Apakah Bikini Bottom Membutuhkan Hobbesian Leviathan?
Dosen Jurusan Hubungan Internasional Universitas Riau
·waktu baca 8 menit
Tulisan dari Arif Wicaksa tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Bayangkan Bikini Bottom sebagai sebuah masyarakat tanpa aturan yang mengikat, tanpa otoritas yang mampu menegakkan peraturan, dan tanpa mekanisme yang efektif untuk menyelesaikan konflik. SpongeBob dapat bekerja sesuka hati di Krusty Krab, Squidward bisa membalas gangguan tetangganya tanpa akibat yang jelas, sementara Plankton bebas mencuri resep rahasia Krabby Patty demi kepentingannya sendiri. Dalam situasi seperti ini, apakah kehidupan masyarakat Bikini Bottom akan tetap berjalan dengan damai? Atau justru berubah menjadi arena persaingan bahkan kerusuhan tanpa akhir, tempat setiap individu berusaha melindungi kepentingannya sendiri? Pertanyaan tersebut mungkin terdengar aneh, mengingat Bikini Bottom merupakan dunia fiksi yang penuh cerita humor dan karakter eksentrik. Namun, di balik kelucuan sehari-harinya, masyarakat bawah laut ini menyimpan persoalan mendasar dalam ilmu politik dan hubungan internasional yaitu bagaimana ketertiban dapat dipertahankan ketika kepentingan individu saling bertentangan?
PerbesarPertanyaan diatas mengingatkan kita pada pemikiran Thomas Hobbes dalam karyanya yang berjudul Leviathan, khususnya mengenai kebutuhan akan kekuasaan politik bersama untuk mencegah masyarakat terjerumus ke dalam konflik. Dengan menggunakan Bikini Bottom sebagai ilustrasi, kita dapat menguji apakah ketertiban memang membutuhkan penguasa yang kuat, sekaligus mempertanyakan risiko yang muncul ketika kekuasaan tersebut tidak memiliki batas.
Ketika Kepentingan Pribadi Mengancam Ketertiban
Dalam Leviathan, Hobbes menggambarkan keadaan alamiah (state of nature), yaitu kondisi hipotetis imajiner ketika tidak terdapat kekuasaan bersama yang mampu mengendalikan perilaku manusia. Dalam keadaan tersebut, setiap individu memiliki kebebasan untuk mempertahankan dirinya dan mengejar kepentingannya. Masalahnya, kebebasan yang dimiliki setiap orang juga dapat mengancam keamanan orang lain. Ketika tidak ada otoritas yang menjamin kepatuhan terhadap kesepakatan, rasa takut, ketidakpercayaan, dan persaingan dapat berkembang menjadi konflik. Hobbes merangkum kondisi ekstrem tersebut melalui gagasannya tentang perang setiap orang melawan setiap orang (war of all against all). Perang dalam pengertian ini tidak harus berarti pertempuran yang berlangsung terus-menerus, tetapi juga mencakup situasi ketika tidak ada jaminan keamanan dan setiap individu harus selalu bersiap menghadapi ancaman.
Bikini Bottom dapat menjadi gambaran sederhana untuk memahami persoalan tersebut. Plankton, misalnya, berulang kali berusaha mencuri resep rahasia Krabby Patty untuk mengembangkan bisnisnya. Dari sudut pandang kepentingan pribadi, tindakannya dapat dipahami sebagai upaya mengejar keuntungan. Namun, ketika kepentingan tersebut dijalankan dengan mengabaikan hak orang lain, persaingan bisnis berubah menjadi ancaman terhadap keamanan dan kepercayaan. Konflik juga terlihat dalam hubungan antara SpongeBob dan Squidward. SpongeBob sering mengganggu ketenangan Squidward tanpa menyadari dampak perilakunya. Meskipun konflik mereka umumnya bersifat komedi, situasi tersebut memperlihatkan bagaimana perbedaan kepentingan dapat menimbulkan gesekan dalam kehidupan bersama.
Tentu saja, Bikini Bottom tidak sepenuhnya menyerupai keadaan alamiah menurut Hobbes. Masyarakatnya telah memiliki institusi, pekerjaan, kebiasaan sosial, dan figur otoritas. Namun, ilustrasi tersebut membantu menunjukkan bahwa keberadaan individu yang memiliki kepentingan berbeda tidak otomatis menghasilkan ketertiban. Tanpa aturan yang jelas dan mekanisme penyelesaian konflik yang andal dan dapat dipercaya, kehidupan bersama berisiko bergantung pada kemampuan masing-masing pihak untuk memaksakan kehendaknya.
Leviathan: Siapa yang Berhak Mengatur Bikini Bottom?
