Menimbang MRO Kertajati: Sebuah Peluang atau Ancaman
Research Fellow at Central For National Defense and Security Studies (CNDSS)
·waktu baca 7 menit
Tulisan dari Muhammad Ariq Andarmesa tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarRencana menjadikan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati sebagai pusat pemeliharaan, perbaikan, dan pemeriksaan menyeluruh (maintenance, repair, and overhaul/MRO) pesawat C-130 Hercules untuk kawasan Asia layak disambut positif. Namun, kita perlu memperluas sudut pandang strategis ini. Kita harus menanyakan: kemampuan industri apa yang bakal Indonesia kuasai setelah fasilitas tersebut beroperasi? Hal ini menjadi krusial sebab rencana MRO Hercules berada tepat di titik temu antara kepentingan geopolitik AS dan percepatan industrialisasi di Indonesia.
Pada April 2026, Indonesia dan Amerika Serikat sepakat membentuk Major Defense Cooperation Partnership. Dalam pernyataan bersama kedua negara, kerja sama MRO secara eksplisit disebut sebagai salah satu bidang yang akan dikembangkan untuk meningkatkan kesiapan operasional. Amerika Serikat kemudian menawarkan pengembangan fasilitas pemeliharaan Hercules di Indonesia, dengan Kertajati sebagai lokasi yang dipertimbangkan.
Dari kacamata geopolitik, tawaran tersebut sangat masuk akal. Indonesia berada di posisi strategis antara Samudra Hindia dan Pasifik Barat, serta berdekatan dengan Asia Tenggara, Laut Tiongkok Selatan, dan jalur menuju Pasifik. Bagi Amerika Serikat dan negara pengguna C-130 lainnya, keberadaan fasilitas pemeliharaan di Indonesia dapat memperpendek rantai logistik dan memperbesar opsi lokasi perawatan armada.
Bagi Indonesia, posisi geografis ini adalah aset ekonomi dan politik yang harus dikapitalisasi. Oleh karena itu, fasilitas Kertajati sebaiknya tidak dipandang sekadar sebagai pilihan dilematis antara "dekat dengan Amerika Serikat" atau "menjaga independensi". Indonesia dapat bekerja sama secara intensif dengan Amerika Serikat sambil tetap mempertahankan kendali penuh terhadap fasilitas, akses, dan penggunaannya. Kita harus paham bahwa kerja sama industri tidak identik dengan pemberian hak pangkalan militer.
Kendati demikian, kita tentu tidak boleh abai terhadap dimensi geopolitik. Lowy Institute, misalnya, melalui artikel berjudul "Indonesia, Hercules Maintenance, and the Neutrality Question", mengingatkan bahwa fasilitas pemeliharaan militer komersial pada masa damai dapat bergeser makna strategisnya jika terjadi konflik di kawasan. Karena itu, batas antara kegiatan industri MRO dan akses operasional militer harus dibuat seterang mungkin sejak awal oleh pemerintah Indonesia.
Jangan Hanya Menjadi Bengkel
MRO adalah peluang emas sekaligus tangga pembelajaran teknologi bagi Indonesia. Prosesnya sangat kompleks dan berteknologi tinggi karena membutuhkan tenaga terampil, sertifikasi, rekayasa (engineering), ketersediaan suku cadang, pengujian, serta kemampuan menangani struktur, avionik, mesin, dan berbagai sistem pesawat. Akan tetapi, keberadaan fasilitas MRO tidak otomatis menghasilkan kemandirian teknologi nasional.
Bisa saja kelak Indonesia memiliki hanggar raksasa di Kertajati, sementara perangkat keras, data teknis, komponen, perangkat lunak, sertifikasi, hingga keputusan rekayasanya tetap dikuasai oleh perusahaan asing. Jika ini terjadi, aktivitasnya memang berpindah ke Indonesia, tetapi kemampuan teknologinya tidak. Hal yang harus dikejar bukan sekadar lokalisasi aktivitas, melainkan lokalisasi kapabilitas yang mampu menaikkan kurva pembelajaran kita.
