Strategi Penting Puan Maharani Dalam Upaya Optimalisasi Dana Desa (Bag-2)

Evaluasi penting lainnya dalam Rapat Tingkat Menteri yang dipimpin dan diarahkan oleh Puan Maharani adalah soal keterlibatan masyarakat desa sebagai subjek bukan objek.

Evaluasi ini juga penting agar bisa teridentifikasi sampai sejauh mana masyarakat merasakan pembangunan. Kita tahu pemerintah sudah bekerja keras. Tetapi apakah pemangku kepentingan dilibatkan dengan baik. Sejauhmana keterlibatan mereka. Bagaimana kinerja pemerintah apakah telah melibatkan seluruh komponen penting di masyarakat: tokoh-tokoh penting, masyarakat desa, LSM dan media atau lainnya. Apa yang diharapkan dari evaluasi ini adalah keterlibatan masyarakat desa. Bukankah amanah UU tentang desa adalah menempatkan masyarakat sebagai subjek bukan semata-mata objek?

Untuk semua itu, langkah yang harus segera diambil adalah dibentuknya tim evaluasi. Tim ini penting menghadirkan bahan-bahan telaah kepada pemerintah. Dari mereka, rekomendasi-rekomendasi menjadi penting untuk dijadikan pertimbangan pada pelaksanaan program ini berikkutnya. Puan Maharani juga menegaskan pentingnya masyarakat yang bersikap kritis agar mereka mengawal pemanfaatan dana desa dengan baik. Mereka bisa mencermati setiap program atau kegiatan desa. “Minimal bertanya ke Kepala Desa”, ungkap Puan Maharani.

“Kita juga harus mengoptimalkan integrasi program dan kegiatan antar kementerian dan lembaga negara. Demikian juga dengan program afirmatif lainnya tetapi terlebih dulu mari kita tentukan desa mana saja yang jadi focus dan lokus kerja kita. Program pembangunan desa butuh juga komunikasi public dengan strategi jitu agar pesannya sampai kemasyarakat, program juga dapat dipromosikan dengan lebih baik. Caranya bias dengan cara-cara yang sangat merakyat”, ungkap Puan Maharani dengan tegas.

Dari secara keseluruhan rapat yang dipimpin oleh Puan Maharani, akhirnya beberapa rekomendasi diajukan: pertama, pemanfaatan dana desa perlu dipertajam dengan cara fokus pada percepatan pemenuhan layanan dasar dan penanggulangan kemiskinan. Poin ini menyangkut antara lain seperti membangun sekolah, PAUD, Posyandu, sanitasi, irigasi dan sebagainya.

Kedua, peningkatan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola penyalurann dana desa terutama dalam konteks kapasitas penyusunan APBDes, pelaporan dan monitoring serta evaluasi. Hal ini penting demi meningkatkan optimalisasi kerja. Penyusunan APBDes dan pelaporan yang baik serta adanya kejelasan melalui monitoring sangat penting demi terlaksananya program ini dengan baik. Kita tentu tak menginginkan program dengan gelontoran dana yang besar hanya mengisi kantong-kantong segelintir orang. Ketiga, memperkuat sinergi K/L dalam mengarahkan program dan kegiatannya pada desa-desa prioritas atau 3T (Terpencil, Tertinggal, Terdepan).

Dengan proses evaluasi yang seperti ini, amanah UU No. 6 Tahun 2014 bisa benar-benar terlaksana. Komitmen ini membutuhkan langkah-langkah yang jenius demi menghindari hal-hal yang menghambat lancarnya proses ini.