Bagi Hobbes, jalan keluar dari ketidakamanan adalah pembentukan kekuasaan bersama melalui kesepakatan antarmanusia. Individu bersedia membatasi sebagian kebebasannya dan memberikan kewenangan kepada penguasa, institusi negara misalnya, agar tercipta keamanan yang lebih terjamin. Penguasa tersebut, yang dilambangkan Hobbes dengan Leviathan, memiliki kekuatan untuk menetapkan aturan, menjatuhkan hukuman, dan memastikan bahwa kesepakatan dipatuhi.
Dalam konteks Bikini Bottom, Leviathan dapat dibayangkan sebagai pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum, melindungi warga, serta menyelesaikan perselisihan dan sengketa. Ketika Plankton mencuri resep Krabby Patty, misalnya, penyelesaiannya tidak seharusnya bergantung pada kemampuan Tuan Krabs untuk membalas tindakan tersebut. Sebaliknya, diperlukan mekanisme hukum yang dapat memeriksa pelanggaran dan memberikan sanksi secara konsisten. Kehadiran otoritas juga penting untuk mengatasi konflik sehari-hari. Tanpa mekanisme penyelesaian sengketa, Squidward mungkin harus menghadapi gangguan SpongeBob dengan caranya sendiri. Dalam masyarakat yang memiliki aturan, persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui norma mengenai kebisingan, penghormatan terhadap ruang pribadi, atau mediasi antartetangga. Namun, muncul pertanyaan penting: siapa yang berhak menentukan aturan dan menghukum pelanggaran?
Dalam pemikiran Hobbes, legitimasi kekuasaan politik berhubungan erat dengan kebutuhan manusia akan perlindungan. Otoritas tidak sekadar dibutuhkan karena mampu memerintah, tetapi karena keberadaannya memungkinkan masyarakat keluar dari ketidakamanan. Meskipun demikian, penerapan gagasan ini dalam Bikini Bottom tetap membutuhkan pertimbangan mengenai siapa yang mengawasi penguasa, bagaimana keputusan dibuat, dan apakah hukum berlaku secara setara. Bayangkan jika Tuan Krabs, karena kekayaannya, memperoleh kekuasaan untuk menentukan seluruh aturan ekonomi Bikini Bottom. Ia mungkin menetapkan kebijakan yang menguntungkan Krusty Krab sekaligus merugikan pesaingnya. Dalam situasi tersebut, aturan tidak lagi menjadi instrumen untuk melindungi masyarakat, melainkan alat untuk mempertahankan kepentingan penguasa. Dengan demikian, kebutuhan akan otoritas tidak serta-merta membenarkan semua bentuk kekuasaan. Persoalannya bukan hanya apakah Bikini Bottom membutuhkan Leviathan, tetapi juga bagaimana memastikan bahwa kekuasaan yang dibentuk benar-benar menghasilkan keamanan bagi masyarakat, bukan sekadar keuntungan bagi pihak yang memerintah.
Ketertiban atau Kebebasan?
Pemikiran Hobbes mengandung perdebatan mendasar antara kebebasan individu dan kebutuhan akan keamanan. Jika setiap orang diberikan kebebasan tanpa batas, masyarakat berisiko terjerumus ke dalam konflik. Sebaliknya, apabila penguasa memiliki kewenangan yang terlalu luas, masyarakat dapat kehilangan ruang untuk menentukan kehidupannya sendiri. Dalam Bikini Bottom, persoalan ini dapat digambarkan melalui kemungkinan munculnya pemerintahan yang mengatur hampir seluruh aspek kehidupan warga. Demi mencegah pencurian, misalnya, penguasa mungkin mengawasi setiap kegiatan penduduk. Demi menjaga ketenangan, pemerintah bisa melarang aktivitas yang dianggap mengganggu. Kebijakan tersebut mungkin menciptakan keteraturan, tetapi juga dapat membatasi kebebasan masyarakat secara berlebihan. Ketertiban yang dihasilkan melalui ketakutan tidak selalu sama dengan keadilan. Warga mungkin mematuhi aturan bukan karena menganggapnya benar, melainkan karena takut mendapat hukuman. Jika situasi seperti ini berlangsung terus-menerus, Bikini Bottom dapat menjadi masyarakat yang tertib di permukaan, tetapi menyimpan ketidakpuasan di dalamnya.
Di sinilah keterbatasan pendekatan yang terlalu menekankan kekuasaan sebagai solusi utama segala sesuatu menjadi terlihat. Keamanan memang merupakan kebutuhan mendasar, tetapi keamanan tidak seharusnya menjadi alasan untuk membenarkan setiap tindakan penguasa. Bahkan dalam kerangka Hobbes, perlindungan memiliki kedudukan penting dalam hubungan antara individu dan penguasa. Kewajiban untuk mematuhi otoritas berkaitan dengan kemampuannya menyediakan keamanan. Individu juga tetap memiliki hak untuk mempertahankan dirinya ketika menghadapi ancaman langsung terhadap kehidupannya. Oleh karena itu, Bikini Bottom membutuhkan keseimbangan antara kewenangan pemerintah dan perlindungan terhadap individu. Aturan diperlukan agar kebebasan satu orang tidak merusak keamanan orang lain. Namun, aturan juga harus dirancang agar tidak menjadi alat untuk menindas mereka yang berada dalam posisi lebih lemah.
