Politik Etis pada Masa Kolonialisme Bangsa Indonesia

Gambar Politik, Sumber : Dokumen Pribadi

Pada abad ke-20, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan kebijakan untuk dapat menguasai seluruh wilayah di Indonesia. Kebijakan-kebijakan tersebut diawali dari penaklukkan wilayah-wilayah kecil di Indonesia yang belum dikuasai. Wilayah yang masih diluar jangkauan pemerintah kolonial Belanda akan disatukan dengan menerapkan administrasi baru yang berpusat di Batavia, yang disebut dengan Pax Neerlandica. Pemerintah kolonial Belanda mengubah sistem administrasi yang ada sebelumnya yaitu administrasi tradisional menjadi administrasi modern. Pemerintah kolonial Belanda mengambil alih sistem pemerintahan yang dipimpin pribumi menjadi sistem birokrasi kolonial. Dalam kebijakan ini pribumi dijadikan sebagai pegawai dan pemerintah Kolonial Belanda yang menjadi pemimpinnya.

Pemerintah kolonial Belanda melakukan tindakan yang menyebabkan masyarakat pribumi mengalami kerugian. Tindakan pemerintah kolonial Belanda menimbulkan banyak perlawanan dari bangsa Indonesia. Perlawanan yang dilakukan pada masa itu adalah perlawanan bersenjata, namun perlawanan yang terjadi masih dalam wilayah tertentu. Seperti Banten melaksanakan perang sendiri, Riau melancarkan perang sendiri, Banten juga melakukan perang sendiri. Akibatmya banyak wilayah di Indonesia yang diadu domba dengan wilayah lainnya, seperti orang-orang Mataram diadu domba dengan Madura, Sultan Hasanuddin dari Makassar didadu domba dengan Aru Palaka dari Bone. Dari kejadian tersebut tentu sangat merugikan bagi bangsa Indonesia. Pengalaman ini menunjukkan bahwa urgensi nilai persatuan dan kesatuan perlu ditanamkan bagi masyarakat Indonesia.

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda berdampak juga dengan kebijakan ekonomi. Pemerintah kolonial Belanda menerapkan kebijakan ekonomi di Indonesia dengan menggunakan sistem kapitalisme Barat, dengan cara sistem moneter, komoditas barang serta melalui komersialisasi. Sistem tersebut didukumg dengan sistem perkebunan, perindustrian, kebijakan pajak tanah, perdagangan, perbankan, dan pelayaran. Dampak dari kebijakan ini yaitu rakyat mengalami penurunan kesejahteraan.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda tersebut mendapat perhatian dari ahli hukum Belanda, yaitu Van Deventer. Ia membuat sebuah tulisan dengan judul “Een Eereschuld” (Utang kehormatan), yang dipublikasi oleh majalah De Gids (1899). Van Deventer menuliskan dalam tulisannya bahwa pemerintah Hindia Belanda sudah mengeksploitasi wilayah jajahannya demi melancarkan pembangunan negeri mereka sendiri serta mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Sehingga Van Deventer beranggapan bahwa sudah sewajarnya Pemerintah kolonial Belanda membayar utang budi atau balas budi dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kritikan yang diutarakan oleh Van Deventer mendapat dukungan dari berbegai kalangan, termasuk dari pemerintah Belanda. Ratu Wihelmina selanjutnya mengeluarkan kebijakan baru untuk masyrakat Hindia Belanda dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan tersebut diberi nama “Politik Etis”.

Politik etis masuk ke Indonesia pada awal abad ke-20. Kebijakan politik etis ini mengangkat tiga program unggulan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, diantara kebijakan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Irigasi

2. Edukasi

3. Transmigrasi

Dengan adanya kebijakan politik etis ini membawa pengaruh baik bagi masyarakat pribumi. Pada era tersebut muncul simbol baru yaitu “kemajuan”. Banyak peubahan dari adanya kebijakan ini, mulai dari pembangunan infrastruktur yang setiap hari semakin berkembang seperti pembangunan jalur kereta api Jawa-Madura. Selain itu dari bidang pertanian juga mendapat perhatian dari pemerintah Belanda yaitu dengan pemenuhan kebutuhan pangan dengan dibangunnya sistem irigasi. Pemerintah juga menerapkan sistem imigrasi sebagai tenaga kerja yang nantinya akan dibayar murah di perkebunan-perkebunan wilayah di Sumatera.

Bidang edukasi atau pendidikan juga memberikan dampak positif bagi masyarakat pribumi. Pemerintah kolonial Belanda menerapkan pendidikan dengan gaya Barat. Banyak sekolah yang didirikan untuk mendukung kebijakan politik etis di bidang edukasi ini.

Adapun sekolah-sekolah dengan sistem Pendidikan gaya Barat yaitu sebagai berikut.

1. HIS (Hollandsche Inlandische Schoool)

2. MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs)

3. AMS (Algemeene Middlebare School)

4. STOVIA (School tot Opleiding van Indische Artsen)

5. OSVIA (Opleiding School voor Inlandische Ambtenaren)

Dengan adanya Pendidikan gaya Barat ini menjadikan masyarakat memiliki peluang besar untuk dapat menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Sehingga nantinya akan memunculkan generasi-generasi yang berpendidikan dan berintelektual.