Drama Politainment dalam Perspektif Politik dan Diplomasi

Ilustrasi Politainment. Sumber (Pixabay).

Politainment, yaitu gabungan dari "political" dan "entertainment", Dalam politainment, elemen hiburan digunakan dalam konteks politik, dan telah menjadi subjek kajian oleh beberapa ahli politik dan komunikasi seperti David Schultz dan Justus Nieland. Politainment memberi ruang untuk tampil dan mengembangkan strategi komunikasi bagi politisi. Penonton pun diuntungkan karena masalah politik bukan lagi masalah serius yang tak bisa diperbincangkan karena telah diolah dengan penuh drama dan kejutan yg menghibur. Politainment mereduksi segala hal yang penting. Justus Nieland yang mendefinisikan politainment menjadi dua yaitu “hiburan politik” dan “politik yang menghibur”. Politik yang menghibur adalah dimana para kontestan politik masuk ke program-program hiburan di media massa, terutama televisi guna mengkapitalisasi ketenarannya. Sedangkan hiburan politik adalah gimmick yang dilakukan dengan tujuan menghapus jejak masa lalu dan mengaburkan tujuan serta visi-misi dari kontestan politik. Politik bukan lagi masalah program dan data, bukan lagi kredibilitas dan kapabilitas. Mereka (kontestan) lebih berfokus pada bagian-bagian tertentu politik yang bisa menjadi hiburan penonton. Semuanya berfokus pada penggambaran citra sang politisi. Masing-masing bisa memilih sifat gagah, tegas, maupun lembut tergantung strategi dan performa komunikasinya di media. Melalui citra media inilah kita terlibat dalam proses politik. Kita merasa senang, sedih, terharu atau marah oleh aktor-aktor politik yang kita saksikan. Aspek hiburan dari politainment membuat kita kurang berpikir rasional. Sebagaimana sinetron, sikap politik kita ditentukan oleh empati pada tokoh protagonis dan kebencian pada tokoh antagonis.

Sebagai contoh, pada pemilu Filipina tahun 2022, politainment digunakan oleh salah satu calon, Bongbong Marcos, dengan melakukan manuver kampanye untuk merubah citra diktator yang melekat pada dirinya dan keluarganya. Dia tampil dengan citra yang lebih bersahabat selama masa kampanye dan membangun opini baru terkait penggulingan sang ayah dengan menyajikan informasi baru yang menyebut rezim Marcos Sr sebagai zaman keemasan Filipina. Kemenangan Bongbong juga dipengaruhi oleh penyatuan dua dinasti politik di Filipina, dengan memiliki wakil presiden dari klan Duterte, yaitu Sara Duterte-Carpio, putri dari mantan presiden Filipina, Rodrigo Duterte. Tim kampanye Bongbong menggunakan media sosial untuk menjangkau pemilih muda atau gen Z, yang menjadi dominan di Filipina dan aktif di media sosial. Dengan sejumlah manuver politik yang menyasar populasi pemilih terbanyak, Bongbong berhasil menjadi orang nomor satu di Filipina.

Persamaan Politainment di Filipina oleh Bongbong Marcos dan Indonesia?

Gaya kampanye Prabowo yang disebut mirip Bongbong tidak bisa lepas dari perubahan citra diri mereka saat kampanye. Prabowo yang sudah berkali-kali gagal dalam Pilpres lekat dengan citra tegas, kaku, dan militeristik saat ini menampilkan kesan yang lebih cair dan tenang. Dari segi penampilan busana Prabowo juga mengalami perubahan, beberapa waktu lalu dia sempat menarik perhatian publik dengan memposting foto di Instagram miliknya menggunakan hoodie alih-alih baju safari. Kita ketahu bahwa Prabowo juga memiliki sejumlah dugaan pelanggaran HAM di masa lalu, ketika reformasi 1998 bergejolak terkait penculikan aktivis oleh Tim Mawar. gen Z yang saat ini menjadi mayoritas pemilih di Indonesia tidak terlibat atau tahu langsung mengenai peristiwa 1998. Oleh karena itu, untuk menuntup hal tersebut. Hal lain yang paling menarik perhatian masyarakat adalah julukan “gemoy”, istilah anak muda untuk menyebut gemes yang melekat pada dirinya pada masa kampanye Pemilu 2024. Tim kampanye dan pendukung Prabowo secara masif menggunakan istilah itu sebagai ciri khas kubu mereka. Pasangan Prabowo juga memiliki kesamaan dengan Bongbong, ketika dia menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang merupakan anak Presiden Indonesia Joko Widodo. Sara Duterte-Carpio yang juga merupakan anak dari Presiden Filipina terdahulu, Rodrigo Duterte. Berdasarkan hasil rekapitulasi DPT KPU mayoritas pemilih Pemilu 2024 didominasi kelompok milenial dan Gen Z. Sebanyak 66 juta lebih adalah pemilih generasi milenial dan sejumlah 46 juta lebih merupakan pemilih Gen Z. Tentu dengan memanfaatkan media, para politisi itu akan membalut dirinya sedemikian rupa dengan simbol-simbol selebritas, pesona, dan gaya ala anak muda demi meraih simpati mereka.

