Peran Guru dan Pendidikan dalam Menghalau Era Agresivitas Informasi
Dosen Departemen Informasi dan Perpustakaan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya.
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Arya Wijaya Pramodha Wardhana tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarJari-jari generasi muda kita hari ini sering kali bergerak lebih cepat daripada nalar mereka. Di layar gawai, kemarahan komunal bukan lagi sekadar luapan emosi sesaat, melainkan juga komoditas yang sengaja direkayasa algoritma demi mendulang viralitas. Kita tengah berhadapan dengan pandemi tak kasatmata yang menggerogoti kewarasan publik: agresivitas informasi.
Ironisnya, ketika negara dan masyarakat sibuk membangun ilusi solusi melalui teknologi penyaring konten atau berlindung di balik ancaman pasal siber, perhatian kita justru menjauh dari satu titik yang paling menentukan. Di garis depan, ada para guru yang bekerja dalam senyap. Di titik nadir nalar inilah, guru tidak lagi cukup diposisikan sebagai penyampai kurikulum, tetapi sebagai jangkar moral bagi peradaban yang sedang oleng.
Fenomena ini nampak nyata dalam berbagai fragmen realitas digital di Indonesia belakangan ini. Kita menyaksikan bagaimana sebuah potongan video yang dipelintir maknanya bisa memicu gelombang perundungan massal (cyberbullying) terhadap individu atau kelompok tertentu dalam hitungan jam.
Kontroversi yang diciptakan melalui "perang tagar" atau pengungkapan identitas pribadi (doxing) atas nama moralitas internet sering kali dilakukan tanpa verifikasi, hanya karena didorong oleh syahwat untuk menghakimi. Dari polarisasi politik yang tak kunjung usai hingga penghakiman publik terhadap kasus-kasus hukum yang sedang berjalan, ruang digital kita telah menjadi medan pertempuran di mana kebenaran objektif kalah telak oleh kecepatan jempol yang digerakkan oleh amarah.
Pekerja Emosi di Balik Mimbar
Dalam kacamata sosiologi kritis, deskripsi administratif tentang profesi guru hari ini terasa tidak lagi memadai. Guru bukan sekadar aparatur pengajar, melainkan juga pekerja pendidikan yang memikul beban tak kasatmata yang masif, yakni kerja emosional. Arlie Hochschild sejak awal telah menunjukkan bahwa kerja emosional adalah upaya mengelola perasaan demi memenuhi tuntutan profesional. Dalam konteks pendidikan, konsep ini menemukan relevansinya yang paling konkret.
Jam kerja seorang guru tidak pernah benar-benar berakhir ketika bel sekolah berbunyi. Di tengah keterbatasan kesejahteraan dan minimnya pengakuan struktural, mereka tetap dituntut hadir secara utuh—bukan hanya sebagai pengajar, melainkan juga sebagai penopang batin bagi murid-muridnya.
Apa yang kerap dibaca sebagai dedikasi personal sesungguhnya menyimpan dimensi yang lebih politis. Ia dapat dipahami sebagai bentuk resistensi diam-diam, sebuah upaya mempertahankan kemanusiaan di tengah sistem pendidikan yang semakin mekanis, birokratis, dan berorientasi pasar.
Dari sini, kita dapat melihat bahwa kerja guru tidak berhenti pada transfer pengetahuan, tetapi bergerak ke wilayah yang lebih dalam, yakni menjaga agar manusia tidak kehilangan dirinya di tengah arus sistem yang impersonal.
Anatomi Kemarahan Virtual
Kerja sunyi para guru itu menemukan konteksnya ketika kita menengok lanskap informasi digital hari ini. Dalam ekosistem platform yang digerakkan oleh logika atensi, informasi tidak lagi hadir sebagai medium pencerdasan, tetapi sebagai instrumen provokasi. Ia diproduksi, dikemas, dan didistribusikan untuk memicu reaksi secepat mungkin.
