Adaptasi & Mitigasi Perubahan Iklim: Siapkah Pemerintah Daerah?

PENGANTAR

Perubahan iklim merupakan isu global dan telah menjadi isu penting dunia. Karenanya Indonesia ikut meratifikasi Paris Agreement tentang Perubahan Iklim. Perubahan iklim yang disebabkan oleh pemanasan global menimbulkan dampak pada berbagai perubahan terhadap bumi. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi tetapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia, seperti kualitas dan kuantitas air, habitat, hutan, kesehatan, lahan pertanian dan ekosistem wilayah pesisir.

Indonesia rentan terhadap dampak perubahan iklim seperti kenaikan muka air laut, kebakaran lahan yang menyebabkan meningkatnya emisi gas rumah kaca.

Secara demografi, penduduk Indonesia yang tinggal di kawasan bencana meningkat, baik pemukiman sepanjang aliran sungai, daerah pesisir, maupun daerah tangkapan air bagian hulu. Letak Indonesia, antara pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik, menyebabkan jalur subduksi aktif menimbulkan frekuensi kegempaan tinggi.

Secara geografis, Indonesia daerah tropika basah, hingga berpotensi hujan dengan intensitas tinggi. Potensi ini didukung ancaman badai tropis di utara Australia dan Filipina, hingga berpotensi banjir dan gelombang laut tinggi. Pemerintah pusat terus mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

PERMASALAHAN

Keterbatasan aspek pendanaan, teknologi dan kapasitas kelembagaan serta sumber daya manusia menjadi permasalahan klasik dalam program adaptasi dan miitigasi perubahan iklim di pemerintahan daerah.

Dengan kondisi tersebut, tidak heran jika saat mengalami iklim yang ekstrim, mudah menimbulkan bencana dan tidak siap dengan bencana tersebut yang berakibat timbulnya banyak kerugian kepada manusia dan lingkungan.

Komitmen pemerintah daerah minim alias tak masuk prioritas dalam mengalokasikan dana penanggulangan bencana. Kondisi ini menyebabkan kegiatan pengurangan risiko bencana di daerah tidak terencana baik.

Menurut Budi Sulistyono, perwakilan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi). Masih banyak kabupaten/kota di Indonesia, atau lebih 50% belum memasukkan program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Budi, juga Bupati Ngawi mengatakan, perencanaan pembangunan sensitif risiko iklim dan bencana menjadi kunci agar masyarakat lebih siap. Antarlembaga dan sektor, katanya, pemerintahan harus saling terkoneksi agar bersama-sama menghadapi perubahan iklim di daerah.

Dengan berbagai risiko iklim dan kerentanan di Indonesia, sudah saatnya pemerintah daerah bertindak cepat menyusun rencana pembangunan berkelanjutan dengan memprioritaskan sektor-sektor paling rawan terdampak perubahan iklim.

REKOMENDASI

1. Program adaptasi dan migitasi perubahan iklim tersebut dikembangkan melalui pendekatan Multi Stakeholder Forum (MSF), yaitu melaksanakan program melalui pendekatan multipihak dengan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam melaksanakan kerja-kerja konkrit untuk mengurangi laju perubahan iklim.

2. Kapital dan jejaring sosial perlu dilibatkan untuk melakukan adaptasi perubahan iklim dan bencana terutama di daerah. Seperti di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur, masyarakat adat dan pemuka agama merupakan modal sosial yang kuat. Suara mereka lebih didengar oleh masyarakat daripada melalui sosialisasi formal dari aparat pemerintah meskipun sosialisasi formal harus tetap dilaksanakan.

3. Penelitian kerentanan perubahan iklim atau bencana disarankan untuk dikawal agar pemerintah daerah benar-benar mengaplikasikan adaptasi sesuai hasil penelitian.

4. Mengintegrasikan strategi kebijakan adaptasi dan pengurangan risiko bencana dan teknis adaptasi yang telah dan sedang dilakukan oleh berbagai sektor