Diplomasi Hidro-Oseanografi: Strategi Meredakan Ketegangan di Laut China Selatan

Konflik kepentingan di Laut China Selatan (LCS) merupakan sebuah sengketa kompleks dan berkepanjangan yang terjadi antara China dengan Taiwan dan negara-negara ASEAN (Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei). Sebagai rute perdagangan dunia yang sangat sibuk pada tahun 2023 berdasarkan US Energy Information Administration, LCS dilalui 10 miliar barel minyak bumi dan 6.7 Tcf (Trillion Cubic Feet) liquefied natural gas (LNG) menjadikannya sebagai perairan paling berharga dibelahan bumi timur.

Dengan berbagai keuntungan yang tersedia di wilayah LCS, hal itu memicu Pursuit of Power (Memperkuat posisi strategis) dari negara di kawasan LCS. Dimana negara negara ini berlomba untuk mencapai kepentingan nasionalnya menggunakan berbagai kekayaan yang terkandung di LCS. Dalam laporan Rappler pada Februari 2024 China dalam hal ini melakukan langkah berani dengan mendeklarasikan wilayah teritorialnya menggunakan dasar jalur pelayaran tradisionalnya yang sekarang lebih dikenal dengan Ten Dash Line (Sepuluh Garis Putus-putus).

KRI Spica (934) (Sumber: Puspen TNI)

Merespon klaim China negara negara di kawasan Asia Tenggara melakukan Kerjasama dan hubungan multilateral untuk membuat aliansi sementara terhadap konflik yang sedang mereka alami dengan China. Hal ini sesuai dengan teori Realisme oleh Hans J. Morgenthau dimana negara negara ASEAN yang cenderung lebih kecil dari china mencoba untuk melakukan balance of power dengan melakukan kerjasama dan pembentukan aliansi. Menjadi jelas bahwa negara-negara ASEAN beroperasi dalam sebuah lingkungan di mana kekuatan dan keamanan menjadi prioritas utama, dan tindakan mereka diarahkan untuk memaksimalkan kedua aspek tersebut guna menjamin kelangsungan hidup dan kemakmuran negara dalam jangka panjang (Tambunan, 2010).

Rusmuliadi (2023) menjelaskan dalam tulisannya bahwa Indonesia sendiri bukan merupakan negara yang wilayah teritorialnya di klaim China (Non-Claimant State). Dimana gesekan yang terjadi dengan Indonesia lebih mengarah kepada pelanggaran wilayah yurisdiksi Indonesia pada zona ekonomi eksklusifnya di laut Natuna Utara. Intrusi kapal nelayan china yang dikawal langsung oleh Chinese Coast Guard ke dalam wilayah zona ekonomi eksklusif merupakan salah satu pelanggaran yang China lakukan terhadap Hak Berdaulat Indonesia dan hukum internasional, khususnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS).

Penyelesaian konflik kompleks dan berlarut di Laut China Selatan termasuk insiden pelanggaran wilayah yurisdiksi di Laut Natuna Utara, memerlukan solusi yang konkrit dan tidak dapat terbantahkan. Diplomasi Ilmiah (Science Diplomacy) merupakan sebuah cara berdiplomasi dengan memanfaatkan data dan fakta dari hasil penelitian ilmiah. Ilmu pengetahuan merupakan basis yang objektif dan tidak dapat ditentang dalam bentuk fakta dan data yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah kompleks secara rasional (Berkman et al., 2011).

Pendekatan ini menjadi sangat kuat karena dapat mengatasi perbedaan politik dan ideologis antar negara dengan menempatkan penekanan pada bukti ilmiah dan kolaborasi dalam penelitian. Dengan mengedepankan penelitian dan pembahasan ilmiah, negara-negara dapat menemukan dasar yang netral untuk dialog, meminimalisir bias politis dan mempromosikan kesepakatan yang berlandaskan pada pemahaman bersama atas data dan temuan ilmiah (Kurniawan et al., 2020).

