Kisruh RUU Pilkada : Bagaimana Pilkada Menjadi Tanda Perlawanan Masyarakat Turki

“Kemenangan oposisi di berbagai kota khususnya kota-kota besar, seperti Mansur Yavaş di Ankara, Cemil Tugay di Izmir serta Ekrem İmamoğlu di Istanbul menjadi bentuk nyata perlawanan masyarakat Turki akan petahana melalui Pilkada Turki 2024.”

Masyarakat berdemo di depan gedung DPR, sumber : Yafi Kelvin

Baru-baru ini, Indonesia sedang dihadapkan dengan sebuah dinamika politik yang memanas dimana DPR ingin segera melakukan revisi terhadap RUU Pilkada. Ada 2 poin yang menjadi perkara, yaitu perkara nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024, yang sehari setelah diketok palu oleh MK, DPR ingin mengintervensinya dengan segera melakukan sidang revisi.

Merujuk dari CNN Indonesia, pada putusan 60 MK mengubah peraturan yang menyatakan bahwa partai atau gabungan partai politik peserta pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD yang dimana peraturan tersebut tertuang dalam Pasal 40 UU Pilkada. Selain itu, MK juga menurunkan ambang batas untuk syarat pengusungan calon kepala daerah bagi semua partai. Kemudian untuk keputusan nomer 70, MK menetapkan perubahan syarat usia minimal 30 tahun untuk calon gubernur dan wakilnya yang tertuang pada Pasal 7 UU Pilkada menjadi terhitung sejak penetapan, dimana keputusan ini bertolak belakang dengan keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menetapkan aturan tersebut yang dihitung sejak pelantikan.

Tindakan DPR tersebut mengundang gelombang protes besar masyarakat dari berbagai daerah. Gedung DPR dan DPRD diserbu oleh ribuan demonstran. Beberapa masyarakat beranggapan bahwa tindakan DPR tersebut hanya menguntungkan salah satu pihak yang sekaligus mengancam demokrasi Indonesia. Sementara itu, jagad sosial media dipenuhi oleh gambar berlatar biru tua yang berisikan gambar burung Garuda dan tulisan “Peringatan Darurat”. Merujuk akun X Trend Asia, dalam kurun waktu kurang dari 72 jam jutaan masyarakat Indonesia telah mengunggah foto Peringatan Darurat tersebut di platform sosial media X.

Gambar "Peringatan Darurat" yang tersebar di sosial media, sumber : lifestyle.bisnis.com

Melihat huru-hara yang terjadi mengenai Pilkada, timbul sebuah pertanyaan besar.

Seberapa penting Pilkada itu ?

Sebagai contoh, mari kita sedikit jauh pergi ke negara yang jauh berada di kawasan Eurasia. Negara tersebut adalah Turki.

Untuk saat ini, situasi perpolitikan dalam negeri Turki mayoritas berada di bawah kekuasaan Partai Keadilan dan Pembangunan atau AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi), yang hampir 21 tahun berkuasa. Seperti yang kita ketahui, Recep Tayyip Erdoğan merupakan presiden Turki sekaligus menjabat ketua umum dari partai AKP. Di samping itu, merujuk dari Haberler.com dari 593 kursi legislatif yang ada, 266 dari total merupakan kader dari partai AKP. Sementara itu, oposisi terbesar partai AKP, yaitu Partai Rakyat Republik atau CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) hanya memiliki 128 kursi.

Namun, kedigdayaan partai Erdogan tersebut tidak nampak dalam hasil Pilkada Turki yang dilaksanakan pada 31 Maret 2024 lalu. Dari 81 provinsi, partai AKP hanya memenangkan 24 provinsi. Sementara itu, pesaing terbesar partai AKP, partai CHP, berhasil memenangkan 35 provinsi serta unggul 11 provinsi dari partai AKP. Kemenangan partai CHP tersebut juga semakin spesial dengan dimenangkannya provinsi-provinsi besar, seperti Istanbul, Ankara dan Izmir, serta direbutnya provinsi yang sebelumnya selalu dimenangkan oleh partai AKP, contohnya Bursa. Kekalahan AKP ini, bagi Sebagian pengamat politik cukup mengagetkan dan di luar ekspektasi mereka.

Hasil Pilkada Turki 2024, sumber : secim.hurriyet.com.tr

Krisis Ekonomi Penyebab Kekalahan

Menurut Bünyamin Esen, jurnalis dari Daily Sabah, menyatakan bahwa faktor terbesar kekalahan AKP pada pilkada tahun ini merupakan bentuk reaksi ketidakpuasan masyarakat akan situasi ekonomi Turki di bawah kekuasaan partai AKP. Dalam 5 tahun terakhir, Turki sedang dihadapkan dengan inflasi besar-besaran yang menyebabkan situasi ekonomi mereka berada di posisi yang kurang menguntungkan. Menurut Badan Statistik Turki (TÜİK) pada Juli 2024, inflasi di Turki mencapai angka 61.78%, turun dari bulan sebelumnya yang mencapai angka 71.6%.

