Bagaimana Rasa Iba dan Simpati Masyarakat Dijadikan Modal Politik?

Dosen Jurusan Hubungan Internasional Universitas Riau
·waktu baca 6 menit
Tulisan dari Arif Wicaksa tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Dalam kehidupan politik, kekuasaan tidak selalu dipertahankan atau dicapai melalui kekuatan yang bersifat fisik, material, jabatan, ataupun instrumen pemaksaan. Terkadang, kekuasaan justru bertahan melalui sesuatu yang lebih abstrak, yaitu kemampuan membentuk persepsi dan memperoleh simpati masyarakat. Fenomena ketika masyarakat bisa merasa iba terhadap politisi yang padahal memiliki kekayaan berlimpah, rekam jejak korupsi, atau kebijakan yang merugikan publik memperlihatkan bahwa penilaian politik tidak selalu harus didasarkan pada rasionalitas dan pertimbangan atas kinerja. Penampilan emosional, narasi penderitaan, serta citra sebagai korban dapat menggeser perhatian masyarakat dari persoalan tanggung jawab politik menuju persoalan personal seorang pemimpin. Fenomena tersebut menarik untuk dikaji melalui perspektif teori Hubungan Internasional (HI), khususnya konstruktivisme dan teori kritis. Kedua pendekatan ini memandang politik bukan semata-mata sebagai pertarungan kekuatan material, melainkan juga sebagai arena pembentukan makna, ide, dan relasi kekuasaan. Dengan demikian, simpati publik dapat dipahami bukan sekadar sebagai respons emosional individual, tetapi juga sebagai fenomena sosial-politik yang berpotensi mempertahankan legitimasi kekuasaan. Tulisan ini berargumen bahwa simpati masyarakat terhadap politisi bermasalah dapat terbentuk melalui konstruksi identitas dan narasi emosional, sekaligus menjadi mekanisme yang mereproduksi relasi kekuasaan.

Konstruktivisme: Pembentukan Citra dan Persepsi Politik
Dalam perspektif teori konstruktivisme, realitas politik tidak sepenuhnya ditentukan oleh faktor material, tetapi juga dibentuk oleh ide, norma, identitas, dan pemaknaan sosial. Alexander Wendt melalui pemikirannya menegaskan bahwa struktur sosial dan kepentingan aktor politik terbentuk melalui interaksi. Artinya, bagaimana seseorang dipandang dalam kehidupan politik tidak hanya ditentukan oleh tindakan objektifnya, tetapi juga oleh makna, termasuk persepsi yang dilekatkan masyarakat terhadap tindakan tersebut.
Perspektif ini dapat menjelaskan mengapa seorang politisi yang memiliki rekam jejak buruk tetap berpotensi memperoleh simpati publik. Ketika politisi menampilkan dirinya sebagai individu yang tersakiti, tertekan, atau diperlakukan tidak adil, ia sedang menghadirkan identitas tertentu di hadapan masyarakat. Identitas sebagai korban tersebut dapat bersaing dengan identitas sebelumnya sebagai pejabat yang harus bertanggung jawab atas kebijakan dan tindakannya. Melalui pemberitaan media, pernyataan publik, media sosial dan interaksi sosial secara umum, identitas baru tersebut dapat memperoleh penerimaan dari masyarakat. Dalam proses ini, masyarakat tidak selalu harus menghapus pengetahuan ingatan mengenai kesalahan politisi, tetapi masyarakat dapat mengalami perubahan fokus dalam menafsirkan sosok tersebut. Perhatian yang semula tertuju pada persoalan korupsi atau kebijakan publik yang tidak adil dapat bergeser menjadi pembicaraan mengenai penderitaan, tekanan, atau perlakuan yang diterima politisi. Dengan demikian, emosi berperan dalam proses pembentukan makna politik. Konstruktivisme membantu menjelaskan bahwa simpati bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba dari dalam ruang kosong, melainkan dapat dibentuk melalui interaksi dan konstruksi sosial yang memengaruhi cara masyarakat memahami seorang aktor politik.
Teori Kritis: Kekuasaan, Hegemoni, dan Manipulasi Kesadaran
Berbeda dengan teori konstruktivisme yang menekankan pembentukan makna dan identitas, teori kritis berupaya mengungkap relasi kekuasaan yang tersembunyi di balik realitas sosial. Dalam kajian HI, salah satu pemikir penting teori kritis adalah Robert W. Cox. Melalui tulisannya Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations Theory, Cox menyampaikan gagasan bahwa teori selalu dibuat untuk seseorang dan untuk tujuan tertentu. Artinya, pengetahuan dan cara memahami realitas politik tidak pernah sepenuhnya netral karena dapat berkaitan dengan kepentingan dan struktur kekuasaan tertentu. Gagasan tersebut relevan untuk memahami bagaimana simpati publik dapat menjadi instrumen yang menguntungkan pemegang kekuasaan. Ketika seorang politisi menampilkan dirinya sebagai korban, narasi tersebut berpotensi mengalihkan perhatian masyarakat dari persoalan struktural, seperti ketimpangan ekonomi, penyalahgunaan wewenang, dan kegagalan kebijakan menuju citra politisi sebagai korban. Permasalahan yang seharusnya dipertanyakan masyarakat secara kolektif justru dapat direduksi menjadi persoalan emosional mengenai individu politisi yang sedang mengalami tekanan. Akibatnya, masyarakat berisiko lebih sibuk membela atau mengasihani figur politik daripada mengevaluasi dampak kekuasaannya.
