Kemiskinan di Kabupaten Kuningan, Apa Solusinya?

Ilustrasi kemiskinan. Seorang gadis membawa makanan ringan saat melintasi genangan air di daerah kumuh saat krisis virus Corona di Jakarta. Foto: REUTERS / Ajeng Dinar Ulfiana

Bukan untuk latah menyuarakan tentang kemiskinan, bukan juga ikut memberikan penilaian buruk terhadap kinerja siapa pun tapi kemiskinan adalah memang sebuah masalah yang berat untuk ditangani dalam waktu sekejap apalagi bila program pengentasan kemiskinan yang dilakukan tidak berdasarkan pada karakteristik kemiskinan di wilayahnya masing-masing. Sementara itu di sisi lain kondisi pandemi COVID-19 yang belum juga menunjukkan gejala untuk mereda juga seolah memberikan jalan bagi kemiskinan untuk menjadi semakin tinggi.

Pengetesan kemiskinan pasti menjadi bagian dari nilai keberhasilan sebuah pemerintahan, mulai dari pusat sampai dengan ke daerah. Diyakini memang rasanya tidak mungkin ada pemerintahan di semua jenjang kewilayahan yang ingin rakyatnya menjadi miskin dari waktu ke waktu. Pengetahuan akan konsepsi kemiskinan haruslah terintegrasi dalam satu konsep dan definisinya, agar kesamaan persepsi keilmuan tentang kemiskinan tersebut menjadikan seluruh wilayah memiliki kesamaan pula dalam memandang kemiskinan di daerahnya. Dengan kesamaan pemerintah dari pusat maupun daerah dalam memandang kemiskinan maka diharapkan dalam mengentaskan kemiskinan mempunyai pola yang sama sesuai dengan kearifan lokal di masing-masing daerah.

Badan Pusat Statistik sebagai institusi yang secara amanah undang-undang memiliki tanggung jawab terhadap penghitungan kemiskinan makro memberikan panduan yang lengkap dalam link tentang teori, konsep dan metodologi penghitungan sampai dengan publikasi tentang kemiskinan ada pada link berikut ini.

https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#subjekViewTab3.

Kepada para pemangku kebijakan, segenap akademis dan peneliti yang ingin mengetahui lebih detail data tentang kemiskinan BPS menyediakan 2 (dua) buah buku yang dapat dijadikan sebagai rujukan tentang kemiskinan di indonesia dan dapat di unduh secara bebas yaitu:

1. Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2020 pada link berikut ini:

https://www.bps.go.id/publication/2020/11/30/337a88d303fca9911cb7b0a8/data-dan-informasi-kemiskinan-kabupaten-kota-tahun-2020.html dan 2. buku Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro di Indonesia Tahun 2020 pada link sebagai berikut ini : https://www.bps.go.id/publication/2020/11/30/84ae76716e5c727c36884cae/penghitungan-dan-analisis-kemiskinan-makro-di-indonesia-tahun-2020.html.

Terkait kemiskinan di Kabupaten Kuningan di tahun 2020 maka ada beberapa kondisi yang menjadi karakteristik penduduk miskin di Kabupaten Kuningan dan usulan alternatif solusinya.

1. Pendidikan penduduk miskin 87,27 persen adalah SMP ke bawah dan penduduk miskin 58,63 persen adalah penduduk yang tidak bekerja solusi alternatifnya adalah penciptaan lapangan kerja yang bersifat padat karya di desa/kelurahan.

2. Proporsi konsumsi untuk makanan penduduk miskin adalah 72,05 persen usulan solusinya adalah:

a) Bantuan Langsung Non Tunai dengan memberikan pasokan makanan berkalori & protein tinggi untuk penduduk miskin;

b) Bantuan ini juga sebaiknya melibatkan masyarakat secara langsung untuk penyediaan barang bantuan tersebut

3. Memasuki masa panen padi di bulan Maret & April 2021 yang perlu di antisipasi adalah kelebihan produksi yang mengakibatkan turunnya harga jual gabah maka perlu diadakan pendampingan terhadap penjualan hasil panen rakyat.

4. Mempercepat transformasi platform UMKM menuju UMKM yang terdigitalisasi, ini jelas butuh pendampingan dalam pelaksanaannya.

5. Bekerja sama dengan perguruan tinggi (terutama ilmu ekonomi) untuk menjadikan pembentukan UMKM sebagai bagian dari KKN mahasiswanya.

6. Transformasi platform UMKM digital dan pemuda yang berwirausaha tidak lain dan tidak bukan ditujukan untuk menaikkan tingkat daya beli masyarakat, hal ini ditujukan agar masyarakat mampu secara mandiri menghidupi diri dan keluarganya sendiri.

7. Pekerja pertanian yang tercakup dalam penduduk miskin adalah sebanyak 12,25 persen. Hal ini terjadi karena petani miskin biasanya adalah petani gurem yang memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar. Perlu dilakukan terobosan tentang kepemilikan lahan petani tersebut.

8. Pertanian perlu juga dikembangkan menjadi pertanian yang lebih digital dan milenial. Sehingga menjadi pertanian yang efektif dan modern dan dilakukan juga oleh kawula muda.

Ke semua karakteristik penduduk miskin di Kabupaten Kuningan dan pembandingnya di Jawa Barat selama tahun 2020 saya tampilkan dalam infografis di bawah ini.

Image by Taufan Prasetya from Pixabay

Image by Sasin Tipchai from Pixabay

Image by Sasin Tipchai from Pixabay

Image by 3D Animation Production Company from Pixabay

Image by Sasin Tipchai from Pixabay

Image by Sharon Ang from Pixabay

Image by Alexandra ❤️A life without animals is not worth living❤️ from Pixabay

Pengentasan kemiskinan bukan monopoli pemerintah semata akan tetapi pemerintah wajib melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan. Peran serta aktif masyarakat mencari jalan terbaik pengentasan kemiskinan harus terus ditingkatkan dalam kerangka kerja yang sudah ditetapkan oleh pemerintah di seluruh jenjang kewilayahan baik pusat maupun daerah. Dengan sinergitas antara masyarakat dan pemerintah solusi akar permasalahan kemiskinan akan dapat ditemukan simpul utamanya di daerah masing-masing untuk segera diuraikan dan dientaskan sesuai dengan kearifan lokal masyarakat.

*) Catatan tulisan ini lebih banyak menampilkan infografis tentang kemiskinan.