Geopolitik Kobalt: Tantangan Supply-Chain dan Peluang Indonesia

Kobalt adalah salah satu mineral kritis yang sangat dibutuhkan untuk transisi energi dan pengembangan teknologi tinggi layaknya baterai kendaraan listrik, penyimpanan energi, ponsel pintar, komponen mesin jet dan turbin gas hingga alat kesehatan dan peralatan aerospace. Maka tak heran jika pada tahun 2022, Pentagon berdasarkan data United States Geological Survey (USGS) menjadikan kobalt menjadi salah satu mineral kritis prioritas yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah Amerika Serikat.

Menurut Cobalt Institute, permintaan kobalt global diperkirakan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) 7% dan mencapai sekitar 400.000 ton per tahun (early 2030s) naik dari 222.000 ton di 2024. Laporan International Energy Agency (IEA) juga menyebutkan bahwa pada tahun 2030 permintaan kobalt akan melebihi supply yang ada. Kebutuhan untuk kendaraan listrik (EV) dan baterai adalah yang paling dominan yaitu sekitar 43% dari total konsumsi, dan pangsa untuk kendaraan listrik dan baterai diperkirakan akan tumbuh hingga 57% pada tahun 2030.

Untuk industri pertahanan dan militer, laporan Cobalt Institute menyebut bahwa permintaan kobalt untuk superalloys akan naik hampir empat kali lipat dari 15.000 ton pada 2020 ke 55.000 ton per tahun pada tahun 2050 dan sektor aerospace menyumbang 55% dari penggunaan cobalt-based superalloys. Dan menurut U.S. Department of Defense, kebutuhan industri pertahanan dan aerospace akan kobalt layaknya untuk mesin pesawat jet, mesin roket, gas turbin, komponen sistem rudal hipersonik, dan komponen reaktor nuklir adalah kebutuhan yang tak tergantikan.

Upaya penggantian atau substitusi atas kobalt berpotensi mengurangi performa dan keamanan, terutama di sektor aerospace dan turbine superalloys untuk mesin jet dan rudal hipersonik karena berkaitan dengan stabilitas suhu tinggi dan ketahanan oksidasi. Artinya, kobalt memberi stabilitas mikrostruktur dan kekuatan pada suhu >1,000°C. Untuk banyak komponen mesin jet atau roket tidak ada substitusi praktis tanpa terjadi penurunan signifikan pada performa atau keselamatan; hampir tak tergantikan.

Namun ditengah kebutuhan kritikal atas kobalt, rantai pasok kobalt secara geopolitik menemui sejumlah tantangan yang cukup beresiko, terutama bagi negara-negara superpower global yang memiliki kepentingan untuk memastikan pasokan bagi pengembangan teknologi pertahanannya. Bermasalahnya pada lini rantai pasok berpotensi menurunkan kualitas teknologi pertahanan sebuah negara dan kemudian berdampak seberapa kuat tingkat pertahanan negara tersebut. Hingga akhirnya menentukan seberapa besar dan kuatnya bergaining power negara tersebut ditengah percaturan politik global.

Tantangan Supply Chain dan Strategic choke point

Republik Demokratik Kongo (DRC) telah lama menjadi produsen kobalt terbesar di dunia, dengan menyumbang 73% dari produksi global pada 2022. Produksi kobalt di Republik Demokratik Kongo mencapai 95.000 ton metrik pada 2020, menjadikannya negara penghasil kobalt terbesar di dunia. Namun yang menjadi masalah perusahan-perusahan asal China layaknya China Molybdenum Co (CMOC), Zhejiang Huayou Cobalt, China Nonferrous Metal Mining Group, Jinchuan Group, hingga Wanbao dan pemain China lain menguasai sekitar 60–80% dari produksi kobalt yang ada di Republik Demokratik Kongo.

Perusahaan China ini menguasai kepemilikan mayoritas pada tambang-tambang kunci yang memiliki cadangan besar, melalui kepemilikan saham, joint-venture, dan pengaruh komersial melalui offtake. Artinya, beberapa tambang terbesar di Republik Demokratik Kongo kini dikuasai dan dioperasikan oleh perusahaan China. Dengan kata lain, perusahaan China menguasai upstream atau hulu rantai pasok melalui kepemilikan saham operasi tambang hingga joint venture. Dari penguasaan di wilayah upstream inilah kemudian perusahaan China layaknya Huayou Cobalt menghubungkan tambang yang dikuasai di Republik Demokratik Kongo ke smelter yang ada di China di rantai hilir (midstream).

Menurut data U.S. Geological Survey menyebutkan sekitar 70–75% kapasitas pemurnian kobalt dunia berada di China. Artinya, sebagian besar kobalt hidroksida atau konsentrat yang diekspor dari Republik Demokratik Kongo untuk di refine menjadi kobalt sulfate atau kobalt hydroxide dan metal di China. Disini China menguasai jaringan smelter dan chemical converters dengan membangun kapasitas refinery jauh melebihi kebutuhan domestik sehingga sangat layak menjadi hub pemrosesan global. China berhasil membangun integrasi vertikal supply chain dengan menggabungkan kepemilikan tambang (upstream) dengan smelter dan pabrik bahan aktif (mid/downstream), yang memberi efisiensi biaya dan kontrol penuh atas pasar.

