APBN 2027 Disahkan: Target Tumbuh 6 Persen, Realistiskah di Tengah Tekanan?

Ilustrasi APBN 2027 disahkan dengan target pertumbuhan 6 persen dan defisit 2,4 persen PDB. Sumber: Pixabay

Kabar APBN 2027 disahkan datang dari Senayan pada Selasa, 29 September 2026. Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani, seluruh fraksi menyetujui RUU APBN 2027 untuk menjadi undang-undang. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut desain anggaran ini tetap ekspansif, kolaboratif, terarah, dan terukur di tengah ketidakpastian global.

Angka-angkanya besar: target pertumbuhan ekonomi 6 persen, belanja negara Rp4.106,26 triliun, dan defisit Rp671,16 triliun atau 2,4 persen PDB. Menurut saya, pertanyaan yang lebih penting dari angka itu sendiri adalah apakah kita cukup siap untuk mencapainya.

Apa isi APBN 2027 yang disahkan

Dari sisi struktur, belanja pemerintah pusat dipatok Rp3.371,26 triliun dan transfer ke daerah Rp735 triliun. Pemerintah dan DPR sempat menaikkan target pendapatan dan belanja sebesar Rp9,1 triliun, tetapi defisit tetap dijaga di 2,4 persen PDB. Angka itu turun dari 2,68 persen pada APBN 2026 dan masih jauh di bawah batas maksimal 3 persen.

Kenaikan belanja tersebut disertai konsekuensi: pemerintah harus menaikkan target pendapatan melalui dua pilar, yaitu pajak dan PNBP. Di sinilah tantangan terbesarnya. Menambah belanja itu mudah di atas kertas, sedangkan menambah penerimaan membutuhkan kegiatan ekonomi yang benar-benar tumbuh.

Target 6 persen: ambisius tapi tidak mustahil

Pemerintah menilai pertumbuhan 6 persen penting untuk memperluas kesempatan kerja dan mempercepat kesejahteraan. Saya setuju dengan tujuannya. Namun, target sebesar ini harus diuji dengan kondisi yang sedang kita hadapi, misalnya tekanan nilai tukar, kebijakan suku bunga global yang mengetat, dan gelombang PHK yang terus menjadi perhatian. Kalau asumsi makro terlalu optimistis, penerimaan bisa meleset dan defisit tertekan.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengingatkan bahwa pertumbuhan tinggi tidak ada artinya jika hasilnya tidak merata. Menurut saya, ini inti persoalannya. Pertumbuhan 6 persen yang hanya dinikmati sebagian kalangan tidak akan terasa bagi pekerja, petani, dan pelaku usaha kecil.

Yang perlu dijaga agar APBN 2027 disahkan bukan sekadar angka

Beberapa hal yang menurut saya layak dikawal publik:

Kualitas belanja: bukan seberapa besar anggaran, tetapi seberapa cepat dan tepat sasaran terserap untuk program yang menggerakkan ekonomi.

Realisme penerimaan: target pajak dan PNBP perlu berbasis basis ekonomi yang nyata, bukan sekadar menutup kebutuhan belanja.

Disiplin defisit: komitmen menjaga defisit di 2,4 persen harus konsisten bila asumsi makro berubah.

Transparansi pelaksanaan: publik berhak mengetahui realisasi, bukan hanya rencana di awal tahun.

Pemerataan antardaerah: transfer ke daerah perlu dibarengi kemampuan daerah mengelolanya secara efektif.

Penutup

APBN 2027 disahkan sebagai peta jalan, bukan jaminan. Nilai akhirnya ditentukan oleh pelaksanaan: seberapa disiplin pemerintah menjaga defisit, seberapa jujur asumsi makro diuji, dan seberapa adil hasil pertumbuhan dirasakan masyarakat. Target 6 persen baru bermakna kalau kesejahteraan benar-benar tumbuh bersamanya.