Jaksa Sebagai Pengawas Kerja Sosial Dalam KUHP Baru

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah diundangkan pada Januari 2023 baru akan berlaku pada 2026, tepatnya 3 tahun setelah diundangkan.

Ada banyak sekali materi yang ada dalam KUHP No. 1 Tahun 2023 atau dikenal dengan nama KUHP Nasional yang dapat kita kaji atau bahas. Contohnya seperti pidana kerja sosial yang ada dalam pasal 85 KUHP Nasional. Pidana kerja sosial menjadi jenis pemidanaan baru dan menurut pasal 64 serta 65 KUHP Nasional pidana kerja sosial masuk dalam pidana pokok.

Ilustrasi kerja sosial. Sumber foto: Freepik.com/prostooleh

Sebelum membahas lebih jauh, pertama tentunya kita harus memahami apa itu kerja sosial. Julian V. Roberts menjelaskan bahwa pidana kerja sosial adalah bentuk pemidanaan yang dijalani oleh terpidana di tengah-tengah Masyarakat untuk menghindari penerapan pidana penjara.

Tentunya ini sejalan dengan alasan mengapa kerja sosial menjadi salah satu hal yang harus masuk dalam KUHP yang baru, berikut latar belakangnya:

Beberapa point penting dalam pasal 85 KUHP Nasional tersebut adalah :

Dalam hal jaksa melaksanakan tugas menjadi pengawas pelaksanaan pidana kerja sosial memang sesuai dengan fungsi jaksa sebagai eksekutor atau pelaksana putusan pengadilan namun menurut Gufran Sanusi dalam makalahnya yang berjudul kebijakan pidana pengawasan dalam pembaharuan hukum pidana indonesia menyatakan bahwa dalam KUHP Baru salah satunya adalah pidana pengawasan sebagai pidana baru, pidana pengawasan adalah bersifat alternative pidana perampasan kemerdekaan bersyarat. Namun pidana pengawasan dalam RUU KUHP saat ini masih umum maka diperlukan kebijakan formulasi Ius Kontituendum konsep pidana pengawasan, seperti prosedur pengawasan yang harus bisa dikonsepkan sejak dini, agar dalam pelaksanaan pidana pengawasan dapat berjalan secara efektif.