Gelar Festival Budaya, Dewan Adat Raja Ampat Berencana Undang Ketua MPR RI

[Ketua MPR RI Zulkifli Hasan (tengah) didampingi Mananwir Paul Finsen Mayor, S.IP Ketua Dewan Adat Byak Betew yang juga Ketua Dewan Adat Raja Ampat didampingi (sebelah kanan Ketua MPR) dr Medzke Padwa,Sp.OG.,MA Ketua Solidaritas Perempuan Papua Wilayah III Domberay - Papua Barat, Wasekjen DPP PAN  dr.Rosaline I.Rumaaseuw, M.Kes (paling kanan pakai batik) dan Pdt.Samparisna.Koibur, STh di Kompleks Rumah Dinas Ketua MPR RI Kompleks Widya Candra Candra Jakarta Jumat (2/3)]

Jakarta --- Dewan Adat Byak Betew dan Dewan Adat Raja Ampat (DAD R4) berencana mengundang Ketua MPR RI Zulkifli Hasan yang juga Ketum PAN pada acara festival budaya, seminar nasional dan pesta rakyat Papua Barat yang akan dilaksanakan pada awal bulan April 2018 nanti. Dalam festival budaya ini akan dipertunjukan berbagai seni budaya dan musik tradisional asal Papua.

Hal ini disampaikan Mananwir Paul Finsen Mayor, S.IP Ketua Dewan Adat Byak Betew yang juga sekaligus Ketua Dewan Adat Raja Ampat didampingi dr Medzke Padwa, Sp.OG.,MA Ketua Solidaritas Perempuan Papua Wilayah III Domberay - Papua Barat, Wasekjen DPP PAN dr. Rosaline I.Rumaaseuw, M.Kes. dan Pdt. Samparisna. Koibur, STh usai menemui Zulkifli Hasan di Rumah Dinasnya Kompleks Widya Candra Candra Jakarta Jumat (2/3).

"Semua ini dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan martabat orang Papua sebagai manusia yang bermartabat yanh sejajar dengan masyarakat dunia lainnya. Dan Ketua MPR RI Bapak Zulkifi Hasan sangat mendukung dan mengapresiasi acara ini ," tegas Mananwir Paul Finsen Mayor, S.IP.

Lebih lanjut Mananwir menjelaskan eksistensi masyarakat adat Papua sangatlah kuat dan makin maju. Hal ini karena kekuatan masyarakat adat yang selalu di jaga dari waktu ke waktu dan jaman ke jaman.

"Manusia hidup dengan adat dan istiadatnya sudah jauh lebih lama dari negara itu sendiri. Tetapi tantangan hari ini adalah soal pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat adat yang harus diakui dan dihormati oleh negara,"katanya penuh harap.

Apalagi Provinsi Papua dan Papua Barat ini, lanjut Mananwir memiliki Kekhususan di Negara ini yakni sebagai Daerah Otonomi Khusus ( OTSUS) dengan diterapkan Otonomi Khusus Papua ini berdasarkan UUD 1945 Pasal 18 Huruf B , UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Keputusan -Keputusan Masyarakat Adat Papua tentang Hak-Hak KepemiLikan tanah adat, laut adat dan hutan adat yang sudah dimiliki secara turun temurun dari sejak nenek moyang mereka yang di jaga begitu kuat dan erat.