.
“Sekarang masih berjalan (impor oleh Pertamina). Sekarang kita sedang siapkan tahapan-tahapan menuju ke implementasi. Jadi setelah Perpres kan harus ada Permen untuk merinci secara detail tahapannya seperti apa, mekanismenya seperti apa,” ujarnya.
Sebelumnya, Pertamina menyatakan siap menjalankan kebijakan baru pengadaan minyak mentah, BBM, dan LPG melalui BLU Lemigas yang ditugaskan pemerintah.
Kebijakan ini mengubah mekanisme pengadaan Pertamina yang sebelumnya lewat tender antarbadan usaha atau business to business (B2B).
Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengatakan, perusahaan mendukung penuh Perpres Nomor 107 Tahun 2026 untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global.
“Pertamina mendukung penuh Perpres 107 Tahun 2026 sebagai langkah memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global. Kami berkomitmen menjalankan penugasan dari pemerintah secara profesional dan bertanggung jawab agar pasokan energi bagi masyarakat dan industri tetap terjaga,” kata Simon dalam keterangan resmi, Senin (26/10).
Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, mengatakan perusahaan siap memperkuat koordinasi dengan Kementerian ESDM, BLU Lemigas, SKK Migas, dan pemangku kepentingan terkait sesuai kewenangan masing-masing.
Pertamina juga memastikan kesiapan infrastruktur dan operasional, mulai dari kilang, terminal, hingga jaringan distribusi.
