Ketika Etos Pelayanan Tergerus Simbol Kekuasaan
Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Universitas Slamet Riyadi
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari arizky niggia tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarDalam obrolan sehari-hari, kita sering mendengar keluhan masyarakat tentang pelayanan publik yang lambat, berbelit, atau kurang peduli. Disaat yang sama, publik juga kerap dikejutkan oleh kabar mengenai pengadaan kendaraan dinas baru yang tampak mewah atau penataan ruang kerja dengan anggaran yang sangat besar, ketika masyarakat sedang merasakan ekonomi yang melambat. Kontras ini menimbulkan pertanyaan sederhana,
“Sebenarnya jabatan publik itu untuk siapa?”.
Pertanyaan ini penting dibahas melalui kacamata patologi administrasi publik, dimana penyakit birokrasi sering tidak disadari bisa dikendali.
Secara ideal, pejabat dan aparatur publik adalah pelayan masyarakat. Gaji, fasilitas, dan kewenangan yang melekat diberikan agar mereka bekerja lebih baik, bukan agar mereka diperlakukan secara istimewa. Namun dalam praktiknya, sering muncul pergeseran cara pandang. Jabatan dianggap sebagai kehormatan pribadi, dan fasilitas dipandang sebagai hak yang pantas dinikmati. Dalam kajian patologi administrasi publik, gejala ini berkaitan dengan mentalitas elitis, yaitu kecenderungan birokrasi menempatkan dirinya diatas warga yang seharusnya dilayani. Pelayanan lalu menjadi nomor dua, sementara kenyamanan dan citra menjadi nomor satu.
Kendaraan dinas yang mewah atau ruang kerja yang megah pada dasarnya adalah simbol.
Simbol memang punya fungsi, misalnya menjaga wibawa lembaga dan menunjang mobilitas kerja. Persoalan muncul ketika simbol berubah menjadi tujuan. Wibawa seorang pejabat tidak dibangun oleh merk kendaraan atau kemewahan ruangan, melainkan oleh kepercayaan warga bahwa ia hadir dan bekerja untuk mereka. Fasilitas yang layak tentu wajar, tetapi ukuran kelayakan perlu mempertimbangkan kondisi masyarakat sekitar. Fasilitas yang pantas di satu waktu bisa terasa kurang peka diwaktu yang lain. Sebagai contoh sederhana, keluarga yang sedang berhemat tentu akan lebih menghargai pemimpin yang ikut berhemat daripada pemimpin yang tampil serba mewah.
Kepekaan inilah yang disebut responsivitas. Birokrasi yang responsif cepat menangkap keresahan warga dan segera bertindak ketika ada masalah, entah itu harga kebutuhan pokok yang naik, lapangan kerja yang menyempit, atau bantuan yang kurang tepat sasaran. Ketika perlambatan ekonomi terjadi, warga tidak hanya membutuhkan program, tetapi juga rasa bahwa pemimpinya ikut merasakan kesulitan mereka. Keputusan belanja yang tampak mengutamakan kenyamanan sendiri dapat melukai rasa keadilan, sekalipun secara prosedur semuanya sudah sesuai aturan. Kecepatan menanggapi juga bukan soal menyelesaikan semua masalah sekaligus, melainkan soal kesediaan mendengar, mengakui kesulitan dan menjelaskan langkah yang diambil.
Hal serupa berlaku pada kegiatan yang bersifat seremonial, seperti kunjungan kerja atau studi banding yang hasilnya sulit dirasakan masyarakat. Belajar dari daerah lain sebenarnya baik, asalkan benar-benar menghasilkan perbaikan kebijakan. Akan tetapi, bila laporan hasilnya tidak pernah dibuka dan manfaatnya tidak jelas, kegiatan itu mudah dianggap sekedar rutinitas. Disinilah transparansi menjadi kunci. Informasi tentang tujuan, biaya, dan hasil sebuah kegiatan atau pengadaan seharusnya mudah diakses dan dijelaskan dengan bahasa yang dipahami warga, bukan hanya dengan angka dan istilah teknis.
Dampak dari pola seperti ini tidak boleh dianggap sepele. Ketika warga merasa jarak antara dirinya dan pejabat semakin lebar, kepercayaan terhadap lembaga publik perlahan menurun. Masyarakat menjadi enggan berpartisipasi, kurang percaya pada program yang dijalankan, dan akhirnya menganggap sebuah urusan publik bukan lagi urusan bersama. Padahal, pembangunan daerah membutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Tanpa kepercayaan, program sebaik apapun akan sulit berjalan, dan biaya sosial yang harus dibayar jauh lebih mahal daripada selisih harga sebuah fasilitas.
Perlu diingat bahwa persoalan ini jarang bersumber dari satu orang saja. Budaya organisasi yang terbiasa menilai prestasi dari penampilan, sistem penganggaran yang kurang melibatkan masyarakat, serta lemahnya kebiasaan menjelaskan keputusan kepada publik ikut membentuk pola pikir tersebut. Karena itu, kritik sebaiknya diarahkan pada sistem dan kebiasaan, bukan untuk menyerang pribadi siapapun. Pembenahan pun perlu dilakukan bersama-sama dari pimpinan hingga staf paling bawah.
Lalu apa yang bisa dilakukan?
Pertama, penyusunan anggaran perlu memakai prinsip kepatuhan dan skala prioritas dengan menimbang kondisi ekonomi masyarakat. Kedua, ruang partisipasi publik perlu diperluas agar masyarakat bisa memberi masukan sejak tahap perencanaan. Ketiga, keterbukaan informasi harus menjadi kebiasaan, bukan sekedar kewajiban formal. Keempat, ukuran keberhasilan pejabat sebaiknya bergeser dari seberapa nyaman fasilitasnya menjadi seberapa cepat dan tepat ia menjawab kebutuhan warga. Terakhir, keteladanan sangat berpengaruh. Kesederhanaan yang tulus dari pemimpin akan menular ke seluruh jajaran.
Pada akhirnya, etos pelayanan diuji bukan saat keadaan nyaman, melainkan saat masyarakat sedang kesulitan. Fasilitas boleh ada, tetapi ia harus tetap menjadi alat untuk bekerja dan bukan penanda status. Jika pejabat mau turun, mendengar dan merespons degan cepat, kepercayaan publik akan tumbuh dengan sendirinya. Sebab, kekuasaan yang dijalankan dengan semangat melayani tidak membutuhkan simbol apapun untuk dihormati. Masyarakat pada dasarnya tidak menuntut kesempurnaan, hanya kesungguhan.
Dengan demikian, pertanyaan tentang
"Jabatan publik untuk siapa? Harus dijawab lewat tindakan bukan pernyataan".
Setiap pejabat dan aparatur perlu sesekali bercermin, apakah keputusan hari ini membuat warga lebih terlayani atau sekedar membuat diri sendiri lebih nyaman? . Perubahan besar sering dimulai dari kebiasaan kecil seperti mau mendengar keluhan, menjelaskan anggaran secara terbuka dan menunda kemewahan yang belum mendesak. Masyarakat pun memiliki peran untuk terus mengawasi dengan kritis namun santun. Jika pemerintah dan masyarakat saling percaya, pembangunan akan berjalan lebih ringan dan hasilnya terasa nyata. Itulah makna sebenarnya dari jabatan, amanah yang dijalankan dengan rendah hati demi kepentingan seluruh masyarakat yang dilayani.