Dengan kondisi ini, perusahaan China seperti halnya Huayou Cobalt, CNGR Advanced Materials dan GEM Co. Ltd menjadi raksasa kobalt dunia yang mengontrol penuh atas bahan kritis layaknya kobalt sulfate yang menjadi komponen penting bahan katoda baterai untuk kendaraan listrik dan kobalt oxide yang menjadi tulang punggung industri pertahanan dan superalloy. Menurut laporan International Energy Agency yang bertajuk “2024 Critical Minerals Review”, China memproduksi 74% cobalt chemicals, 72% cobalt refinery products, dan lebih dari 80% cobalt-containing battery materials. Hal ini membuat Beijing dapat memengaruhi harga spot cobalt hydroxide dan sulfate lewat Huayou–CMOC dimana di tahun 2023 sempat menekan harga hingga 40%.

China memiliki monopoli de facto atas upstream hingga midstream dan downstream kobalt global. Industri pertahanan Amerika Serikat dan Uni Eropa sangat tergantung pada cobalt processed di China. Tidak ada substitusi penuh untuk bahan komponen superalloy jet, rudal, dan kapal selam. Sehingga menurut data USGS Mineral Commodity Summary 2024, lebih dari 70% material kobalt dalam industri superalloy militer Amerika Serikat masih berasal dari bahan yang dimurnikan di China. Disinilah kobalt menjadi strategic choke point bagi China yang bisa digunakan sebagai leverage geopolitik dimana China memegang titik kendali permainan dengan menahan ekspor cobalt sulfate/oxide yang bisa memblokir produksi superalloy Amerika Serikat dan menciptakan supply chain shock. Ketegangan Amerika Serikat dengan China atau dengan berbagai macam sanksi Barat atas China di masa depan bisa menaikkan harga kobalt di pasar spot dan menciptakan ketidakpastian supply yang ujung-ujungnya akan menekan pemain besar industri pertahanan Amerika Serikat sendiri layaknya Lockheed Martin, Northrop Grumman, GE Aviation dan Raytheon Technologies Corporation.

Upaya Diversifikasi Barat dan Peluang Indonesia

Financial Times melaporkan sebuah dokumen publik yang mengungkap rencana Pentagon, sebutan untuk Departemen Pertahanan Amerika Serikat, membeli mineral kritis senilai US$1 miliar atau setara Rp16,6 triliun untuk disimpan. Untuk kobalt sendiri, Pentagon merencanakan pembelian senilai US$500 juta. Hal ini tak terlepas dari disahkannya undang‑undang seperti COBALT Act of 2022 yang mengamanatkan pemerintah Amerika Serikat untuk membangun kemandirian pemurnian kobalt dan mengurangi ketergantungan atas China yang bisa menjadi kerentanan geopolitik jangka panjang.

Uni Eropa juga melakukan hal yang sama, melalui European Critical Raw Materials Act (CRMA) menetapkan target 2030 mengurangi ketergantungan impor bahan baku baru, sekaligus memperkuat rantai pasok internal Uni Eropa. Bahkan Uni Eropa bersama Amerika Serikat dan sekutunya seperti Kanada, Australia dan Jepang membentuk apa yang disebut “Minerals Security Partnership (MSP)” dimana regulasi ini memberi insentif bagi investor untuk membangun tambang dan pemurnian di negara sekutu mereka, termasuk kemudahan perizinan dan pembiayaan. Aliansi ini difokuskan untuk mendanai proyek ekstraksi dan pemrosesan kobalt di luar China, sebagai upaya mendiversifikasi sumber pasokan dan pengolahan (midstream) yang tengah dalam genggaman dominasi China.

Indonesia, merupakan produsen kobalt kedua terbesar di dunia setelah Kongo. Per 2024, produksi kobalt Indonesia ditaksir mencapai 28.000 metrik ton atau naik dari 19.000 metrik ton pada 2023, menurut data United States Geological Survey (USGS). Namun jenis kobalt di Indonesia pada umumnya bukan bijih kobalt murni, melainkan kobalt by-product nikel laterit yang dihasilkan dari smelter High Pressure Acid Leach (HPAL) untuk nikel laterit menghasilkan Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) yang mengandung nikel dan kobalt. Masalahnya, hampir seluruh proyek HPAL (High Pressure Acid Leach) di Indonesia dibangun dan dibiayai oleh perusahaan China, sehingga rantai pasoknya tetap terhubung dengan industri pemurnian kobalt di China.

Saat ini Indonesia baru mencapai tahap intermediate (MHP), bukan refining penuh menjadi kobalt sulfat atau logam kobalt. Hanya segelintir perusahaan Indonesia yang mulai memproduksi kobalt sulfat dalam jumlah kecil untuk bahan baterai EV. Sehingga tantangan terbesar yang perlu diatasi Indonesia agar bisa menjadi pemasok kobalt dunia yakni kemampuan smelter Indonesia untuk memproses kobalt menjadi produk turunan seperti kobalt sulfat hingga kobalt oksida. Terutama untuk memenuhi permintaan kobalt dari negara-negara Barat dan sekutunya yang ingin melakukan diversifikasi rantai pasok.

Disinilah kesempatan Indonesia untuk membangun negosiasi yang lebih maju terutama bukan hanya sekedar mendapatkan foreign direct investment melainkan bagaimana terjadi transfer teknologi sehingga berdampak bagi ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Namun apapun itu, pekerjaan rumah terbesar Indonesia adalah membasmi praktik pereburuan rente yang membuat ekonomi Indonesia berbiaya tinggi dan seringkali menjadikan investasi asing yang masuk hanya menguntungkan segelintir orang dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya. Artinya, investasi asing di Indonesia tidak menghasilkan trickle down effect akibat praktik perburuan rente (rent-seeking) yang menahan manfaat ekonomi agar berhenti di kalangan elite saja.