Anak-anak didik kita hidup dalam ruang yang dibanjiri oleh algoritma yang secara sistematis mendorong kemarahan komunal dan kontroversi dangkal demi mendongkrak keterlibatan. Di titik ini, persoalannya bukan sekadar banjir informasi, melainkan juga perubahan sifat informasi itu sendiri.
Henry Jenkins pernah mengingatkan bahwa budaya partisipasi di ruang digital memiliki kerentanan inheren untuk bergeser menjadi budaya reaktif yang toksik. Tanpa fondasi karakter yang kuat, generasi muda mengalami apa yang dapat disebut sebagai obesitas informasi. Mereka mengonsumsi data dalam jumlah besar, tetapi miskin kapasitas untuk memaknai. Akibatnya, mereka mudah terseret arus, kehilangan jarak kritis, dan perlahan direduksi dari subjek yang berpikir menjadi objek dalam sirkulasi atensi.
Di titik inilah, persoalan agresivitas informasi tidak lagi dapat dipahami semata sebagai masalah teknologi, tetapi sebagai masalah sosial dan kultural yang menyentuh dimensi paling dasar dari pembentukan manusia.
Pedagogi Pembebasan dari Kediktatoran Layar
Kesadaran atas masalah tersebut menuntut pergeseran cara pandang terhadap peran guru. Literasi digital memang penting, tetapi ia baru menyentuh lapisan permukaan. Yang lebih mendasar adalah kemampuan untuk membentuk kepekaan etis dan kedewasaan emosional dalam menghadapi arus informasi.
Paulo Freire menempatkan pendidikan sebagai praktik pembebasan. Dalam konteks kekinian, pembebasan itu dapat dimaknai sebagai upaya melepaskan siswa dari dominasi layar, banjir informasi instan, dan dari dorongan kolektif yang sering kali tidak reflektif. Guru—melalui relasi dialogis di ruang kelas—menghadirkan sesuatu yang tidak bisa direplikasi oleh teknologi mana pun, yakni pengalaman refleksi.
Di ruang inilah siswa belajar bahwa tidak setiap hal harus segera direspons, tidak setiap provokasi layak diikuti. Mereka diajak memahami bahwa di balik setiap akun dan representasi digital, terdapat manusia dengan martabat yang tidak boleh direduksi menjadi objek olok-olok atau pelampiasan emosi.
Dengan cara itu, guru sesungguhnya sedang membangun infrastruktur etika yang bekerja dari dalam—bukan melalui kontrol eksternal, melainkan melalui kesadaran. Ini adalah fondasi yang membuat seseorang mampu menahan diri, mempertimbangkan, dan bertindak secara bertanggung jawab di tengah kebisingan digital.
Menyelamatkan Masa Depan
Jika ditarik lebih jauh, upaya meredam agresivitas informasi tidak akan pernah cukup diselesaikan melalui regulasi atau pendekatan teknologis semata. Instrumen hukum dan patroli siber memiliki batasnya sendiri ketika berhadapan dengan dinamika kesadaran manusia.
Di sinilah peran guru menjadi penentu. Dalam ruang ruang kelas yang sering kali luput dari perhatian, mereka merajut sesuatu yang jauh lebih fundamental daripada sekadar capaian kurikulum. Mereka merawat kohesi sosial, menanamkan empati, dan menjaga agar nalar publik tidak sepenuhnya runtuh oleh arus emosi kolektif.
Karena itu, memuliakan profesi guru tidak bisa berhenti pada retorika. Ia harus diterjemahkan dalam kebijakan yang menjamin kesejahteraan, pengakuan, dan ruang otonomi profesional. Ini bukan semata soal keadilan bagi guru, melainkan juga soal rasionalitas masa depan.
Sebab pada akhirnya, masa depan masyarakat digital tidak ditentukan oleh seberapa canggih algoritma yang kita miliki, tetapi oleh seberapa kuat manusia di dalamnya mampu mengendalikan diri. Dan di balik kemampuan itu, ada kerja panjang para guru yang sering kali tidak terlihat, tetapi menentukan arah peradaban.