Sebenarnya, Indonesia telah mengantongi modal awal yang sangat baik. Pada Agustus 2026, GMF AeroAsia berhasil menyelesaikan modernisasi berat C-130H A-1319, yang mencakup penggantian struktur sayap tengah (Center Wing Box Replacement), pembaruan sistem avionik (Avionics Upgrade Program), dan program integritas struktur (Structural Integrity Program).
Kementerian Pertahanan menyebut pesawat tersebut sebagai Hercules pertama yang menjalani modifikasi besar di GMF, di luar fasilitas Lockheed Martin. Kesuksesan ini membuktikan bahwa kita tidak memulai dari nol, mengingat modernisasi tersebut diperkirakan mampu memperpanjang usia operasional pesawat 15 hingga 20 tahun.
Pemerintah juga sudah mengarahkan agar PT Dirgantara Indonesia dan GMF terlibat bersama dalam pengembangan Kertajati, baik secara manajemen maupun kapabilitas. Kertajati sebaiknya dikelola melalui konsorsium atau skema kelembagaan yang menjadikan PTDI dan GMF sebagai aktor utama nasional. GMF mempunyai pengalaman panjang dalam pemeliharaan pesawat, sementara PTDI mempunyai basis pengalaman manufaktur, rekayasa, aerostruktur, dan produksi pesawat. Kombinasi keduanya memungkinkan Indonesia bergerak dari sekadar melakukan perawatan menuju kegiatan yang mempunyai kandungan teknologi semakin tinggi.
Belajar dari India
India dapat menjadi tolok ukur yang relevan. Kerja sama antara Lockheed Martin dan Tata Advanced Systems tidak berhenti pada pembangunan fasilitas MRO C-130J. Fasilitas mereka di Bengaluru dirancang untuk perawatan tingkat depo (depot-level and heavy maintenance), perbaikan komponen, pemeriksaan struktur, restorasi, peningkatan avionik, serta pelatihan teknisi dan insinyur lokal. Fasilitas tersebut bahkan diarahkan untuk melayani operator C-130 dari negara lain.
Lebih dari itu, Tata dan Lockheed Martin telah lama memproduksi aerostruktur C-130J di India. Kerja sama ini bahkan membuka peluang penambahan kapasitas produksi dan perakitan C-130J jika platform tersebut dipilih dalam program pesawat angkut Angkatan Udara India. Dari India kita belajar bahwa MRO bukanlah tujuan akhir, melainkan anak tangga pertama dalam penguasaan industri.
Indonesia seharusnya berani memasang target yang melampaui model tersebut. Pada tahap awal, Kertajati dapat difokuskan pada perawatan dan modernisasi. Namun, pada tahap berikutnya, fasilitas ini harus merambah perbaikan komponen, aerostruktur, avionik, pemesinan presisi , sistem hidraulik, hingga elektronik. Target puncaknya: PTDI dan perusahaan domestik berhasil mengamankan paket produksi komponen yang masuk ke dalam rantai pasok global produsen pesawat.
Fase tertingginya adalah penguasaan integrasi sistem, rekayasa, pengujian, dan kemampuan modifikasi mandiri. Rangkaian ini akan menciptakan kurva pembelajaran utuh, dari proses MRO, perbaikan komponen, manufaktur, integrasi sistem, hingga akhirnya mampu melakukan rekayasa dan desain sendiri.
Industri Dirgantara Berkarakter Penggunaan Ganda
Rencana di Kertajati tidak boleh eksklusif menjadi klaster industri pertahanan yang terisolasi dari perekonomian nasional. Teknologi penerbangan pada dasarnya memiliki karakter ganda (dual-use). Kemampuan dalam pengujian nondestruktif (non-destructive testing), pemesinan presisi, material komposit, avionik, perawatan prediktif, sensor, perangkat lunak diagnostik, hingga rekayasa material sangat bisa diaplikasikan untuk keperluan militer maupun penerbangan sipil.
