Ketertinggalan Kalbar dalam Pembangunan Manusia

Ilustrasi IPM (Sumber: boomlive.in)

Seiring dengan perubahan waktu, paradigma pembangunan yang dianut juga mengalami perubahan. Sebelum tahun 1990, ukuran utama yang sangat penting dalam pembangunan adalah pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Namun, kedua indikator tersebut belum menjelaskan fakta bahwa tujuan dari pembangunan adalah untuk memberi manfaat bagi masyarakat.

Disisi lain, penilaian kinerja yang hanya mendasarkan pada indikator ekonomi sering menimbulkan penafsiran yang keliru sebab ada aspek penting lain yang tidak tergambarkan oleh indikator tersebut.

Bahkan, ditemukan beberapa negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi juga disertai dengan tingginya pengangguran dan kemiskinan, rendahnya tingkat kesehatan, dan masalah sosial lain yang berhubungan dengan manusia.

Menjelang tahun 1990, perhatian dunia berubah dari pembangunan ekonomi menjadi pembangunan manusia. Dunia internasional mulai menyadari bahwa manusia merupakan input sekaligus menjadi tujuan dalam pembangunan.

Untuk menanggapi isu yang sedang berkembang pada saat itu, United Nations Development Programme (UNDP) kemudian menerbitkan suatu laporan. Dalam laporannya, UNDP menegaskan bahwa manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya.

Oleh karena itu, tujuan utama dari pembangunan adalah untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi masyarakat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif.

Ide dasar pembangunan manusia adalah memposisikan manusia sebagai aset bangsa yang sesungguhnya dan menciptakan pertumbuhan dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukan bahwa pembangunan manusia sejatinya menempatkan manusia sebagai tujuan akhir, sekaligus menjadi input pembangunan.

Perubahan paradigma pembangunan ini juga berimbas pula ke Indonesia. Saat ini, prioritas pembangunan pemerintah yang dinyatakan dalam Nawacita juga mengangkat pembangunan manusia sebagai isu penting yang harus diperhatikan.

Butir kelima Nawacita menegaskan bahwa pemerintah akan memprioritaskan peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia. Hal ini diwujudkan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar” dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program “Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera”.

Pengukuran Pembangunan Manusia

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan proses pembangunan yang berorientasi pada manusia, pada tahun 1990, UNDP mengembangkan suatu indeks yang dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Konsep pembangunan manusia diukur dengan menggunakan pendekatan tiga dimensi dasar manusia, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak.

Dimensi umur panjang dan sehat diwakili oleh indikator Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir. Adapun AHH saat lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH saat lahir mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.

Kemudian, dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak berusia 7 tahun ke atas di masa mendatang. Sementara itu, RLS didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal.

Selanjutnya, dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dimensi ini dapat tercermin melalui angka Pengeluaran per Kapita, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan kemampuan daya beli.

Sejak tahun 1996, IPM di Indonesia mulai dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tiga tahun sekali. Namun, karena semakin meningkatnya kebutuhan Pemerintah, terutama untuk menghitung Dana Alokasi Umum (DAU), maka mulai tahun 2004 IPM dihitung setiap tahun.

Selanjutnya, sejak tahun 2015, indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM di Indonesia sudah mengacu pada metode baru yang diterapkan oleh UNDP dengan beberapa penyesuaian.

Capaian IPM di Kalbar

Pembangunan manusia merupakan isu strategis yang capaiannya perlu dipantau. Untuk memonitor pencapaian pembangunan manusia antarwilayah di Indonesia, selain menghitung IPM secara nasional, BPS juga menghitung IPM pada tingkat provinsi tak terkecuali Provinsi Kalimantan Barat.

IPM terakhir yang dirilis oleh BPS adalah tahun 2019. Pada tahun tersebut IPM Kalbar mencapai 67,65 poin yang berarti masih dalam kategori “Sedang”. Jika dibandingkan dengan provinsi lainnya, maka IPM Kalbar berada pada peringkat kelima terendah secara nasional.

