Kumparan Logo

Musim Hujan Melambat, Bapanas Pastikan Pasokan Beras Masih Terjaga

kumparanBISNISverified-green

·waktu baca 4 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Pekerja mengangkut karung beras di Gudang Bulog DKI Jakarta dan Banten, Kelapa Gading, Jakarta, Senin (29/6/2026). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Pekerja mengangkut karung beras di Gudang Bulog DKI Jakarta dan Banten, Kelapa Gading, Jakarta, Senin (29/6/2026). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Badan Pangan Nasional (Bapanas) merespons proyeksi BMKG yang menyebut musim hujan 2026/2027 melambat. Untuk itu, pasokan beras dipastikan masih ada dalam kondisi yang terjaga.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Hermawan, menjelaskan saat ini ketersediaan beras nasional masih terjaga dan pasokan tidak hanya bergantung pada Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Alih-alih hanya CBP, Hermawan menjelaskan sumber beras utama Indonesia tetap bergantung pada produksi dalam negeri.

“Jadi kita mempunyai dua lapis pengamanan. Pertama, menjaga produksi dan pasokan beras dari petani tetap berjalan. Kedua, CBP digunakan sebagai buffer apabila terjadi gangguan pasokan, distribusi ataupun gejolak harga,” kata Hermawan kepada kumparan.

Hermawan mengutip data BPS bahwa potensi produksi beras pada Juli sampai September 2026 diperkirakan sekitar 9,36 juta ton. Sementara sebagai bantalan, per 18 September 2026 tercatat stok CBP yang dikelola Bulog masih ada sekitar 4,6 juta ton.

Meski demikian, saat ini Bapanas memang serius mencermati proyeksi BMKG terkait awal musim hujan 2026/2027 yang berpotensi mundur. Ia juga menjelaskan bahwa hal itu mungkin saja membuat kalender tanam awal tahun depan bergeser.

“Namun perlu dipahami, mundurnya musim hujan tidak serta-merta berarti pasokan beras nasional akan terganggu. Yang harus kita antisipasi adalah kemungkinan pergeseran kalender tanam yang dapat berpengaruh pada waktu panen, terutama pada awal 2027,” ujarnya.

Dua orang petani memeriksa tanaman padi saat sawahnya mengalami kekeringan di Kecamatan Balongan, Indramayu, Selasa (21/7/2026). Foto: kumparan

Untuk menghadapi 2027, Hermawan menjelaskan Bapanas sekarang justru mengamankan musim tanam akhir 2026. Menurutnya hal itu penting karena keberhasilan tanam pada periode tersebut akan menentukan kesinambungan panen pada awal tahun depan.

Di samping itu, percepatan dan perluasan tanam di wilayah yang masih memiliki ketersediaan air, optimalisasi jaringan irigasi dan sumber air, pompanisasi, serta pemetaan wilayah yang berisiko mengalami kekeringan juga terus didorong.

“Karena itu, untuk produksi 2027 kami tidak ingin berspekulasi dengan angka terlalu dini. Produksi akan sangat tergantung pada realisasi luas tanam, kondisi air dan perkembangan iklim beberapa bulan ke depan. Yang lebih penting, mitigasinya sudah harus dilakukan sekarang agar keterlambatan musim hujan tidak berkembang menjadi keterlambatan tanam dan panen,” kata Hermawan.

Ia juga menjelaskan bahwa Bapanas juga terus melakukan sinkronisasi data produksi, luas tanam, proyeksi panen, stok dan kebutuhan konsumsi melalui Neraca Pangan Nasional. Dengan demikian, jika nantinya terdapat potensi kekurangan di suatu wilayah atau periode tertentu, intervensi Bapanas dapat dilakukan lebih awal.

Masyarakat Tak Perlu Khawatir Stok Beras

Seorang pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Palebon, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (26/2/2025). Foto: Aprillio Akbar/ANTARA FOTO

Secara keseluruhan, Hermawan memastikan pasokan beras nasional saat ini masih aman dan terkendali. Hal ini karena memang pemerintah memang memiliki dua lapis pasokan yang menjadi bantalan pengaman.

Ia berkomitmen untuk terus menjaga produksi, distribusi dan stabilisasi harga secara terukur. Hal itu agar masyarakat tetap memperoleh beras dalam jumlah cukup dan harga yang wajar.

“Jadi masyarakat tidak perlu khawatir dan tidak perlu melakukan pembelian berlebihan. Pemerintah terus memonitor kondisi dari hulu sampai hilir dan akan melakukan intervensi lebih awal apabila ditemukan potensi gangguan pasokan,” imbau dia.

Sebelumnya, BMKG memprediksi awal musim hujan periode 2026/2027 di 529 Zona Musim (ZOM) atau 61,08 persen wilayah Indonesia akan mengalami kemunduran dari rerata klimatologisnya.

Hal itu disebabkan oleh fenomena El Niño dengan intensitas sangat kuat dan Indian Ocean Dipole (IOD) di samudra sekitar Indonesia. Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan pemantauan anomali suhu muka laut di wilayah Nino 3.4 Samudra Pasifik pada akhir bulan Agustus 2026 sebesar +2,83 dengan nilai indeks ENSO periode Juli-Agustus-September (JAS) sebesar +2,63 yang mengindikasikan El Nino sangat kuat.

Sementara itu, di Samudra Hindia tercatat indeks IOD bulan Agustus + 0,376 dan berpeluang menuju fase positif hingga akhir tahun.

“Kombinasi fenomena El Nino dan IOD yang terjadi bersamaan ini memperparah dan memperpanjang periode kekeringan di sebagian besar wilayah Indonesia sehingga musim hujan datang terlambat dan terjadi lebih singkat,” kata Faisal.

Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, menjelaskan awal musim hujan di Indonesia terjadi tidak bersamaan.

“Sebagian besar wilayah baru akan mengawali musim hujan pada bulan November 2026 (185 ZOM/24,66 persen wilayah) dan Desember 2026 (266 ZOM/17,31 persen wilayah),” ujarnya.

Adapun wilayah yang mengalami musim hujan mulai November di antaranya yaitu sebagian Sumatera, sebagian Jawa, sebagian Kalimantan, sebagian Bali, sebagian NTB, sebagian kecil NTT, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku Utara, sebagian Maluku, Papua Barat bagian utara, dan sebagian Papua Selatan.

Sementara musim hujan bulan Desember dialami sebagian Lampung, sebagian besar Jawa, sebagian Kalimantan Selatan (Kalsel), sebagian besar Bali, sebagian besar NTB, sebagian besar NTT, sebagian besar Sulawesi, sebagian Malut, sebagian Maluku, dan Papua Selatan bagian selatan.