Bagaimana Kementerian Menerapkan Digital Communication Strategy?

Bisa dibilang, beberapa bulan terakhir saya cukup sering menampakan diri di dua kementerian dibawah pemerintahan Indonesia. Yang pertama adalah Kementerian Keuangan, yang kedua adalah Kementerian komunikasi dan Informasi.

Satu hal, saya kagum. Sepertinya tidak lagi kita harus terlalu sinis dengan kementerian atas tuduhan tidak inovatif, berada pada zona nyaman, tidak membuat terobosan dll. Terbukti mereka sangat ingin berkembang, Contohnya, kini mereka giat memanggil narasumber dari luar kementerian untuk hadir agar mereka dapat belajar banyak hal baru.

Saya di panggil untuk kurang lebih materi yang sama. Sharing tentang pengalaman mengenai digital business dan digital communication. Kurang lebih untuk digital communication, mereka berharap dapat menerapkan apa yang dilakukan perusahaan swasta ke kementerian. Menurut saya ini make sense, since kementerian kini katakanlah punya “produk” yang dikomunikasikan ke rakyat yang disini sebagai “customer”. Produk tersebut adalah Layanan atau Kebijakan.

Masalah ketika menyampaikan? Tentu saja ada. Untuk pegawai kementerian yang muda sangat antusias mendengar saya bicara. Tetapi untuk pegawai senior, bahkan terlihat sangat tidak tertarik. Ini dia tantangan kementerian untuk menanamkan mindset secara perlahan ke pegawai kementerian senior yang hingga kini masih menjadi pengambil keputusan. Jika tidak, tentu percuma.

Ada beberapa hal yang saya lihat perlu untuk ditanamkan oleh kementerian ketika mereka mau menerapkan digital communication sebagai strategi penting. Kira kira seperti ini:

Harus belajar menerapkan KPI pada strategi komunikasi. Terutama Digital

Banyak yang bilang, kementerian berkerja terkadang seperti tanpa KPI. Ini harus kita ubah perlahan. Seperti perusahaan swasta yang hidup matinya tergantung di KPI, KPI komunikasi terutama digital adalah hal penting sekaligus bias menjadi acuan jelas untuk kerja.

Harus bisa mengemas dengan jelas Produknya (Layanan atau Kebijakan)

Kami di swasta biasanya menjual produk nyata ataupun layanan, tapi di kementerian sedikit sulit. Biasanya fokus mereka adalah men-deliver produk bersifat kebijakan. Ini bentuknya bias di bilang sedikit absurd. Pegawai kementerian harus bias mengemas kebijakan ini sebagai produk yang jelas untuk di konsumsi. Bikin definisi dan call to action yang jelas untuk rakyat.

Mulai untuk membiasakan pegawainya untuk terbiasa menggunakan media digital.

Bagaimana mau dianggap penting, jika digital sendiri bukan hal yang biasanya digunakan oleh stakeholder didalamnya. Karena itu menurut saya penting untuk membuat mereka terbiasa menggunakan media digital.

Hilangkan Pola Pemikiran “Terima atau tidak, Rakyat harus menjalani ini”

Ini dia. Konsep berfikir apa yang di-deliver adalah mandatory ini membuat keinginan para pegawai kementerian untuk mengemas secara berkualitas “Komunikasi Kebijakan” mereka menjadi rendah. Sekali lagi, ubah mindset seperti karyawan swasta yang hidup matinya ditentukan oleh penerimaan konsumen terhadap produk mereka.

Edukasi down to top. Serta komitmen top down.

Perlu di akui, pemahaman digital communication di kementerian justru banyak hadir duluan di karyawan muda atau Gen Y. jangan malu malu untuk brainstorm dan memperoleh masukan dari mereka. Tapi untuk komitmen? Ini jelas harus top down. Setelah semua framework strategi jelas, mintalah endorse dari bos tertinggi di kementerian tersebut untuk menerapkan digital sebagai strategi wajib. Mau tidak mau. Dan biarkan mereka terbiasa setelahnya.