Menyikapi Vaksinasi Massal yang Dilakukan Pemkot Palangka Raya

Hilyatul Asfia SH, Praktisi Hukum dan Politik Daerah KH Lawyer.

PALANGKA RAYA- Jumlah masyarakat yang terpapar COVID-19 di Palangka Raya menempati posisi tertinggi dari kabupaten lainnya di Kalimantan Tengah. Tentunya, kondisi tersebut menjadi perhatian khusus bagi kita semua agar dapat menerapkan pola protokol kesehatan yang baik dalam setiap kesempatan berkegiatan.

Hal serupa juga telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya dengan menghadirkan vaksinasi massal yang hendaknya dapat diapresiasi sebagai wujud langkah positif kepada masyarakat Bumi Tambun Bungai, kebijakan yang hadir dalam rangka memerangi COVID-19. Tujuan pemerintah untuk segera mendistribusikan vaksin COVID-19 kepada masyarakat tidak terlepas, untuk mendorong tercapainya kekebalan kelompok (community protection), menurunkan kesakitan dan kematian akibat COVID-19, melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh, hingga menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi.

Secara sadar, kebijakan pro aktif yang dilakukan pemkot Palangka Raya adalah hal yang luar biasa dan mengambil peran penting dalam memenuhi kewajibannya. Meskipun begitu, perlu dicermati apakah sebuah kebijakan telah terselenggara dengan efektif dan efisien. Informasi yang disebarkan sudah diketahui secara massif oleh kalangan masyarakat atau justru sebaliknya.

Pro kontra penyelenggaran vaksinasi masih berlangsung dengan berbagai sudut pandang. Isu dengan cepat berkembang dimasyarakat tanpa mengetahui siapa harusnya bertanggungjawab atas opini yang telah menjadi konsumsi publik. Ketidaksetujuan masyarakat terhadap kebijakan, dibiarkan berlalu seperti angin tanpa ada penjelasan sebagai upaya solusi meluruskan kesalahpahaman.

Sebuah kebijakan yang hadir hendaknya dapat beriringan dengan kesadaran masyarakat untuk mengambil peran dan terlibat, inilah kunci yang harusnya menjadi prioritas. Sehingga, terbangun sinergitas dari gerakan akar rumput dengan kebijakan formal yang hadir, korelasi antara pemerintah dan masyarakat menciptakan alur timbal balik secara konsisten menghasilkan konsekuensi kebijakan yang efektif dan efisien tanpa harus mengorbankan energi aparatur terbuang percuma.

Dalam situasi begini masyarakat dan pemerintah harus fokus terhadap akar permasalah yaitu virus corona. Segala daya upaya harus diarahkan untuk melakukan penghentian penyebaran virus. Sehingga variasi dampak yang ditimbulkan oleh virus dapat teratasi. Berkaca pada Wuhan asal dimana wabah ini muncul, saat dinyatakan virus sudah tidak ditemukan, segala sektor perekonomian berangsur secara otomatis membaik. Jangan dilupakan bahwa keduanya antara pemerintah dan masyarakat harus saling bersinergi melalui Kerjasama yang dilakukan dengan aktif dan berkelanjutan.

Penulis: Hilyatul Asfia SH

Praktisi Hukum dan Politik Daerah KH Lawyer.