Selain itu, capaian IPM Kalbar selama periode 2015-2019 selalu berada dibawah IPM nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Provinsi Kalbar masih tertinggal dibandingkan dengan provinsi lainnya.

Jika dilihat dari capaian dimensi umur panjang dan sehat yang diwakili AHH, maka AHH saat lahir di Kalbar pada tahun 2019 adalah sebesar 70,56 tahun. Dengan capaian ini berarti rata-rata penduduk Kalbar yang lahir pada tahun 2019 diperkirakan akan dapat hidup sampai dengan usia 70 tahun.

Kemudian, capaian dimensi pengetahuan yang diwakili oleh angka RLS dan HLS. Angka RLS Kalbar pada 2019 adalah 7,31 tahun. Angka tersebut berarti rata-rata penduduk Kalbar yang berusia 25 tahun ke atas menyelesaikan sekolah sampai kelas VII SMP/sederajat. Angka ini mengalami peningkatan hanya sebesar 0,38 tahun dibanding 2015 (6,93 tahun).

Sementara untuk angka HLS Kalbar pada 2019 adalah 12,58 tahun. Ini berarti lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun ke atas di masa mendatang adalah selama 12,58 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai Perguruan Tinggi semester pertama. Angka ini jika dibandingkan dengan 2015 (12,25 tahun) hanya mengalami peningkatan sebesar 0,33 tahun.

Terakhir, dimensi standar hidup layak yang diwakili angka Pengeluaran per Kapita. Pada tahun 2019, Pengeluaran per Kapita masyarakat Kalbar mencapai Rp9,05 juta per tahun. Artinya, total pengeluaran masing-masing penduduk untuk memenuhi segala kebutuhannya baik makanan maupun nonmakanan selama tahun 2019 adalah Rp 9,05 juta.

Upaya Peningkatan IPM

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga dimensi esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan capaian setiap komponennya. Apabila suatu daerah memiliki IPM rendah, maka perlu dilihat mana dari tiga dimensi tersebut yang menjadi penyebabnya.

Selama periode 2015-2019, dari tiga dimensi penyusun IPM Kalbar, capaian untuk tiap dimensi selalu berada di bawah angka nasional. Ini berarti pembangunan manusia di Kalbar cukup tertinggal dari semua dimensi.

Selama periode 2015-2019, capaian dimensi pengetahuan dan standar hidup layak di Kalbar menunjukkan kondisi yang cukup jauh dibanding provinsi lainnya. Bahkan pada regional Pulau Kalimantan, Provinsi Kalbar menjadi yang terendah untuk pencapaian kedua dimensi tersebut dengan selisih cukup signifikan.

Dari ulasan tersebut, dapat terlihat bahwa rendahnya capaian IPM Kalbar karena rendahnya capaian dari dimensi pengetahuan dan standar hidup layak. Oleh karena itu, pemerintah selayaknya memberikan perhatian yang lebih pada peningkatan dimensi pengetahuan dan standar hidup layak. Namun, tanpa mengesampingkan pembangunan pada dimensi umur panjang dan hidup sehat.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan capaian dimensi pengetahuan adalah dengan menggalakkan wajib belajar 12 tahun baik bagi penduduk usia sekolah maupun penduduk yang sudah melewati usia sekolah dengan kejar paket C.

Sementara itu, untuk meningkatkan capaian dimensi standar hidup layak dapat dilakukan dengan program yang bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat. Adapun program yang telah dijalankan seperti program keluarga harapan (PKH), rastra, dan lain-lain sebaiknya rutin dilakukan pengawasan langsung oleh pemerintah setempat.

Dengan adanya pengawasan langsung dari pemerintah setempat diharapkan bantuan yang ada bisa tersalurkan kepada orang yang tepat sehingga bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan demikian, capaian dimensi standar hidup layak akan meningkat dan akhirnya berdampak pada meningkatnya IPM di Provinsi Kalbar.

Penulis: Arif Rahman, Statistisi Ahli Pertama BPS