Adakah kemungkinan kesamaan pola kontestasi politik menjadi alat tukar kerjasama berdasarkan Geopolitik?

Pada tahun 2023, AS dan pemerintahan Marcos menyelesaikan perjanjian yang memungkinkan militer AS mengakses empat pangkalan militer tambahan di Filipina melalui Persetujuan Kerja Sama Pertahanan yang Ditingkatkan (EDCA). Sebelumnya, Duterte telah melakukan kunjungan ke China pada Juli 2023 untuk bertemu Presiden Xi Jinping. Dalam pertemuan tersebut, Xi mengajak Duterte untuk meningkatkan kerja sama bilateral karena Presiden Marcos dinilai lebih mendekati AS, terutama terkait sengketa wilayah di Laut Cina Selatan.

Hubungan keterkaitan Indonesia dengan tensi geopolitik ini menjadi relevan karena Presiden Indonesia, Joko Widodo, memiliki hubungan khusus dengan China, termasuk dalam bidang teknologi, perdagangan, dan investasi. Pada bulan Juli 2023, BUMN Indonesia menandatangani kerjasama proyek dengan Filipina senilai 8,5 triliun rupiah untuk pembangunan rel kereta api sepanjang 1,2 kilometer dan jalur kereta api sepanjang 5,8 kilometer. Kemudian, pada Rabu, 10 Januari 2024, Presiden Jokowi bertemu dengan Presiden Filipina Ferdinand Bongbong Marcos dalam rangka peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Filipina. Keduanya sepakat untuk memperkuat kerja sama perbatasan, termasuk melakukan patroli bersama dan menyelesaikan batas landas kontingen kedua negara. Selain itu, Jokowi meminta dukungan Filipina terkait special safeguard measure untuk produk kopi Indonesia guna meningkatkan keamanan dalam kerja sama perdagangan.

Selain aspek politik dan ekonomi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Ferdinand Bongbong Marcos juga sepakat untuk memperkuat kesatuan sentralitas ASEAN. Dalam konteks ini, tidaklah tidak mungkin bahwa Jokowi mendapatkan dukungan penuh dari Filipina untuk kerja sama bilateral, yang dapat mengarah pada upaya mendekatkan Filipina ke arah Cina. Hal ini menjadi bagian dari strategi Cina dalam melakukan penyeimbangan kekuatan di ASEAN dengan memperkuat hubungan dengan negara-negara seperti Indonesia dan Filipina yang memiliki peran penting di kawasan tersebut. Kesamaan pola komunikasi politik antara Jokowi dan Marcos menjadi jembatan awal untuk memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara.

Dalam Hubungan Internasional, terdapat Balance of Power Theory (teori keseimbangan kekuatan). Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa negara-negara cenderung mencari keseimbangan kekuatan dalam sistem internasional untuk menjaga keamanan dan stabilitas. Konsep ini menggambarkan situasi di mana negara-negara atau kelompok negara saling bersekutu atau berkompetisi untuk mempertahankan atau memperoleh kekuasaan yang seimbang dalam sistem internasional.

Upaya untuk mencapai keseimbangan kekuatan dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk pembentukan aliansi, pengembangan kekuatan militer, diplomasi, atau strategi lainnya. Dalam teori ini, ketidakseimbangan kekuatan dapat menyebabkan konflik atau perang karena negara yang dominan cenderung memanfaatkan kekuasaannya untuk memaksakan kepentingannya kepada negara-negara lain. Sebaliknya, keseimbangan kekuatan dianggap dapat mendorong stabilitas dan perdamaian, karena negara-negara memiliki kepentingan yang seimbang dan tidak ada yang mendominasi yang lainnya. Kondisi politik dalam negeri dan luar negeri Filipina saat ini sedang tidak baik-baik saja, dimana ada isu besar antar kubu, Bongbong dan Dutere. Saling dukung kekuatan Internasional sampai Isu Amandemen Peraturan menjadi akar konflik yang terjadi.