Di sinilah proyek Kertajati menemukan makna pembangunan ekonomi yang sesungguhnya. Ekosistem di sekitarnya dapat dikembangkan menjadi klaster industri dirgantara terpadu yang menghubungkan PTDI, GMF, perguruan tinggi, lembaga riset, perusahaan elektronik, industri material, pengembang perangkat lunak, dan pemasok komponen domestik.
Pasar pertahanan akan berfungsi sebagai katalis awal untuk membangun kapasitas industri yang kelak bisa berekspansi ke pasar komersial. Model ini bukanlah hal baru. Banyak teknologi yang kini merajai penerbangan sipil, elektronika, komunikasi, dan digital lahir dari pertautan erat antara kebutuhan negara, industri pertahanan, riset, dan pasar komersial.
Oleh karena itu, indikator keberhasilan MRO Kertajati bukan sekadar fisik bangunan. Keberhasilan harus diukur dari: seberapa banyak insinyur Indonesia yang tersertifikasi internasional? Berapa banyak komponen yang bisa diperbaiki dan diproduksi di dalam negeri? Berapa banyak pemasok lokal yang menembus rantai pasok global? Serta, seberapa besar penghematan devisa dan potensi ekspor jasa MRO kita ke negara lain?
Menukar Keunggulan Geografi dengan Kapabilitas
Dalam negosiasi ini, posisi tawar Indonesia tidaklah kecil. Amerika Serikat membutuhkan jaringan logistik yang tersebar luas di kawasan Indo-Pasifik. Di sisi lain, Indonesia menawarkan lokasi strategis, pasar pertahanan raksasa, armada Hercules sendiri, serta basis industri mapan melalui PTDI dan GMF. Hubungan ini mutlak harus dirancang sebagai pertukaran yang setara dan saling menguntungkan.
Indonesia menyediakan lokasi, pasar, tenaga kerja, dan akses ke ekosistem industri. Sebagai imbalannya, Indonesia harus menuntut lebih dari sekadar investasi. Kita harus mendapatkan jaminan beban kerja (workload) jangka panjang, sertifikasi, transfer pengetahuan, pengembangan kapasitas pemasok lokal, akses pasar regional, dan pelibatan dalam rantai produksi global.
Jika di Kertajati kelak hanya berdiri sebuah hanggar yang bergantung sepenuhnya pada teknologi dan komponen luar negeri, peluang strategis ini terbuang sia-sia. Sebaliknya, jika Kertajati dijadikan batu loncatan untuk memperdalam kapabilitas GMF, PTDI, dan jaringan pemasok domestik, proyek Hercules ini akan menjadi contoh nyata bagaimana diplomasi pertahanan sukses ditransformasikan menjadi instrumen kebijakan industri yang mendongkrak ekonomi nasional.
Dalam perspektif strategis inilah, kekhawatiran dan perdebatan bahwa MRO Kertajati akan menjadi "pangkalan militer" yang mengancam kedaulatan dapat dikelola dan ditepis. Saatnya kita melihat proyek ini sebagai instrumen strategis untuk menciptakan efek ganda bagi ekonomi domestik dan akumulasi teknologi nasional. Syaratnya: pemerintah harus secara tegas mengawal cetak biru kebijakan industri ini, menyiapkan ekosistem domestik, dan menerapkan indikator keberhasilan yang disiplin.
Jika terwujud, MRO Kertajati patut kita dukung penuh. Namun, ambisi kita harus jauh lebih besar daripada sekadar menjadi "bengkel" Hercules di Asia. Proyek Kertajati harus menjadi kawah candradimuka, sebuah sekolah besar bagi kebangkitan industrialisasi dirgantara Indonesia.