Dari Bikini Bottom ke Sistem Internasional
Persoalan Bikini Bottom menjadi semakin menarik ketika dibandingkan dengan sistem internasional. Dalam hubungan internasional, teori realisme memandang negara sebagai aktor penting yang berusaha mempertahankan kelangsungan hidup dan kepentingannya dalam lingkungan anarkis, yang tidak memiliki pemerintah dunia dengan kewenangan tertinggi atas seluruh negara. Kondisi ini memiliki kemiripan dengan keadaan alamiah yang disampaikan Hobbes. Tanpa otoritas global yang mampu menjamin keamanan semua negara, maka setiap negara harus mempertimbangkan kemungkinan ancaman dari negara lain. Akibatnya, negara kemudian mengembangkan kemampuan pertahanan, membangun aliansi, dan berusaha mempertahankan pengaruhnya. Sebagaimana Plankton berusaha mengamankan kepentingan bisnisnya, negara juga dapat mengambil tindakan untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Namun, tindakan yang dianggap defensif oleh satu negara dapat dipandang mengancam oleh negara lain. Persaingan tersebut berpotensi menciptakan apa disebut dengan dilema keamanan (security dilemma), yaitu ketika upaya suatu negara meningkatkan keamanannya justru membuat negara lain merasa terancam.
Meskipun demikian, sistem internasional tidak sepenuhnya identik dengan keadaan tanpa aturan. Organisasi internasional, hukum internasional, diplomasi, dan berbagai perjanjian menyediakan mekanisme untuk mengelola konflik. Perserikatan Bangsa-Bangsa, misalnya, berperan sebagai forum kerja sama dan penyelesaian persoalan internasional, meskipun tidak memiliki kewenangan setara dengan pemerintahan dunia yang dapat menegakkan seluruh keputusan secara universal. Perbandingan ini menunjukkan bahwa ketiadaan otoritas tertinggi tidak selalu membuat kerja sama menjadi mustahil. Negara tetap dapat membangun kepercayaan, menyepakati aturan, dan bekerja sama karena menyadari adanya kepentingan bersama. Dengan kata lain, ketertiban dapat muncul melalui kombinasi kekuasaan, institusi, dan kesepakatan, meskipun tidak ada penguasa tunggal yang mengendalikan semuanya. Bagi Bikini Bottom, pelajaran serupa dapat diterapkan. Masyarakat tidak harus menyerahkan seluruh kewenangan kepada satu penguasa yang kekuasaannya tidak terbatas. Aturan bersama, lembaga penyelesaian sengketa, dan kerja sama antarkelompok juga dapat membantu menjaga ketertiban. Tantangannya adalah memastikan bahwa mekanisme tersebut cukup efektif untuk menangani pelanggaran tanpa menciptakan pemusatan kekuasaan yang berlebihan.
Jadi, Apakah Bikini Bottom Membutuhkan Leviathan?
Bikini Bottom membutuhkan otoritas yang mampu menjaga keamanan, menegakkan aturan, dan menyelesaikan konflik. Tanpa mekanisme tersebut, perbedaan kepentingan berisiko berkembang menjadi persaingan yang merugikan masyarakat. Dalam hal ini, pemikiran Hobbes tetap relevan untuk menjelaskan mengapa ketertiban politik tidak dapat sepenuhnya bergantung pada niat baik individu. Namun, kebutuhan terhadap otoritas tidak berarti masyarakat harus menerima kekuasaan tanpa batas. Leviathan yang gagal melindungi warga justru berpotensi menjadi sumber ketidakamanan baru. Karena itu, persoalan mengenai efektivitas kekuasaan harus selalu disertai pertanyaan mengenai legitimasi, keadilan, dan batas kewenangannya. Dalam perspektif hubungan internasional, persoalan serupa juga muncul ketika negara membutuhkan keamanan, tetapi sekaligus khawatir terhadap dominasi pihak lain. Tidak adanya pemerintah dunia tidak menghapus kebutuhan akan aturan dan kerja sama, sebagaimana keberadaan pemerintah di Bikini Bottom tidak otomatis menjamin keadilan.
Pada akhirnya, Bikini Bottom tidak sekadar membutuhkan Leviathan yang kuat, tetapi tatanan politik yang mampu menyeimbangkan keamanan dan kebebasan. Ketertiban memang diperlukan agar masyarakat dapat hidup bersama, namun ketertiban akan kehilangan maknanya apabila hanya dipertahankan melalui ketakutan dan penindasan. Tantangan sesungguhnya bukan sekadar membangun kekuasaan yang mampu mengendalikan masyarakat, melainkan memastikan bahwa kekuasaan tersebut tetap menjadi sarana perlindungan, bukan ancaman bagi mereka yang seharusnya dilindungi.