Seandainya pasangan Prabowo-Gibran Memenangkan Kontestasi, apakah kondisi Indonesia akan sama dengan kondisi di Filipina?

Prabowo mengaku hidupnya berkiblat ke Barat. “Dari umur 6 sampai 16 tahun saya tinggal di negara Barat, di Inggris dan Amerika,” kata dia saat bertandang ke kantor Tempo, Rabu 9 Oktober 2013. “Saya memang masuk AKABRI. Saya lulus, sebelum dan sesudahnya saya banyak bersekolah di Barat. Saya elite Indonesia yang berkiblat ke Barat, kagum pada Barat, besar di alam itu. Jadi, saya besar dengan nilai Barat, nilai modern. Prabowo ingin Indonesia berkiblat ke sana jika ingin maju. “Kita harus westernisasi, harus adopt (menyerap) nilai-nilai Barat.” Ujar Prabowo. Diperkuat lagi pada pada 24 Agustus 2023 Menhan RI Prabowo mengunjungi Menhan AS Lloyd J Austin III. Departemen Pertahanan AS kemudian merilis siaran pers yang menyatakan bahwa Prabowo sepemikiran dengan AS dalam hal memandang klaim China terhadap Laut China Selatan (LCS). Hal ini Prabowo agak bersebrangan dengan Jokowi, dimana dalam program hilirisasi Nikel yang dilakukan Jokowi serta program kereta cepat dan banyak kerjasama lainnya yang lebih condong ke China. Akan tetapi dalam kampanyenya salah satu jargon Prabowo adalah keberlanjutan yang sudah digagas oleh Jokowi. Bahkan terkesan kebijakan kebijakan Prabowo nantinya bersifat Jokowi-sentris. Dalam analogi ini penulis melihat adanya potensi tegangnya Politik dalam Negeri dan Luar Negeri, seandainya ada pembelahan keberpihakan. Sedangkan Konsep politik Luar negeri Indonesia bersifat bebas aktif. Dalam artian, diplomasi yang dilakukan dengan mendorong negara untuk menjaga kedaulatan, kebebasan, dan kepentingan nasionalnya dan tetap menjalin kerja sama dan kemitraan dengan berbagai negara, tanpa mengambil sikap yang ekstrem atau mengikuti salah satu blok kekuatan.

Banyak kesamaan dan kemiripan Indonesia Dengan Filipina, adanya dinasti politik yang disebabkan biaya politik yang membatasi politisi-merit-system. Sementara itu, para dinasti didukung oleh kekuatan finansial para pemodal dan anggota lainnya yang sudah duduk di jabatan-jabatan politik. Kemudian di Filipina juga terdapat krisis identitas Partai politik sehingga kerjasama politik cenderung dijalankan oleh klan-klan tertentu tanpa memandang parpol. Belajar Kondisi Filipina, sebaiknya aktor politik lebih fokus memperkuat institusi demokrasi daripada "jualan" sosok atau figur.

Dalam prosesnya pencalonan Prabowo-Gibran sangat

menuai polemik yang luar biasa mengguncang Demokrasi. Mulai dari Pelanggaran Etik MK, Pelanggaran etik KPU, penyalahgunaan wewenang Jokowi dengan pembagian bansos yang diklaim bantun presiden sehingga membengkaknya anggaran Bansos. Tidak netralnya pejabat-pejabat pemerintah baik birokrasi atau aparat Kepolisian, serta represivitas terhadap Civitas Academica dalam menyuarakan pendapat. Kelompok masyarakat harus cukup kuat untuk membangun counter narasi dan membendung politik uang yang berkedok bansos dalam kontestasi politik serta memperkuat memori menolak lupa. Kesampingkan mendewakan individu dan calon, lihatlah kualitas dan kapasitas institusi politiknya. Agar kita tidak terjebak dalam kegagalan politainment yang akan menjadi bola salju dalam golombang pergolakan rakyat. Jangan pernah jadikan Politik sebagai hiburan, tetapi jadikan sebuah pijakan untuk menentukan arah keberlangsungan bangsa melalui pergantian kepemimpinan.