Pemikiran Antonio Gramsci mengenai konsep hegemoni juga dapat memperkuat analisis ini. Hegemoni menjelaskan bagaimana dominasi suatu kelompok dapat dipertahankan bukan hanya melalui paksaan, tetapi juga melalui persetujuan dari kelompok yang didominasi. Dalam konteks politik, penerimaan masyarakat terhadap narasi yang dibangun oleh penguasa dapat membantu mempertahankan legitimasi kekuasaannya. Simpati publik, dalam kondisi tertentu, dapat menjadi bagian dari proses tersebut. Masyarakat bahkan mungkin secara tidak sadar ikut mempertahankan narasi yang menguntungkan elite politik ketika mereka menerima penggambaran politisi sebagai korban tanpa mempertanyakan konteks kekuasaan yang melatarbelakanginya. Namun, bukan berarti setiap ekspresi kesedihan politisi merupakan bentuk manipulasi atau bahwa masyarakat yang bersimpati selalu mengalami kesadaran palsu. Kritik teori kritis justru diarahkan pada kondisi yang memungkinkan suatu narasi menjadi dominan dan menghalangi masyarakat untuk mempertanyakan ketidakadilan. Dengan demikian, persoalan utamanya bukan terletak pada munculnya rasa iba, melainkan pada kemungkinan emosi tersebut digunakan untuk mengaburkan pertanggungjawaban politik.
Simpati sebagai Mekanisme Reproduksi Legitimasi Kekuasaan
Jika teori konstruktivisme dan teori kritis dipertemukan, fenomena simpati terhadap politisi dapat dipahami melalui dua proses yang saling berkaitan. Pertama, konstruktivisme menjelaskan bagaimana identitas politisi sebagai korban dapat dibentuk melalui narasi dan interaksi sosial. Kedua, teori kritis menjelaskan bagaimana konstruksi tersebut berpotensi mempertahankan relasi kekuasaan dan kepentingan elite. Keduanya memperlihatkan bahwa emosi masyarakat bukan sekadar urusan personal, tetapi juga memiliki konsekuensi dalam kehidupan politik. Dalam perspektif HI, pembahasan ini memiliki relevansi karena legitimasi dan keberlangsungan kekuasaan merupakan persoalan penting, baik dalam politik domestik maupun internasional. Negara dan pemimpinnya tidak hanya membutuhkan sumber daya material, tetapi juga penerimaan dan pengakuan dari masyarakat maupun aktor lainnya. Pembentukan citra melalui narasi emosional dapat menjadi salah satu cara untuk memperoleh atau mempertahankan penerimaan tersebut. Bahkan, dalam politik internasional, pemimpin dapat membangun citra sebagai korban tekanan asing atau ketidakadilan global untuk memperoleh solidaritas dan memperkuat dukungan terhadap kebijakannya.
Persoalan muncul ketika simpati menggantikan penilaian kritis. Kekayaan, korupsi, dan kebijakan yang merugikan masyarakat merupakan persoalan struktural yang membutuhkan evaluasi berdasarkan bukti dan pertanggungjawaban. Akan tetapi, ketika perhatian publik lebih banyak terserap oleh penampilan emosional seorang politisi, persoalan tersebut berpotensi kehilangan urgensinya. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan mempertahankan kekuasaan tidak selalu bergantung pada kemampuan menghilangkan kritik, tetapi juga dapat bergantung pada kemampuan menggeser cara masyarakat memaknai kritik tersebut. Oleh karena itu, kedua perspektif ini mendorong pentingnya kesadaran kritis masyarakat dalam menghadapi narasi politik. Masyarakat perlu membedakan antara empati terhadap seseorang dengan pembenaran atas tindakan politiknya. Seseorang tetap dapat memperoleh simpati tanpa harus dibebaskan dari tanggung jawab atas penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, emosi dan rasionalitas tidak seharusnya ditempatkan sebagai dua hal yang saling meniadakan dalam penilaian politik.
Kesimpulan
Fenomena masyarakat yang merasa iba terhadap politisi dengan rekam jejak bermasalah menunjukkan bahwa politik kekuasaan tidak hanya bekerja melalui kekuatan material dan jabatan, tetapi juga melalui pembentukan persepsi serta pembentukan dan pengelolaan narasi emosional. Konstruktivisme menjelaskan bagaimana identitas dan citra politisi dapat dikonstruksi melalui interaksi sosial, sedangkan teori kritis mengungkap bagaimana konstruksi tersebut berpotensi mempertahankan dominasi dan legitimasi elite politik. Dengan demikian, simpati publik bukanlah persoalan yang sepenuhnya sederhana karena dapat memiliki konsekuensi terhadap keberlangsungan relasi kekuasaan. Pada akhirnya, masyarakat perlu mengembangkan kesadaran kritis agar empati tidak berubah menjadi pembenaran, dan narasi penderitaan seorang penguasa tidak menghapus kewajiban pertanggungjawaban politiknya.