Hidro-Oseanografi merupakan cabang ilmu yang mempelajari bentuk, fenomena, dan sifat dari berbagai fitur di laut. Dalam konteks diplomasi, pemahaman mendalam mengenai subjek diplomasi sangat penting. Penggunaan data dan penelitian hidro-oseanografi dalam diplomasi menyediakan bukti, fakta, dan data yang objektif dan tidak dapat dibantah yang kemudian dapat dijadikan sebagai Bargaining Power dalam diplomasi. Ini sangat efektif dalam proses diplomasi untuk menyelesaikan konflik yang kompleks dan memungkinkan negara-negara untuk membangun posisi negosiasi.

Kepemimpinan Indonesia sebagai Chairman di Malacca Singapore Strait-Electronic Navigational Charts (MSS-ENC) sejak menggantikan Singapura pada tahun 2005 merupakan contoh keberhasilan diplomasi hidro-oseanografi yang efektif, menunjukkan kemampuan Indonesia dalam mengelola dan memediasi konflik kepentingan antara negara-negara kawasan, seperti Singapura dan Malaysia. Pengalaman ini membuka peluang bagi Indonesia untuk mengadopsi pendekatan serupa dalam menyelesaikan konflik yang lebih kompleks di Laut China Selatan (LCS), mempromosikan transparansi, kolaborasi, dan penggunaan data ilmiah dalam pembuatan keputusan. Keberhasilan ini tidak hanya memperkuat posisi Indonesia dalam menjaga stabilitas maritim regional, tetapi juga menegaskan perannya sebagai mediator kredibel dalam diplomasi internasional dan resolusi konflik.

Dalam buku “The Spearhead of Sea Power” karya Susmoro (2019), pencapaian diplomasi Hidro-Oseanografi Indonesia banyak diraih oleh Pushidrosal terutama karena pushidrosal telah ditunjuk menjadi National Focal Point (NFP) dalam bidang hidrografi di Indonesia. Keberhasilan Pushidrosal banyak diraih seperti menjadi anggota dewan di Organisasi Hidrografi Internasional (IHO) pada 2017. Dari tahun 2018, Pushidrosal mulai aktif di EAHC, menjadi Vice Chairman untuk periode 2018-2021, dan kemudian Chairman pada periode 2021-2024. Selain itu, dalam waktu dua tahun setelah bergabung Indonesia dipercaya sebagai Vice Chairman di North Indian Ocean Hydrographic Commission, lalu menjadi Chairman pada periode berikutnya.

Indonesia menjadi anggota resmi South West Pacific Hydrographic Commission (SWPHC), dengan keanggotaan ini Pushidrosal dapat berkontribusi dalam diplomasi terkait isu Papua Barat. Puncak pencapaian diplomasi ini ditandai dengan pemberian penghargaan "Alexander Dalrymple Award 2020" dari UKHO (United Kingdom Hydrographic Office) kepada Kapushidrosal saat itu, Laksamana Muda TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H. Penghargaan ini diberikan atas kontribusi dan kepemimpinan beliau dalam mengembangkan Pushidrosal dan kontribusinya dalam komunitas hidrografi internasional.

Dengan berbagai pencapaian dalam diplomasi hidro-oseanografi, Indonesia telah membuktikan kesiapannya untuk memimpin resolusi konflik di Laut China Selatan (LCS) melalui pendekatan hidro-oseanografis. Pengembangan berkelanjutan dalam bidang hidro-oseanografi adalah kebutuhan untuk mempertahankan Bargaining Position Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, menegaskan peran strategis dan kepemimpinan kita dalam mengelola dan menyelesaikan konflik maritim secara global.

Mengingat pentingnya diplomasi hidro-oseanografi dalam penyelesaian konflik maritim, sangat direkomendasikan agar pemerintah Indonesia terus menginvestasikan sumber daya yang signifikan untuk pengembangan kapasitas dan infrastruktur hidro-oseanografi. Ini termasuk peningkatan teknologi pemetaan dan survei, serta pelatihan personil yang kompeten dalam hidrografi. Lebih lanjut, memperkuat kerja sama internasional dan mempertahankan peran aktif dalam forum-forum hidrografi global akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin dalam diplomasi maritim. Dengan demikian, pemerintah harus memastikan bahwa inisiatif ini diintegrasikan dalam kebijakan luar negeri dan keamanan nasional, untuk mendukung stabilitas regional dan mempromosikan kepentingan strategis Indonesia di panggung dunia.