Mata uang Turki, Lira, sumber : Daily Sabah

Terlebih, Menurut Murat Yesiltaş, peneliti SETA, menjelaskan bahwa Turki dinilai gagal dalam memitigasi kejatuhan ekonomi mereka pada saat pandemi COVID 19. Yesiltaş menjelaskan bahwa kegagalan Turki dalam menjaga stabilitas ekonominya tersebut mengundang kemarahan serta rasa frustasi masyarakat Turki, khususnya masyarakat dengan pendapatan kecil-menengah. Merujuk data dari Persatuan Buruh Turki, dijelaskan bahwa standar minimum bagi sebuah keluarga dengan 4 anggota adalah 55.000 TL atau sekitar 25 juta Rupiah. Di waktu yang bersamaan, pemerintah menetapkan batas minimum upah sebesar 17.000 TL atau sekitar 7.7 juta Rupiah serta minimum gaji sebesar 10.000 TL atau sekitar 5 juta Rupiah.

Dampak dari masalah ekonomi tersebut menyebabkan kehilangan suara partai AKP dengan sangat signifikan. Pada Pilkada tahun 2019, partai AKP mendapatkan suara mencapai 20.5 juta suara. Sementara itu dilansir dari Hurriyet, pada Pilkada 2024 AKP mendapatkan 16.3 juta, turun 4.2 juta suara dari pilkada sebelumnya. Sementara itu oposisi terbesar AKP, CHP, pada tahun Pilkada 2019 mendapatkan 13.9 juta suara dan pada pilkada tahun ini berhasil mendapatkan 17.3 juta suara.

Perbadingan hasil Pilkada Turki 2019 dan 2024, sumber : Radar Kayseri

Pilkada sebagai Waktu Lahirnya Para Pemimpin Baru

Merujuk dari BBC Türkçe, Prof. Evren Balta menjelaskan bahwa kemenangan dalam Pilkada adalah waktu yang tepat bagi seorang menjadi pemimpin oposisi di masa yang akan datang. Balta menilai kemenangan penting seperti kemenangan CHP di Istanbul dan Ankara berpotensi menggalang suara oposisi lainnya. Balta menjelaskan bahwa para ahli menekankan transisi menuju sistem presidensial dan penguatan politik yang berfokus pada pemimpin di Turki dan di seluruh dunia telah memainkan peran dalam transformasi yang sedang terjadi. Balta menyatakan bahwa pemerintah telah melakukan politik dalam arah ini untuk waktu yang lama. Dia memperkirakan bahwa oposisi akan menerapkan politik yang lebih berfokus pada pemimpin setelah kemungkinan kemenangan dalam pemilihan ini, seperti yang dilakukan İmamoğlu dan Yavaş melalui aliansi dan identitas partai politik.

Peran Pemilih “Tua” dalam Pilkada

Esen menjelaskan bahwa peran pemilih tua yang didominasi oleh para pensiunan cukup signifikan pada kekalahan AKP pada Pilkada tahun ini. Esen berpendapat bahwa golongan tua adalah pihak yang lebih kritis dengan situasi serta segala kebijakan-kebijakan politik yang dibuat.

Esen menambahkan bahwa setidaknya ada sekitar 1.1 juta pemilih pemula serta 2.2 juta pemilih yang merupakan pensiunan baru. Angka pensiunan baru di Turki naik 10% pada tahun 2023. Hal tersebut disebabkan oleh rerata usia Masyarakat Turki naik ke angka 35 tahun sekaligus merupakan rekor tertinggi sepanjang Sejarah Turki. Total dari daftar pemilih yang berada di angka 61 juta, 27% atau sekitar 16,5 jutanya adalah para pemilih tua. Hal tersebut membuat generasi tua sangat penting untuk hasil pilkada, di samping golongan muda.

Bagaimana ke depannya ?

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdoğan, sumber : CNN

Hasil dari Pilkada Turki kali ini cukup memberikan tamparan keras bagi incumbent. Pasalnya, strategi politik tradisional tidak bisa diimplementasikan lagi. Berbagai faktor sangat mempengaruhi kekalahan mereka, seperti pemilih yang reaktif dan cukup emosional dikarenakan kondisi negaranya, para golongan tua yang kritis serta memahami negaranya dengan baik dan kebijakan untuk memperbaiki ekonomi guna mengembalikan kepercayaan publik sangat penting untuk dijadikan pertimbangan.

Bukan tidak mungkin, jika partai AKP tidak melakukan evaluasi yang mendalam, mereka akan kalah pada Pilkada 2029. Fatalnya, mereka akan kalah pada Pilpres 2029. Terlebih, dengan tidak bisa majunya Erdoğan dikarenakan ia telah menjabat selama 2 periode semakin memberikan tanda tanya besar bagaimana nasib partai AKP kedepannya.