Konten dari Pengguna

Ketika Kota Kecil St. Albans Menantang Hegemoni Ponsel Pintar

Arif Perdana

Arif Perdana

Arif adalah Dosen Digital Strategy & Data Science di Monash University. Dia memiliki pengalaman akademis, industri, dan konsultansi di berbagai negara.

·waktu baca 5 menit

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Arif Perdana tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

St. Albans, UK, Kota Kecil yang Menantang Hegemoni Ponsel. Gambar dibuat dengan GPT 4o
zoom-in-whitePerbesar
St. Albans, UK, Kota Kecil yang Menantang Hegemoni Ponsel. Gambar dibuat dengan GPT 4o

Di tengah lanskap digital yang kian mencengkeram kehidupan anak-anak, secercah harapan muncul dari sebuah kota tenang di Inggris. St. Albans, dengan bangunan-bangunan bata merahnya yang klasik dan pepohonan rindang di tepi jalan, mencoba melakukan sesuatu yang radikal, kota ini berupaya membebaskan anak-anak di bawah usia 14 tahun dari belenggu smartphone. Setahun berlalu sejak para guru di kota ini menyerukan kepada para orang tua untuk tidak memberikan ponsel pintar kepada anak-anak usia sekolah dasar. Sebuah inisiatif yang awalnya dipandang sebelah mata, kini mulai menunjukkan geliat perubahan. Inisiatif ini memantik perdebatan sengit tentang dampak teknologi terhadap tumbuh kembang generasi muda.

Langkah berani St. Albans bermula dari keresahan mendalam para pendidik. Matthew Tavender, kepala sekolah Cunningham Hill, menjadi salah satu motor penggerak perubahan ini. Ia menyaksikan langsung bagaimana adiksi terhadap smartphone menggerogoti konsentrasi, interaksi sosial, dan bahkan kesehatan mental para muridnya. Kisah tentang foto pribadi yang disebarkan secara luas di kalangan siswa, hingga keterlibatan pihak kepolisian, menjadi salah satu pemicu utama.

"Dulu, 15 tahun lalu, tidak terbayangkan seorang guru harus berurusan dengan polisi terkait penyebaran gambar tidak senonoh di kalangan siswa," ungkap Tavender dengan nada prihatin.

Keresahan Tavender menemukan resonansi dalam penelitian Jonathan Haidt, seorang psikolog sosial Amerika. Dalam bukunya, The Anxious Generation, Haidt menggarisbawahi korelasi antara lonjakan kasus depresi dan kecemasan pada remaja dengan masifnya penggunaan ponsel pintar dan media sosial sejak sekitar tahun 2010. Data di Amerika Serikat menunjukkan peningkatan lebih dari 50% pada kasus depresi dan kecemasan remaja, serta lonjakan 131% pada tingkat bunuh diri anak perempuan usia 10–14 tahun. "Masa kanak-kanak berbasis ponsel yang terbentuk sekitar 12 tahun lalu membuat anak-anak sakit dan menghambat perkembangan mereka menuju kedewasaan yang matang," tulis Haidt.

Seruan dari St. Albans bak gayung bersambut. Kisah ini menyebar luas, dari media nasional Inggris hingga mancanegara. Publik di Singapura, Australia, hingga Afrika Selatan menaruh perhatian pada upaya sebuah kota kecil melawan dominasi perusahaan teknologi raksasa.

Setahun kemudian, St. Albans memang belum sepenuhnya bebas dari smartphone untuk anak di bawah 14 tahun. Namun, perubahan signifikan mulai terlihat. Di sekolah Cunningham Hill, survei menunjukkan penurunan drastis kepemilikan smartphone di kalangan siswa kelas 6 (usia 10–11 tahun), dari 75% pada Desember 2023 menjadi hanya 12% setahun kemudian. Tren serupa juga dilaporkan oleh kepala sekolah lain di kota ini. Tavender berharap gerakan ini akan terus berlanjut hingga anak-anak didiknya memasuki sekolah menengah. Ia bahkan memimpikan sebuah masa di mana melihat seorang anak membawa smartphone di St. Albans akan menimbulkan keterkejutan, layaknya melihat anak kecil merokok.

Namun, perjalanan menuju St. Albans yang "bebas smartphone" tidaklah mudah. Tantangan terbesar adalah mengubah pola pikir dan kebiasaan orang tua. Pertemuan-pertemuan dengan orang tua murid menjadi ajang diskusi yang hangat, bahkan terkadang diwarnai perdebatan. Seorang ayah sempat menuduh para guru anti-teknologi. Namun, sebagian besar orang tua menunjukkan optimisme dan keinginan untuk bertindak. Ketidakberdayaan mereka di hadapan gempuran teknologi akhirnya menemukan wadah aksi nyata.

Surat bersama dari konsorsium sekolah dasar di St. Albans menjadi deklarasi penting. Mereka tidak melarang penggunaan ponsel biasa yang hanya berfungsi untuk menelepon dan mengirim pesan singkat. Target utama adalah smartphone dengan akses internet yang dianggap lebih adiktif dan berpotensi membawa dampak negatif lebih besar. Mereka menyerukan kepada para orang tua untuk "menolak tekanan" dari anak-anak dan bekerja sama untuk "mengubah ekspektasi dan menghilangkan tekanan sosial teman sebaya".

Justine Elbourne-Cload, kepala sekolah, menekankan bahwa inisiatif ini bukan semata-mata melarang, tetapi menunda pemberian smartphone hingga usia yang lebih matang. "Ketika Anda siap anak Anda berhenti menjadi anak-anak, berikan mereka smartphone," ujar Tavender dalam sebuah pertemuan dengan orang tua, mengutip materi dari gerakan Smartphone Free Childhood.

Ia menyoroti bahaya aplikasi pesan instan seperti WhatsApp, terutama dengan fitur grup yang semakin besar, yang berpotensi menjadi sarana penyebaran konten negatif dan interaksi yang tidak sehat. Kisah-kisah memprihatinkan tentang anak-anak usia 10 tahun yang dimintai foto tidak senonoh, atau grup obrolan yang disusupi orang dewasa dengan konten pornografi dan kekerasan, menjadi argumen kuat di balik seruan ini.

"Kita tidak bisa mengelola itu sebagai orang tua. Tapi kita juga tidak bisa mengatakan tidak bisa berbuat apa-apa, karena kita bisa," tegas Tavender.

Di balik keberhasilan awal St. Albans, terselip ironi dan tantangan struktural. Banyak dari keberhasilan ini bersandar pada komunitas kelas menengah yang memiliki akses terhadap alternatif digital seperti laptop, tablet, dan pengasuhan bersama. Di tempat lain, mana saja, termasuk Indonesia, urbanisasi dan tekanan ekonomi sering mendorong orang tua memberikan smartphone sebagai “pengasuh digital.”

Namun, ada catatan kritis. Inisiatif ini lebih mudah diadopsi di komunitas kelas menengah seperti St Albans, yang memiliki sumber daya untuk alternatif seperti laptop atau tablet. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, smartphone sering menjadi satu-satunya akses ke internet untuk tugas sekolah. Haidt mencatat bahwa anak dari keluarga miskin menghabiskan lebih banyak waktu di layar, memperlebar kesenjangan digital. Di Indonesia, survei APJII 2024 menunjukkan 60% anak di pedesaan mengakses internet hanya melalui smartphone, membuat larangan total sulit diterapkan. Solusinya bukan larangan semata, tetapi regulasi yang lebih ketat dan edukasi digital yang inklusif.

Tantangan ke Depan

St Albans bukan akhir cerita. Sekolah menengah di kota ini belum sepenuhnya bergabung, dan gerakan ini masih terbatas di tenggara Inggris. Kritikus seperti Rachel Sylvester menyebut larangan ini “gimmick,” berargumen bahwa sekolah harus mengajarkan literasi digital, bukan melarang teknologi. Ada benarnya: di era kecerdasan buatan dan disinformasi, anak-anak perlu belajar menavigasi dunia digital secara kritis. Namun, argumen ini mengabaikan realitas bahwa otak anak di bawah 14 tahun belum siap menghadapi kompleksitas media sosial tanpa panduan ketat.

Di tingkat global, perusahaan teknologi seperti Meta terus menurunkan batas usia pengguna WhatsApp, mengabaikan kekhawatiran orang tua. Undang-Undang Keamanan Online 2023 Inggris, yang akan berlaku pada Juli 2025, menjanjikan perlindungan dari konten berbahaya, tetapi banyak yang merasa aturannya masih lemah. Di Indonesia, UU Perlindungan Data Pribadi 2022 belum cukup efektif mengatasi penyalahgunaan data anak di platform digital. Tanpa tekanan kolektif kepada pemerintah dan perusahaan teknologi, inisiatif seperti St Albans hanya akan menjadi oase di tengah gurun digital.

Panggilan untuk Bertindak

St Albans adalah pengingat bahwa teknologi bukan takdir. Dengan keberanian, komunitas kecil ini mengubah norma, mengembalikan masa kecil kepada anak-anaknya. Namun, ini juga panggilan untuk refleksi: apakah kita cukup peduli untuk menunda pemberian smartphone? Apakah kita mampu menjadi teladan, melepaskan ponsel demi waktu bersama anak? Dan yang terpenting, akankah kita menuntut tanggung jawab dari raksasa teknologi yang mengambil keuntungan dari kerentanan anak-anak kita?

Sebagai orang tua, pendidik, atau warga masyarakat, kita punya pilihan. Kita bisa mengikuti arus, membiarkan anak-anak tenggelam dalam lautan notifikasi, atau kita bisa belajar dari St Albans: menetapkan batas, membangun komunitas, dan mengembalikan keajaiban masa kecil. Pilihan itu ada di tangan kita. Mungkin kita perlu menyingkirkan ponsel sejenak dan mendengarkan kicau burung, atau lebih baik lagi, tawa anak-anak kita.